Advertisement
Sempat Dibatalkan, Bagaimana Kelanjutan Konversi Kompor Listrik? Begini Kata PLN
Kompor induksi. - Ist
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menegaskan program konversi kompor elpiji menjadi listrik tetap berjalan.
“Kami terus menjalankan program [konversi] kompor listrik tetapi bukan dalam kerangka untuk subsidi kompensasi, tetapi soft selling kepada pelanggan kami,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Senin (28/11/2022).
Advertisement
Darmawan mengatakan, PLN belakangan mengambil inisiatif program konversi itu lewat aksi korporasi perseroan untuk meningkatkan serapan listrik di tengah masyarakat.
Selain itu, lelang pengadaan kompor listrik yang sempat digulirkan pada tahap awal program konversi bakal kembali dilanjutkan secara bertahap.
“Untuk lelang yang kami adakan, terus berjalan dengan catatan skalanya kami perkecil sesuai dengan stok yang mereka siapkan,” kata dia.
BACA JUGA: Utang Pemerintah Indonesia Nyaris Rp7.500 Triliun, Kemenkeu Tegaskan Masih Aman
Berdasarkan kalkulasi komersial PLN, potensi penghematan lewat konversi kompor listrik itu sekitar Rp6.000 per kilogram jika dibandingkan dengan elpiji nonsubsidi.
“Kalau menggunakan elpiji saat ini Rp18.500 per kilogram, kalau menggunakan kompor listrik itu sekitar Rp11.700, tetapi dibandingkan elpiji 3 kilogram tentu saja ini [kompor listrik] lebih mahal,” kata dia.
Diketahui, PLN telah menjaring 11 pabrikan penyedia kompor induksi domestik dengan komitmen produksi mencapai 300.000 kompor hingga akhir 2022 lewat market sounding. Setelah proses lelang, didapat tiga pemenang yang semuanya adalah pabrikan lokal.
Produksi tahap I dari tiga pabrikan itu dijadwalkan terkirim sebanyak 105.000 unit pada bulan ini.
Wakil Menteri BUMN, I Pahala Nugraha Mansury mengatakan pemerintah belum berpikir untuk melanjutkan kembali program konversi kompor elpiji menjadi listrik dalam waktu dekat. “Kelihatannya kami memang belum ada rencana untuk melanjutkan untuk penggunaan dari kompor induksi,” kata Pahala, Rabu.
Dia mengatakan, pemerintah masih mengkaji kembali salah satu program konversi elpiji tersebut. “Alasan pemerintah untuk menarik kembali inisiatif program konversi itu lantaran persiapan yang belum matang.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Apindo DIY Dukung Penarikan Pajak E-commerce, Beri Usulan Insentif Gratis Ongkir
Kementerian ESDM Distribusikan 3,49 Juta Ton LPG, Masih Ada Stok 4,68 Juta Ton
Kemendag Mencabut Empat Aturan untuk Mempermudah Izin Usaha, Ini Daftarnya
Advertisement
Tarif Ojek Online Bakal Naik hingga 15 Persen Sesuai Zona, Begini Penjelasannya
Harga Bawang Merah dan Cabai Hari Ini 30 Juni 2024 Turun
Hingga Mei 2025, Realisasi Belanja APBN di DIY Mencapai Rp7,26 Triliun
Advertisement
30.000 Pekerja Terkena PHK hingga Juni 2025, Begini Langkah Pemerintah
Harga Emas Antam Hari Ini 30 Juni 2025 Turun Drastis, Rp1,88 Juta per Gram
Barsa City Yogyakarta Resmikan HQ dan Unit Baru Tipe Studio
Ini Daftar Tarif Listrik PLN Mulai 1 Juli 2025
Advertisement
Muhammadiyah Mau Buka Bank Syariah, OJK Beri Bocoran
Berita Pilihan
- Semarakkan Solo Raya Great Sale 2025, Ada Diskon Tarif Kereta Api 10 Persen, Ini Daftarnya
- Penuhi Syarat Keselamatan Terbang, Garuda Indonesia Buka Lagi Rute Jakarta-Doha
- Kecurangan Beras Rugikan Konsumen Rp99,35 Triliun harus Ditindak
- Harga Bawang Merah Masih Tinggi di Level Rp42.528 per Kilogram
- Shopee Tambah Beban Baru Biaya Transaksi untuk Seller
Advertisement
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Ini Daftar Tarif Listrik PLN Mulai 1 Juli 2025
- Barsa City Yogyakarta Resmikan HQ dan Unit Baru Tipe Studio
- Harga Emas Antam Hari Ini 30 Juni 2025 Turun Drastis, Rp1,88 Juta per Gram
- 30.000 Pekerja Terkena PHK hingga Juni 2025, Begini Langkah Pemerintah
- Hingga Mei 2025, Realisasi Belanja APBN di DIY Mencapai Rp7,26 Triliun
- Harga Bawang Merah dan Cabai Hari Ini 30 Juni 2024 Turun
- Permudah Perizinan Usaha, Pemerintah Terbitkan PP 28/2025 dan Wajibkan Semua K/L Masuk OSS-RBA
Advertisement
Advertisement
