UU Cipta Kerja Pacu UMKM DIY Daftarkan NIB
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL—Jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) DIY yang mendaftarkan ke sistem perizinan berusaha atau Online Single Submission (OSS) untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari tahun ke tahun semakin meningkat.
"Kalau kita lihat data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang ada di DIY sebenarnya pelaku UMKM yang daftar NIB di DIY cukup masif, dalam sebulan itu sekitar 10 ribuan," kata Kepala Bidang Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UKM DIY Wisnu Hermawan di Kabupaten Bantul, Kamis (16/11/2023)
Advertisement
Baca Juga: Ekonomi DIY Triwulan II 2023 Tumbuh 6,16 Persen, UMKM Jadi Penopang Utama
Dia mengatakan dengan makin masifnya pelaku UMKM yang mendaftar NIB melalui OSS tersebut maka hingga akhir Oktober 2023, sudah ada lebih dari 120.000 pelaku UMKM di DIY yang telah terdaftar dan memiliki identitas pelaku usaha tersebut.
"Tepatnya hampir 122.000 pelaku UMKM yang sudah mendaftar NIB lewat OSS, angka ini cukup pesat, karena Juni lalu ketika kami mengawali agar mereka mendaftar itu masih 60.000-an, jadi sebulan rata-rata 10.000 sampai 15.000 yang daftar, itu angka yang besar sekali," katanya.
Baca Juga: UMKM Kuliner di DIY Diminta Segera Mengurus Izin
Wisnu juga mengatakan sebenarnya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu kemudian merangsang banyak orang pelaku UMKM kemudian bisa mendaftar NIB secara daring, dan ini benar benar dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di DIY.
"Jadi, mereka berbondong-bondong mendaftar. Kalau anggota SiBakul kita sekitar 350.000 UMKM, berarti hampir sepertinya itu sudah daftar NIB, meskipun ini belum mencakup semesta semua UMKM," katanya.
Baca Juga: Grebeg UMKM 2023 Bertekad Wujudkan DIY Jadi Episentrum UMKM Global
Akan tetapi, kata dia, keinginan pemerintah daerah itu untuk bagaimana pelaku UMKM itu usahanya legal dan terdaftar, dan semangat itu sebenarnya sudah ada pada diri pelaku UMKM, dan mereka sudah pada tahap yang lurus, dan jalur yang pas.
"Cuma tinggal sekarang ketika pascamereka diberikan NIB harus diikuti pemberian sertifikat lainnya, seperti halal, PIRT, izin edar. Ini jadi 'PR' kami, sehingga ketika nanti terklaster dengan sendirinya, bisa diketahui mana UMKM yang cukup butuh halal, PIRT, izin edar, maupun higienis," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Daya Beli Melemah, LPS Sebut Simpanan Warga di Bank Terancam Tergerus
- Harga Emas Antam Hari Ini 18 Desember 2024 Stagnan, Termurah Rp810.000
- Harga Emas Antam Hari Ini 17 Desember Naik Jadi Rp1.520.000 per Gram
- Libur Natal dan Tahun Baru, AirAsia Siapkan 554.000 Kursi
- Harga Emas Antam Hari Ini 12 Desember 2024 Naik Jadi Rp1.573.000 per Gram
Advertisement
Puncak Dies Natalis Ke-69 Sanata Dharma: Menguatkan Komitmen Bersama Merawat Semesta
Advertisement
Mulai 1 Januari 2025 Semua Jalur Pendakian Gunung Rinjani Ditutup
Advertisement
Berita Populer
- Pengajuan Kasasi PT Sritex Ditolak MA, Komisi VII DPR Siapkan Langkah Lanjutan
- Jelang Akhir Tahun, PLN UID Jateng DIY bersama YBM Berikan Bantuan Penyambungan Listrik Gratis
- Soal PPN 12 Persen, Fraksi Gerindra Sebut PDIP Lempar Batu Sembunyi Tangan
- Pertamina Patra Niaga Kumpulkan Jelantah untuk Proyek Biofuel
- Kemenkeu Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2025 Tetap di Atas 5 Persen Meski Ada PPN 12 Persen
- Update Harga Pangan Minggu, 22 Desember 2024, Bawang dan Cabai Turun
Advertisement
Advertisement