Harga Oli Pertamina Naik 17 Persen, Ini Penyebabnya
Harga oli Pertamina Lubricants naik rata-rata 17% sejak Juni 2026 akibat kenaikan biaya produksi dan tekanan nilai tukar.
Ilustrasi SPBU-dok/Bisnis Indonesia
Harianjogja.com, JAKARTA—Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia mulai berhenti menjual pertalite dengan alasan bisnis.
Hal ini diakui Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo, yang menuturkan perseroan tetap menyalurkan BBM jenis Pertalite (RON 90) ke tengah masyarakat, sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah tahun ini.
Kendati demikian, Ega mengatakan Pertamina belakangan tengah mendorong penjualan produk anyar Pertamax Green 95, campuran Pertamax (RON 92) dengan kandungan 5% etil alkohol atau etanol pada segmen komersial.
“Terkadang SPBU secara komersial ingin menjual Pertamax Green karena permintaanya juga banyak,” kata Ega di di SPBE Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (25/5/2024).
Di sisi lain, Ega mengatakan, perseroannya tetap menjual Pertalite sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut dia, kuota Pertalite itu telah ditetapkan pemerintah hingga tingkat kabupaten atau kota.
“Secara korporasi kami [Pertamina] ingin bermain di segmen tersebut, kami ingin memberikan produk yang lebih baik ya karena lebih ramah lingkungan,” tuturnya.
Tercatat hingga April 2024, realisasi penyaluran Pertalite secara nasional adalah sebanyak 9,9 juta Kiloliter (KL), dari total Kuota Pertalite tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebesar 31,7 juta KL.
Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) mengungkapkan margin atau keuntungan dari penjualan BBM nonsubsidi relatif lebih besar dibandingkan BBM subsidi jenis Pertalite.
Situasi itu belakangan dianggap membuat sejumlah pengusaha SPBU untuk berhenti menjual Pertalite.
“Selama ada margin pasti masih menguntungkan, tapi BBM nonsubsidi marginnya lebih besar,” kata Ketua Hiswana Migas DPC DKI Jakarta Syarief Hidayat kepada Bisnis, Senin (29/4/2024).
BACA JUGA: Festival Kuliner Mataraman, Penyajian Ribuan Porsi Mi Lethek Pecahkan Rekor Muri
Seperti diberitakan sebelumnya, wacana pembatasan pembelian hingga penghapusan BBM jenis Pertalite telah bergulir sejak tahun lalu.
Belakangan pun ramai diberitakan ada SPBU di wilayah DKI Jakarta sudah mulai tak menjual BBM subsidi tersebut. Salah satunya, SPBU Pertamina yang berada di Jalan Raya Pos Pengumben, Jakarta Barat.
Berdasarkan penelusuran di lapangan oleh Bisnis pada Kamis (25/4/2024), SPBU dengan nomor 34.116.08 tersebut nampak sudah menghilangkan BBM jenis Pertalite dari papan harga mereka.
Terlihat pada papan informasi harga yang terpampang di depan SPBU, hanya terlihat informasi harga dari BBM non-subsidi atau Pertamax Series, Dexlite, dan Pertamina Dex saja. Mesin dispenser yang berisi Pertalite juga tak tersedia di SPBU tersebut.
Menurut pengamatan Bisnis.com jaringan Harianjogja.com, hanya ada dispenser dengan jenis BBM Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, serta produk BBM baru Pertamina, yakni Pertamax Green 95.
Bisnis.com jaringan Harianjogja.com, tak berhasil menemui manager SPBU tersebut untuk melakukan konfirmasi. Namun, menurut keterangan salah satu petugas, Pertalite tak lagi dijual di SPBU itu sejak Lebaran 2024 atau sekitar 2 pekan lalu.
“Udah dari Lebaran [tidak ada Pertalite],” ujar salah satu petugas. Meski sudah tidak menjual Pertalite, SPBU yang berada dipinggir jalan arteri ini masih dipadati oleh pembeli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Harga oli Pertamina Lubricants naik rata-rata 17% sejak Juni 2026 akibat kenaikan biaya produksi dan tekanan nilai tukar.
Gus Rozin merintis BPRS di Pati sejak 2005 untuk memperluas akses modal UMKM dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah pesantren.
Guru Besar UGM Prof. Priyono Suryanto mendorong tiga transformasi penanganan karhutla, dari respons krisis menuju penjagaan hutan berkelanjutan.
BMKG mencatat 11.869 titik panas di Kaltim pada 1-21 Agustus 2026 dan meminta penguatan mitigasi karhutla menjelang puncak panas.
DPRD Sleman menyoroti pencairan dana JPS yang dinilai perlu dipercepat. Dinsos Sleman mulai menyederhanakan tahapan permohonan bantuan
Iran mengubah doktrin militer dari defensif menjadi ofensif setelah konflik dengan AS dan Israel, dengan respons serangan berskala besar.