264 Pelabuhan di Indonesia Kini Menggunakan Layanan Bongkar Muat Digital

Harianjogja.com, BANJARMASIN—Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerapkan layanan bongkar muat kapal secara digital di 264 pelabuhan wilayah kerja di seluruh Indonesia.

“Hingga akhir 2023, total 264 pelabuhan se-Indonesia sudah memberlakukan pelayanan kapal secara digital, upaya ini untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencegah praktik korupsi,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Dirlala) Ditjen Hubla Kemenhub Hendri Ginting usai menghadiri focus group discussion (FGD) tata kelola pelayanan kapal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (12/1/2024).

Dia menuturkan, setelah layanan digitalisasi diberlakukan, semua proses masuk dan bongkar muat kapal di 264 pelabuhan itu dilakukan secara digital melalui aplikasi yang sudah disediakan.

“Kemenhub terus melakukan upaya perbaikan tata kelola pelabuhan, saya berharap kantor otoritas pelabuhan maupun unit pelaksana pelabuhan dapat meningkatkan mutu layanan,” ujarnya.

Hendri menyampaikan, pelaksana tugas pelabuhan sangat berperan penting dalam melakukan supervisi, pembinaan, dan pengawasan yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat maupun keselamatan di wilayah pelabuhan.

BACA JUGA: Piala Asia 2023 Bergulir di 2024, Ini Jadwal Lengkap hingga Partai Final

Dia mengungkapkan, pemberlakuan layanan secara digital di pelabuhan telah memberikan dampak yang signifikan, salah satunya yaitu meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin yakni mencapai Rp429,9 miliar selama periode 2023.

Padahal, kata dia lagi, target PNBP KSOP Banjarmasin berada di angka Rp287 miliar, bahkan sebelumnya pun PNBP di wilayah kerja itu juga berada di bawah Rp300 miliar.

Oleh karena itu, menurut Hendri, pemberlakuan layanan digital telah memberikan dampak besar terhadap peningkatan pendapatan negara hingga ratusan persen.

“Saya meminta seluruh instansi terkait baik pemberi maupun penerima jasa dapat bersinergi menjaga keselarasan kegiatan di pelabuhan mulai dari kapal tiba di area labuh, area bongkar muat, hingga di wilayah kerja yang masih dalam area pengawasan pelabuhan,” ujarnya lagi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara