Advertisement
Bantuan Beras Pemerintah Disalurkan untuk Mengendalikan Inflasi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menyalurkan bantuan beras melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mengendalikan inflasi akibat harga beras di Indonesia yang diprediksi masih mengalami kenaikan hingga akhir 2023.
"Saya rasa hampir di seluruh dunia kenaikan harga pangan ini terjadi, tetapi di Indonesia masih dalam batas yang bisa dikontrol," kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi di Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9/2023).
Advertisement
Ia mengatakan harga beras yang kini berada di kisaran mulai dari Rp12.000 per kilogram telah memengaruhi inflasi nasional sebesar 7,9% per Agustus 2023.
Peningkatan harga beras di pasar domestik turut dipengaruhi oleh kenaikan komponen biaya produksi hingga gabah kering, kata Arief menambahkan.
"Kemarin ada kenaikan beberapa biaya produksi. Kemudian gabah kering panen kalau dilihat hari ini, juga ada yang beberapa sudah di atas Rp7.000. Kalau gabah kering panen sudah di atas Rp7.000, itu artinya harga berasnya bisa di atas Rp12.000," katanya.
Menurut Arief harga eceran tertinggi (HET) terbaru untuk beras medium telah disesuaikan sebelumnya, dari HET sebesar Rp9.450 per kilogram menjadi Rp10.900 per kilogram. Arief mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta agar HET beras pemerintah tidak ikut dinaikkan.
BACA JUGA: Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2024
"Untuk beras yang pemerintah, memang Pak Presiden meminta ditunda. Sekarang sudah waktunya [dinaikkan], karena kita juga sudah memprediksi bahwa sampai dengan akhir tahun, harga itu akan bergerak naik," katanya.
Apalagi, hasil panen semester kedua biasanya lebih rendah dari capaian semester pertama, katanya menambahkan.
Arief mengatakan pemerintah juga perlu mengantisipasi dampak kemarau panjang terhadap potensi panen 1,2 juta ton beras di September, Oktober, November 2023.
Menurut Arief, Presiden telah memerintahkan agar bantuan pangan tahap dua yang semula dijadwalkan bergulir Oktober hingga Desember 2023 dipercepat untuk membantu 21,3 juta jiwa masyarakat berekonomi lemah yang kini tergabung dalam kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dalam program tersebut, pemerintah menyalurkan sekitar 210.000 ton bantuan beras setiap bulan dengan alokasi stok per triwulan mencapai 640 ribu ton beras dari gudang Bulog.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Setoran Dividen BUMN untuk APBN Dialihkan ke Danantara, Kementerian Keuangan Putar Otak
- Nilai Investasi Pabrik Kendaraan Listrik di Indonesia Tembus Rp15,1 Triliun
- Asosiasi E-Commerce Diajak untuk Mencegah Perdagangan Ilegal Satwa Liar
- Serapan Tenaga Kerja DIY Capai 34.950 Orang dalam Setahun
- Pengin Menabung di Deposito? Berikut Bunga Deposito BCA, Mandiri, BNI, dan BRI Terbaru
Advertisement

Kegiatan Padat Karya di Gunungkidul Turun Drastis Tahun Ini, Begini Penjelasan Pemkab
Advertisement

Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo
Advertisement
Berita Populer
- Tak Ingin Ada Diskriminasi Usia dalam Rekrutmen Tenaga Kerja, Menaker Bakal Sisir Aturan Batasan Usia
- Pemerintah Pusat Siapkan Inpres Infrastruktur untuk Bantu Daerah
- Setoran Dividen BUMN untuk APBN Dialihkan ke Danantara, Kementerian Keuangan Putar Otak
- Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 Kompak Turun Hari Ini 9 Mei 2025
- Harga Pangan Hari Ini 9 Mei 2025: Daging Ayam dan Cabai Naik
- BI Catat Indeks Keyakinan Konsumen pada April 2025 Meningkat
- Hingga Maret 2025, Realisasi Belanja APBN di DIY Capai Rp4,66 Triliun
Advertisement