Gaji PPPK Ditanggung APBN, DPRD DIY Soroti Potensi Pengurangan DAU
DPRD DIY menyoroti rencana pengalihan gaji PPPK ke APBN yang berpotensi mengurangi DAU dan manfaat bagi anggaran daerah.
LPG 3 Kg di pangkalan. - Ilustrasi/Antara
Harianjogja.com, JOGJA— Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatur pembelian LPG 3 Kg (LPG bersubsidi) hanya khusus untuk warga yang terdaftar sebagai masyarakat tidak mampu saja. Dalam waktu dekat pemerintah bakal menggelar suvei langsung.
Survei ini untuk memastikan kurang mampu benar-benar mendapatkan LPG 3 Kg. Pemerintah daerah diharapkan ikut serta melakukan pengendalian ketersediaan LPG 3 Kg dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau, sebagaimana amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
"Proses transformasi ini tentu tidak mudah karena pasti banyak hambatan dan tantangan di lapangan. Tapi juga bukan sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan melalui komitmen kita bersama. Untuk itu, dukungan dari agen dan pangkalan, serta masyarakat umumnya menjadi faktor kunci keberhasilan pendataan atau registrasi ini," katanya Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, Kamis (24/8/2023).
BACA JUGA: Terancam Dipecat PDIP Karena Memilih Prabowo Subianto, Segini Harta Budiman Sujatmiko
Distribusi ini sesuai dua Peraturan Presiden (Perpres) yaitu Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, serta Pepres Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran.
Berdasarkan dua Perpres itu LPG 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG Tabung 3 Kg untuk memasak, nelayan sasaran, dan petani sasaran.
Sebagai tindak lanjutnya, telah diterbitkan Keputusan Menteri ESDM No 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran dan Keputusan Dirjen Migas No. 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.
Realisasi volume LPG 3 Kg tiap tahun terus meningkat rata-rata sebesar 4,5%. Sebaliknya, realisasi volume LPG non subsidi rata-rata mengalami penurunan sebesar 10,9%.
Pada 2019, realisasi volume LPG 3 Kg sebesar 6,84 juta metrik ton, kemudian naik menjadi 7,14 juta metrik ton di 2020 dan 7,46 juta metrik ton di 2021 hingga mencapai 7,80 juta metrik ton di 2022. Pada periode yang sama, realisasi volume LPG nonsubsidi mengalami penurunan dari 0,66 juta metrik ton di 2019 hingga hanya sebesar 0,46 juta metrik ton di 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD DIY menyoroti rencana pengalihan gaji PPPK ke APBN yang berpotensi mengurangi DAU dan manfaat bagi anggaran daerah.
Lebih dari 1.800 orang ditangkap setelah demo di Prancis berakhir ricuh. Ratusan petugas terluka dan sejumlah bangunan rusak.
Empat suporter PSS Sleman tewas dalam kecelakaan di Tol Madiun. Bupati Sleman menyampaikan belasungkawa dan mengimbau suporter away menggunakan bus.
Stok Pertalite turun dari 20–23 hari menjadi 16–18 hari. Pengamat mendesak pemerintah memperkuat cadangan dan mengawasi penyaluran BBM.
Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte meninggal dunia pada 18 Oktober 2026. Jenazahnya dijadwalkan dimakamkan di TMPNU Cikeas.
PSS Sleman bermain imbang 2-2 melawan Persebaya. Pieter Huistra menilai intensitas dan semangat juang tim di sepak bola Indonesia makin tinggi.