Advertisement
Duh, Banyak Masyarakat Gunakan Produk Keuangan Tapi Belum Paham

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut tingkat literasi keuangan masih lebih rendah daripada inklusi keuangan. Artinya lebih banyak masyarakat yang memanfaatkan produk keuangan namun belum memahaminya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menyampaikan pada 2022 literasi keuangan di DIY mencapai 54,55%, sementara inklusi keuangannya 82,08%.
Artinya dari sepuluh orang, baru lima yang paham produk keuangan, namun yang memanfaatkannya sudah delapan orang. Ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum paham produk keuangan tapi sudah menggunakannya.
BACA JUGA: OJK DIY Sasar Santri hingga Difabel untuk Edukasi Literasi dan Inklusi Keuangan
"Banyak yang sudah pakai produk keuangan tapi belum paham. Makanya sering dispute ini bikin nanti balik ke OJK mengadukan masalah yang ada," ucapnya dalam acara Literasi dan Inklusi Keuangan di Pendopo Manggala Parasamya, Bantul, Jumat (12/5/2023).
Dia menjelaskan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK punya peranan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Salah upayanya adalah dengan memberikan edukasi untuk mendorong tingkat literasi dan inklusi.
Chairman Infobank Media Group, Eko B. Supriyanto mengaku gundah pada munculnya tuyul dan pesugihan online. Banyak masyarakat yang butuh uang cepat menggunakan layanan pay later hingga pinjaman online. Dia meminta jangan pernah meminjam jika tidak benar-benar butuh.
"Butuh gak butuh ada yang nawarin, kami sama-sama ingin melawan pelepas uang. Pinjaman itu kalau kita memerlukan, membeli kalau gak butuh ya gak usah dibeli," jelasnya.
Dia menjelaskan, misalnya ada orang yang pinjam uang Rp1 juta di ke pinjaman online. Uang yang diterima hanya Rp924.000 saja. Lalu yang harus dibayarkan adalah Rp1,3 juta. Dan setiap keterlambatan satu hari bunganya 0,7%. Eko kembali mengingatkan, belilah sesuatu yang dibutuhkan bukan karena diskon.
BACA JUGA: Kasus Korupsi SSA Bantul, Pengacara Bagus Singgung Keterlibatan Pihak Lain.
"Mari kerjasama memerangi pelepas uang, pelepas uang digital. Tuyul dan pesugihan online," lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo menyampaikan pandemi Covid-19 mendorong transformasi digital di semua aspek kehidupan, termasuk sektor jasa keuangan. Selain dampak positif, transformasi digital juga memiliki dampak negatif. Yakni terkait keamanan dan penipuan di bidang keuangan. Oleh karena itu, perlu diimbangi dengan kemampuan literasi keuangan yang mumpuni.
"Pemkab Bantul melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus mendorong kontribusi sektor jasa keuangan formal terhadap ekonomi produktif melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi pariwisata," jelasnya. (Anisatul Umah).
BACA JUGA: Kementerian BUMN Bersama Telkom Bagikan 1000 Paket Sembako Murah di Batulicin
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
- Raup Laba Rp14,4 Triliun dan Kinerja Optimal, PLN Dapat Apresiasi Pemerintah
- Jessica Virgoria, Bacaleg Nasdem di DPRD Solo yang Masih Berstatus Mahasiswi
- Tak Ada Dentuman, Gunung Anak Krakatau Meletus Semburkan Abu Setinggi 3 KM
- Hary Tanoe Temui Megawati dan Ganjar, PDIP-Perindo Jajaki Kerja Sama Politik
Berita Pilihan
- Satgas Waspada Investasi Tutup 6.000 Pinjol Ilegal dan Investasi Bodong
- Serangan Siber BSI Celahnya Ternyata dari Komputer yang Sudah Usang
- Long Weekend, PHRI DIY: Kenaikan Wisatawan Tak Signifikan
- Uang yang Beredar di Indonesia pada April Capai Rp8.350,4 Triliun
- 8 Calon Dewan Komisioner OJK, Yuk Cek Profilnya di Sini
Advertisement

Belasan Orang Jadi Korban Kecelakaan di Jalan Wonosari-Semanu Gunungkidul
Advertisement

Punya Nyali? Coba Kunjungi Destinasi Wisata Jembatan Kaca Terbesar di Dunia Ini
Advertisement
Berita Populer
- Kabar Gembira! Sepanjang Tahun Ini Kunjungan Turis Asing ke DIY Terus Meningkat
- Hati-Hati! Ini Daftar Pegadaian Berizin dan Tidak Berizin di DIY
- DPR dan Pemerintah Sepakat Naikkan Target Rasio Perpajakan 2024
- Kemenkeu Temukan Praktik Monopoli Bank BUMN untuk Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Kadin: Pertumbuhan Ekonomi RI 2024 Tidak Akan Menanjak
- Pangan Salah Satu Penyebab Inflasi, Ini Upaya Disperindag DIY Stabilkan Harga
- Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Kian Murah, Ini Rinciannya
Advertisement
Advertisement