Advertisement

Duh, Sekitar 12% Pengangguran di Indonesia Didominasi Lulusan Sarjana dan Diploma

Abdul Hamied Razak
Kamis, 23 Februari 2023 - 14:37 WIB
Arief Junianto
Duh, Sekitar 12% Pengangguran di Indonesia Didominasi Lulusan Sarjana dan Diploma Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. - Harian Jogja

Advertisement

Harianjogja.com, JOGJA — Sekitar 12% pengangguran di Indonesia saat ini didominasi oleh lulusan sarjana dan siploma. Besarnya jumlah pengangguran dari lulusan perguruan tinggi ini disebabkan tidak adanya link and match antara perguruan tinggi dengan pasar kerja.

"Kami masih punya PR [pekerjaan rumah] jumlah pengangguran lulusan sarjana dan diploma masih di angka 12 persen karena tidak adanya link and match," kata Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziah saat berada di Grha Sabha Pramana UGM, Rabu (22/2/2023).

Advertisement

Menurut Ida, jumlah kelompok pekerja saat ini didominasi dari lulusan pendidikan SMP dan Sekolah Dasar. “Kelompok yang bekerja sebagian berpendidikan SMP ke bawah, justru yang menganggur lulusan SMK, diploma dan sarjana,” jelasnya.

Dia berharap program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan Kemendikbudristek bisa mengurangi angka pengangguran dan banyak lulusan diploma dan sarjana yang diterima pasar kerja. 

"Saya kira dengan program pemagangan dilakukan anak-anak sudah dipersiapkan siapa kerja sebelum lulus. Dengan MBKM mengurangi miss link and match, yang lulus hari ini tidak menambah pengangguran," ujarnya.

BACA JUGA: Pengangguran Lulusan SMK Ditengarai Akibat Banyak Anak Muda Pilih-pilih Pekerjaan

Meski begitu dia tidak menargetkan jumlah pengangguran yang bisa diturunkan dari program MBKM. Ida berharap program magang kerja bagi para mahasiswa bisa mengurangi kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan pasar kerja. “Kami berharap pengangguran semakin turun, tidak ada target khusus,” ujarnya.

PHK Buruh

Sementara terkait dengan banyaknya buruh yang menjadi korban PHK akibat terkena dampak penurunan ekonomi global sekarang ini, Ida mengatakan pemerintah belum memikirkan untuk memberikan subsidi upah seperti dalam tiga tahun terakhir. 

Menurutnya subsidi upah saat itu diberikan karena adanya kondisi pandemi dan penyesuaian kenaikan harga BBM. Bantuan subsidi upah, pada 2020 dan 2021 karena terjadi pandemi dimana para buruh berkurang pendapatannya akibat banyak mereka yang dirumahkan. 

"Lalu pada 2022 diberi subsidi upah karena ada penyesuaian kenaikan harga BBM, sehingga kami perlu membantu dengan subsidi upah, mudah-mudahan [tahun ini] tidak ada yang membuat upah teman-teman buruh jadi berkurang. Sebenarnya kebijakana itu mengikuti kondisi," katanya.

Meski ada ancaman resesi, imbuhnya, banyak negara yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif meski mengalami penurunan.

"Ekonomi Indonesia diprediksi turun tapi dianggap sangat baik dibandingkan negara lain, bisa tumbuh positif dan inflasi yang masih bisa terkendali. Meski ada penurunan tapi masih tumbuh positif," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Berita Lainnya

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

alt

Tarif Parkir Dua Pantai di Gunungkidul Berbeda, Dishub: Perlu Ada Pembinaan Juru Parkir

Gunungkidul
| Kamis, 26 Desember 2024, 20:27 WIB

Advertisement

alt

Wisata Air Panorama Boyolali Jadi Favorit di Musim Libur Natal

Wisata
| Rabu, 25 Desember 2024, 17:17 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement