Bulog-Pemda DIY Perkuat Sistem Pengelolaan Pangan Terintegrasi

Harianjogja.com, JOGJA—Perum BULOG Kanwil Yogyakarta bersama Pemda DIY menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pengelolaan pangan yang terintegrasi di wilayah DIY. Kerjasama ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan masyarakat.

Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, mengatakan Perum BULOG Kanwil Yogyakarta dapat menjadi penggerak pengelolaan pangan yang terintegrasi. Perannya dapat membantu kelompok petani atau gabungan kelompok tani (gapoktan) hingga kepastian distribusi bagi konsumen khususnya di wilayah DIY. Kerjasama tersebut sebagai upaya untuk memperkuat komitmen kepala daerah untuk pengendalian inflasi di daerah masing-masing.

"Pemda DIY sangat mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pengendalian inflasi," katanya di sela-sela kegiatan Penandatanganan MoU di Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Kamis (22/9/2022).

BACA JUGA: Inflasi Jogja Sudah Melebihi Nasional, Begini Siasat Pemerintah

Hingga saat ini, lanjutnya, DIY termasuk dalam daerah yang cukup baik dalam penanganan inflasi. Hal ini terindikasi dari DIY yang termasuk dalam 3 nominasi provinsi peraih TPID Award 2022, setelah sebelumnya meraih TPID terbaik se-Jawa. "Kami berharap langkah ini ke depan dapat diimbangi dan diikuti pada level kabupaten dan kota se DIY," harapnya.

Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Yogyakarta, Muhammad Attar Rizal, mengatakan MoU atau nota kesepahaman tersebut merupakan bentuk nyata Perum BULOG untuk bersinergi dengan Pemda DIY. Dengan kerjasama ini kepastian harga dari hulu hingga hilir mulai dari terjaminnya penyerapan atau pembelian bahan pangan pokok hingga distribusi ke masyarakat diharapkan dapat terjaga dengan baik.

"Dengan kerjasama ini tentunya muara akhirnya stabilisasi harga dan inflasi yang terkontrol. Dengan kerjasama ini, diharapkan mampu mengoptimalisasi sumber daya dalam rangka pengelolaan pangan yang efektif dan efisien di DIY," harapnya.

BACA JUGA: 2025, Kontribusi UMKM Perempuan Diprediksi Mencapai 135 Miliar Dolar AS