Advertisement
Bantuan Beras Pemerintah Disalurkan untuk Mengendalikan Inflasi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menyalurkan bantuan beras melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mengendalikan inflasi akibat harga beras di Indonesia yang diprediksi masih mengalami kenaikan hingga akhir 2023.
"Saya rasa hampir di seluruh dunia kenaikan harga pangan ini terjadi, tetapi di Indonesia masih dalam batas yang bisa dikontrol," kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi di Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9/2023).
Advertisement
Ia mengatakan harga beras yang kini berada di kisaran mulai dari Rp12.000 per kilogram telah memengaruhi inflasi nasional sebesar 7,9% per Agustus 2023.
Peningkatan harga beras di pasar domestik turut dipengaruhi oleh kenaikan komponen biaya produksi hingga gabah kering, kata Arief menambahkan.
"Kemarin ada kenaikan beberapa biaya produksi. Kemudian gabah kering panen kalau dilihat hari ini, juga ada yang beberapa sudah di atas Rp7.000. Kalau gabah kering panen sudah di atas Rp7.000, itu artinya harga berasnya bisa di atas Rp12.000," katanya.
Menurut Arief harga eceran tertinggi (HET) terbaru untuk beras medium telah disesuaikan sebelumnya, dari HET sebesar Rp9.450 per kilogram menjadi Rp10.900 per kilogram. Arief mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta agar HET beras pemerintah tidak ikut dinaikkan.
BACA JUGA: Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2024
"Untuk beras yang pemerintah, memang Pak Presiden meminta ditunda. Sekarang sudah waktunya [dinaikkan], karena kita juga sudah memprediksi bahwa sampai dengan akhir tahun, harga itu akan bergerak naik," katanya.
Apalagi, hasil panen semester kedua biasanya lebih rendah dari capaian semester pertama, katanya menambahkan.
Arief mengatakan pemerintah juga perlu mengantisipasi dampak kemarau panjang terhadap potensi panen 1,2 juta ton beras di September, Oktober, November 2023.
Menurut Arief, Presiden telah memerintahkan agar bantuan pangan tahap dua yang semula dijadwalkan bergulir Oktober hingga Desember 2023 dipercepat untuk membantu 21,3 juta jiwa masyarakat berekonomi lemah yang kini tergabung dalam kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dalam program tersebut, pemerintah menyalurkan sekitar 210.000 ton bantuan beras setiap bulan dengan alokasi stok per triwulan mencapai 640 ribu ton beras dari gudang Bulog.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Prabowo Sebut Lahan KAI Bisa Dimanfaatkan untuk Program 3 Juta Rumah
- KKP Targetkan Indonesia Stop Impor Garam pada 2027
- Pengusaha Rokok Berharap Tidak Ada Kenaikan Cukai Tahun Depan
- Domain dot id Tembus 1,3 Juta Pengguna, Buka Peluang Ekonomi Baru
- Harga Minyak Mentah RI, Agustus Turun Jadi 66,07 dolar AS per barel
Advertisement

Produksi Benih Ikan di Seluruh BBI Sleman Capai 4,44 Juta Ekor
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Impor Komoditas Etanol Akan Dibatasi, Ini Tujuannya
- Kucuran Rp200 Triliun Himbara Perlu Diimbangi Kemudahan Usaha
- Harga Jual Emas Antam, UBS dan Galeri24 Hari Ini Kompak Naik
- Jelang Merger, Pelita Air Buka Rute Singapura-Jakarta Kelas Premium
- Kendalikan Konsumsi, Ekonom UGM Usul Cukai Rokok Sebaiknya Naik
- Harga Pangan Hari Ini: Beras Medium, Bawang, hingga Cabai Turun
- Kadin: Renovasi 500 Rumah Layak Huni Ditarget Selesai April 2025
Advertisement
Advertisement