Bos Pizza Hut Curhat Jadi Korban Sasaran Boikot Produk Pro-Israel

Harianjogja.com, JAKARTA—Emiten pengelola restoran Pizza Hut, PT Sarimelati Kencana Tbk. (PZZA) menumpahkan keresahannya setelah menjadi sasaran boikot produk karena diduga terafiliasi dengan Israel. Boikot tak berdasar itu telah terjadi pada brand luar negeri di industri food and beverage dan fast moving consumer goods.

Direktur Utama PZZA Hadian Iswara mengatakan sejumlah pihak tak bertanggung jawab telah menggabungkan daftar perusahaan yang disebut berhubungan dengan Israel, kendati tidak dipastikan kebenarannya.  Padahal, menurut Hadian, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dirilis terkait dengan larangan mendukung produk Israel semestinya bernada normatif. Namun, nama PZZA justru muncul dalam daftar produk sasaran boikot yang beredar di kalangan masyarakat. 

"Ada orang-orang yang menggabungkan antara daftar yang beredar dengan fatwa MUI sehingga akhirnya banyak masyarakat yang jadi salah mengerti bahwa daftar tersebut merupakan bagian dari fatwa MUI," kata Hadian dikutip dari hasil Public Expose di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Jumat (8/12/2023). 

Baca Juga:

KULINER JOGJA : Pizza Hut Delivery Jamin 30 Menit Sampai

Pizza Hut Gencar Promo All You Can Eat hingga Paket 4 Boks, Ini Penjelasan Pengelola

Ini 8 Bisnis Asing dengan Gerai Terbanyak di Indonesia, Ada Mixue?

Dalam hal ini, Pizza Hut Indonesia menjadi salah satu yang terdampak. Namun, pihaknya telah berupaya untuk memberikan penjelasan di outlet-outlet daerah ataupun pejabat yang berwenang, baik itu MUI dan lainnya.  Hadian berharap, isu produknya yang terafiliasi dengan Israel tidak menjadi bola liar. Dia pun meminta masyarakat untuk lebih memahami polemik tersebut. 

Senada, Direktur PZZA Boy Ardhitya Lukito menyampaikan sasaran boikot tak berdasar itu telah terjadi kepada brand luar negeri lainnya, khususnya di industri food and beverage (FnB) dan industri barang konsumsi sehari-hari atau fast moving consumer goods (FMCG). "Sekarang itu dengan bola liar yang beredar dan kelambatan kehadiran pemerintah untuk segera mengklarifikasi atau menjembatani dari apa teriakan-teriakan masyarakat atau tuduhan masyarakat dengan kenyataan yang faktual yang kenyataan sebenarnya jadinya memang berimbas ke semuanya," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com