BKK Reformasi Kalurahan Naik Menjadi Rp150 Juta
Paniradya Kaistimewan DIY menaikkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) reformasi kalurahan/kelurahan tahun ini menjadi Rp120 juta per kalurahan
Ilustrasi kembang api perayaan malam pergantian tahun./Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY menyampaikan ada beberapa evaluasi selama masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024. Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo mengatakan saat Nataru beberapa kos-kosan menjual kamarnya untuk harian.
Untuk itu, dia meminta agar pemerintah daerah (Pemda) lebih jelas dalam memberikan pengawasan, karena bisa jadi ada potensi kecolongan pendapatan asli daerah (PAD). "Kalau dari sudut pandang PHRI jangan sampai hanya PHRI yang dioyak-oyak pajak hotel,tapi mereka bebas menjual kos-kosan harian," ucapnya, Selasa (2/01/2024).
Deddy bercerita sempat mendapatkan teguran dari Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Jogja karena ada salah satu video yang ramai mengenai parkir di badan jalan. Kemudian dia mendatangi hotel tersebut dan bertemu dengan General Manager (GM)-nya.
Berdasarkan informasi yang didapat kendaraan yang parkir di badan jalan bukan tamu hotel, tetapi tamu rumah indekos yang ada di belakang hotel. "Kos di belakang, masuk gang enggak bisa masuk mobil. Makanya selain PAD lewat, juga mengganggu," jelasnya.
Menurutnya, semua anggota PHRI pasti memiliki tempat parkir baik hotel ataupun penginapan. Sehingga tidak mengganggu jalan. "Nah kemarin menumpang di depan badan jalan hotel, dikira tamu hotel, ini evaluasi untuk pemerintah gitu."
BACA JUGA: Libur Akhir Tahun, Okupansi Hotel di Jogja Capai 99 Persen
Evaluasi kedua adalah dengan membeludaknya wisatawan ke Jogja, menurutnya pemerintah daerah perlu menggelar event-event sehingga menambah lama tinggal wisatawan.
Dia berharap event-event akan digenjot pada 2024, dikemas dengan lebih menarik bekerja sama dengan stakeholder pariwisata. Meski di sisi lain hotel-hotel anggota PHRI juga menggelar event. "Saya kira kami dengan membludaknya wisatawan datang ke DIY itu bagi kami event-event diperlukan baik intern PHRI dan Pemda," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Paniradya Kaistimewan DIY menaikkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) reformasi kalurahan/kelurahan tahun ini menjadi Rp120 juta per kalurahan
Pemerintah bangun 100 Sekolah Nasional Terintegrasi 2026 untuk pemerataan pendidikan, termasuk di IKN dan berbagai daerah.
DPP PKB menetapkan pengurus DPC PKB DIY 2026-2031. Seluruh posisi sekretaris di lima kabupaten/kota diisi kader perempuan.
Pemerintah kaji pemangkasan anggaran MBG Rp268 triliun. Fokus pada efisiensi dan tepat sasaran penerima.
DPRD Kota Yogyakarta mempercepat pembahasan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan skema restitusi yang diperluas.
Pemkab Kebumen dan Bank Jateng jajaki kerja sama strategis untuk dorong ekonomi, UMKM, dan investasi daerah.