Advertisement
OJK Gelar Sensus Literasi dan Inklusi Keuangan Kerjasama dengan BPS
![OJK Gelar Sensus Literasi dan Inklusi Keuangan Kerjasama dengan BPS](https://img.harianjogja.com/posts/2023/12/06/1157289/otoritas-jasa-keuangan-antara.jpg)
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY menyampaikan akan melakukan sensus bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) DIY untuk melihat persentase capaian literasi dan inklusi keuangan. Sensus ini cakupannya nasional dilakukan di semua daerah termasuk DIY.
Kepala OJK Perwakilan DIY, Parjiman mengatakan dulu sensus dilakukan dalam kurun tiga tahun sekali, dan terakhir dilakukan pada 2022. Ke depan sensus akan dilakukan setahun sekali karena Presiden Joko Widodo punya target inklusi keuangan bisa mencapai 90% pada 2024 mendatang.
Advertisement
BACA JUGA: BPK Temukan 6 Laporan OJK Bermasalah, Ini Rinciannya
"Jadi untuk mengetahui itu kami lakukan setiap tahun nanti. Sehingga bisa dievaluasi dan membuat program tahun depannya lagi sehingga target bisa dicapai. Kami akan bekerjasama dengan BPS," ucapnya, Rabu (6/12/2023).
Menurutnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia saat ini masih 88%. Diharapkan target 90% bisa dicapai. Sensus ditargetkan bisa rampung akhir tahun ini dan di awal tahun depan bisa dirilis hasilnya.
"Sampling, tapi harapannya bisa mewakili seluruh lapisan masyarakat di Jogjakarta. Misalnya ada perempuan, ada mahasiswa, ada pelajar, UMKM, ada yang tingkat pendidikan masih SD, SMP, SMA, dari semua lapisan masyarakat," ujarnya.
BPS, kata Parjiman, sudah punya metode untuk melakukan sampling dan ini bisa mewakili populasi. "Insyaallah awal tahun rilis, Januari atau Februari sudah keluar," jelasnya.
Kepala BPS DIY, Herum Fajarwati mengatakan BPS memang akan melakukan survei yang dikerjasamakan dengan OJK. Tidak hanya OJK, BPS juga melakukan kerjasama dengan kementerian dan lembaga lain. Seperti dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) untuk menghitung indeks demokrasi Indonesia.
"[dengan OJK] Ada tiga kabupaten tetapi ini baru akan menghitung level nasional. Jadi kegiatan sampai kabupaten tapi cakupan levelnya gak bisa mewakili kabupaten, tapi nasional bisa mewakili," jelasnya.
Melalui sensus ini nantinya akan tergambar seperti apa kondisi literasi dan inklusi keuangan, dengan survei berbasis rumah tangga.
"Audiens menyasar rumah tangga, satu bulan [lama sensusnya] paling tidak menggambarkan literasi dan inklusi keuangan seperti apa kondisi Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kenaikan Tarif PPN 12 Persen, DPR Tunggu Keputusan Presiden Terpilih Prabowo Subianto
- Bukan Aoka, BPOM Perintahkan Roti Okko Ditarik dari Pasaran, Berikut Penjelasannya
- Gapmmi Belum Bisa Pastikan Kebenaran Kasus Roti Aoka
- BPBD DIY Bikin Program Hotel Tangguh Bencana, PHRI: Sudah Beberapa Kali Disimulasikan
- Harga Emas Antam Hari Ini Jumat (19/7), Turun Rp8.000 per Gram
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/27/1182749/bus-sekolah.jpg)
Bukan September, Bus Sekolah di Bantul Dipastikan Mengaspal Mulai 17 Agustus 2024
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/24/1182437/taman-ablekambang.jpg)
Taman Balekambang Solo Resmi Dibuka Kamis 25 Juli 2024, Segini Tarif Masuk dan Jam Operasionalnya
Advertisement
Berita Populer
- GAIA Cosmo Yogyakarta Gelar Pameran Lukisan Melibatkan 13 Seniman
- Harga Emas Antam Hari Ini Jumat (27/7/) Anjlok Jadi Rp1,386 Juta per Gram
- Bantah Ada BBM Baru, Begini Penjelasan Luhut
- Bank BPD DIY Luncurkan QRIS Dinamis, Pengguna Tak Perlu Masukkan Nominal Pembayaran
- Ini Lima Negara Pemasok Utang Terbesar untuk Indonesia
- Pj Gubernur Jateng Dampingi Presiden Jokowi Lepas Ekspor 16 Ribu Pasang Sepatu Ke Amerika
- Indonesia Berada di Urutan Empat Produsen Kopi Terbesar di Dunia
Advertisement
Advertisement