Advertisement
Bantuan Beras Pemerintah Disalurkan untuk Mengendalikan Inflasi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menyalurkan bantuan beras melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mengendalikan inflasi akibat harga beras di Indonesia yang diprediksi masih mengalami kenaikan hingga akhir 2023.
"Saya rasa hampir di seluruh dunia kenaikan harga pangan ini terjadi, tetapi di Indonesia masih dalam batas yang bisa dikontrol," kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi di Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9/2023).
Advertisement
Ia mengatakan harga beras yang kini berada di kisaran mulai dari Rp12.000 per kilogram telah memengaruhi inflasi nasional sebesar 7,9% per Agustus 2023.
Peningkatan harga beras di pasar domestik turut dipengaruhi oleh kenaikan komponen biaya produksi hingga gabah kering, kata Arief menambahkan.
"Kemarin ada kenaikan beberapa biaya produksi. Kemudian gabah kering panen kalau dilihat hari ini, juga ada yang beberapa sudah di atas Rp7.000. Kalau gabah kering panen sudah di atas Rp7.000, itu artinya harga berasnya bisa di atas Rp12.000," katanya.
Menurut Arief harga eceran tertinggi (HET) terbaru untuk beras medium telah disesuaikan sebelumnya, dari HET sebesar Rp9.450 per kilogram menjadi Rp10.900 per kilogram. Arief mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta agar HET beras pemerintah tidak ikut dinaikkan.
BACA JUGA: Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2024
"Untuk beras yang pemerintah, memang Pak Presiden meminta ditunda. Sekarang sudah waktunya [dinaikkan], karena kita juga sudah memprediksi bahwa sampai dengan akhir tahun, harga itu akan bergerak naik," katanya.
Apalagi, hasil panen semester kedua biasanya lebih rendah dari capaian semester pertama, katanya menambahkan.
Arief mengatakan pemerintah juga perlu mengantisipasi dampak kemarau panjang terhadap potensi panen 1,2 juta ton beras di September, Oktober, November 2023.
Menurut Arief, Presiden telah memerintahkan agar bantuan pangan tahap dua yang semula dijadwalkan bergulir Oktober hingga Desember 2023 dipercepat untuk membantu 21,3 juta jiwa masyarakat berekonomi lemah yang kini tergabung dalam kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dalam program tersebut, pemerintah menyalurkan sekitar 210.000 ton bantuan beras setiap bulan dengan alokasi stok per triwulan mencapai 640 ribu ton beras dari gudang Bulog.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Bergabung dengan BRICS, Indonesia Disebut Bisa Mempercepat Perjanjian Bilateral
- Peran Penting PAFI Papua Tengah Meningkatkan Akses Obat dan Layanan Kesehatan di Daerah Terpencil
- Pedagang Banyak yang Menolak Uang Tunai, Rupiah Seolah-olah Kehilangan Nilai
- Asosiasi Tekstil Usul Pemerintah Menunda Kenaikan PPN 12%
- Cek Harga Pangan Hari Ini, Selasa 15 Oktober, Harga Daging Ayam Naik
Advertisement
Jadwal Layanan SIM Keliling Gunungkidul Rabu 30 Oktober 2024
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas Antam Hari Ini Naik Jadi Rp1.535 Juta per Gram
- Semarakkan 6th Anniversary, Sleman City Hall Selenggarakan a Great Business Talk: Change Chance Choice untuk 3.500 Orang
- Harga Pangan per 29 Oktober 2024: Bawang Merah Naik, Cabai Turun
- Sejarah Panjang Sritex (SRIL) yang Kini Dinyatakan Pailit
- Kemenhub dan KBUMN Koordinasi Untuk Efisiensi Biaya Logistik di Sektor Transportasi
- Punya Peran Strategis, PAFI Pengurus Cabang Singkawang Terus Melakukan Edukasi Soal Obat-obatan ke Masyarakat
- Pemerintah Mau Hapus Utang Petani Hingga UMKM, Pakar UGM: Kuncinya Pendampingan
Advertisement
Advertisement