Tingkatkan Inklusi Lembaga Jasa Keuangan, Ini yang Dilakukan OJK DIY

Abdul Hamied Razak

Minggu, 30 Oktober 2022 - 21:17 WIB

Arief Junianto

Tingkatkan Inklusi Lembaga Jasa Keuangan, Ini yang Dilakukan OJK DIY

Kepala OJK DIY Parjiman. - Harian Jogja

Harianjogja.com, JOGJA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY terus berupaya memperbanyak akses masyarakat untuk memperoleh layanan fasilitas dari Lembaga Jasa Keuangan baik berupa rekening, tabungan maupun pasar modal.

Kepala OJK DIY Parjiman mengatakan upaya tersebut dilakukan untuk terus meningkatkan inklusi produk jasa keuangan yang ditargetkan pemerintah. Tahun depan, pemerintah menargetkan Inklusi Keuangan Nasional mencapai minimal 90%.

"Saat itu, setiap 100 orang minimal 90 orang sudah memanfaatkan layanan dari produk atau jasa Lembaga Jasa Keuangan," kata dia, Minggu (30/10/2022).

Jimmy, sapaan akrab Parjiman mengatakan peningkatan literasi keuangan kepada masyarakat sangat penting.

Salah satunya, untuk melindungi masyarakat selaku konsumen. Alasannya, banyak permasalahan yang muncul antara warga (konsumen) dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) akibat ketidakpahaman konsumen terhadap produk yang diterbitkan LKJ tersebut.

Dampaknya, lanjut Jimmy, saat konsumen tersebut mengikuti produk asuransi tersebut kemudian kecewa karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Padahal, lanjut Jimmy, jika dijelaskan sejak awal investasi asuransi bisa naik atau turun hal tersebut tidak akan menimbulkan persoalan.

"Jadi si agen hanya menjelaskan yang manis-manisnya saja padahal bisa merugikan konsumen dengan alasan waktunya tidak panjang," ungkapnya.

Dia mengatakan, akibat kurang transparansinya tenaga pemasar atau agen asuransi ini OJK sering menerima keluhan dan aduan masyarakat. OJK pun mengeluarkan aturan main baru untuk lebih menekankan pada market conduct.

Dalam hal ini, LJK diminta juga melakukan literasi dan transparansi terhadap produk dan jasa yang dikeluarkan.

OJK DIY juga melakukan Business Matching UMKM dengan LJK yang dilakukan sampai ke tingkat ujung atau pejabat yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti para lurah dan panewu hingga mantri pamong praja. "Edukasinya dititik tekankan pada masalah Investasi bodong dan pinjaman online (pinjol)," ujar Jimmy.

Menurutnya, berdasarkan survei pada 2019, inklusi keuangan nasional mencapai 38% dan literasi keuangan mencapai 76,18%. Dia berharap di tahun ini dilakukan survei terkait inlkusi dan literasi keuangan di Indonesia untuk mengetahui tingkat literasi maupun tingkat inklusinya. "Untuk tingkat literasi dan inklusi di DIY cukup tinggi, di atas nasional 53 persen pada 2019 lalu. Kami berharap setengah dari masyarakat DIY sudah paham terkait produk LJK dan resikonya," harap Jimmy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News