BPKH dan DPR RI Ajarkan Strategi Pengelolaan Keuangan Haji

JOGJA—Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI bersama Anggota Komisi VIII DPR RI MY Esti Wijayati menggelar kegiatan "Strategi Pengelolaan Keuangan Haji Dan Sosialisasi BPIH 1444 H" di Ballroom Hotel Marriot Yogyakarta, Jumat (28/4/2023). Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa, takmir masjid, majelis taklim, tokoh Agama dan tokoh masyarakat. 

Harry Alexander selaku Anggota Badan Pelaksana BPKH menyampaikan bahwa bersama dengan Komisi VIII DPR RI, BPKH sudah banyak dibantu dalam hal sosialisasi terkait dana haji. "Kami dibantu sosialisasi BPIH [Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji] agar kita bisa menjangkau publik. Kita juga dorong literasi keuangan haji kepada mahasiswa," tuturnya dalam wawancara dengan Harianjogja.com, Jumat. 

Antusias peserta sosialisasi ini terbilang tinggi. Setidaknya 70% peserta adalah kalangan mahasiswa. "Pemuda sangat antusias," katanya. 

Kegiatan ini dilakukan di seluruh Indonesia. Di Jogja, sosialisasi BPKH bekerja sama dengan Anggota Komisi VIII DPR RI MY Esti Wijayati. 

Esti mengaku bersyukur karena agenda terbuka ini bisa terlaksana dengan baik dengan antusias anak muda yang sangat tinggi. Ia berharap mahasiwa menjadi paham seputar BPIH dan menjadi corong informasi seputar haji untuk masyarakat di sekitarnya.

"Mahasiswa jadi tahu BPIH, yang mungkin sebelumnya singkatannya apa saja enggak tahu. Tugasnya apa juga jadi tahu," tutur Esti. 

Ke depan, ia ingin mahasiswa bisa menata rencana untuk naik haji mengingat hal ini merupakan rukun Islam kelima. "Semoga muncul niat naik haji dan mereka mulai menata rencana naik haji mengingat masa tunggunya sekian puluh tahun," kata dia.

Kepada pemerintah, Esti meminta untuk memastikan tercapainya kualitas pelayanan, pembinaan, dan perlindungan terhadap jemaah.

Untuk informasi, posisi keuangan haji memenuhi tingkat Likuiditas Keuangan Haji terjaga sesuai ketentuan yang berlaku yakni minimal 2 x BPIH. Kondisi keuangan haji saat ini juga sangat solven dimana rasio Solvabilitas di atas 100%, yakni 102,74%.

Proyeksi nilai manfaat keuangan haji diharapkan mampu memenuhi sebagian biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Nilai Manfaat tahun 2023 akan digunakan utamanya untuk biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, kegiatan kemaslahatan (CSR), dan alokasi Nilai Manfaat Virtual Account. (BC)
 

BACA JUGA:  Kementerian BUMN Bersama Telkom Bagikan 1000 Paket Sembako Murah di Batulicin

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News