Advertisement
LPS Sebut Program Penjaminan Polis Asuransi Berlaku Penuh pada 2028
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) baru akan menerapkan mandat Program Penjaminan Polis (PPP) Asuransi per 12 Januari 2028 mendatang atau 5 tahun sejak UU PPSK diundangkan.
Hal tersebut disampaikan oleh Plt Kepala Divisi, Edukasi, Humas dan Hubungan Kelembagaan(Humlem) LPS III Kota Makassar Y Dadi Hermawan di sela workshop dan apresiasi media yang digelar Koalisi Jurnalis Sulsel di Makassar, Minggu (26/5/2024)
Advertisement
BACA JUGA: LPS Tegaskan BPR Sangat Aman untuk Simpan Uang
Dengan adanya mandat itu, lanjut dia, kelak LPS tak hanya diberi wewenang untuk menjamin dana masyarakat di bank, melainkan juga dapat melakukan penjaminan dana masyarakat di perusahaan asuransi.
Mengenai pola pengelolaannya, dia mengatakan, pihak bank untuk tidak khawatir dananya akan tercampur, karena pengelolaan penjaminan polis asuransi akan dilakukan secara terpisah dengan penjaminan simpanan di perbankan.
Sementara mengenai pentingnya masyarakat mengetahui peran LPS dan OJK, agar mengetahui ke mana melakukan pengaduan saat menemukan persoalan jasa keuangan.
"Untuk memudahkan, perbedaan LPS dan OJK dapat dilihat dari aktivitas bank, kalau masih hidup ditangani OJK, namun kalau sudah mati atau kolaps maka akan ditangani LPS," ujarnya memberikan perbandingan.
Sementara proses pelaksanaan ke arah penerapan perlindungan polis asuransi dari data LPS diketahui, pada 2024 LPS tengah berfokus untuk mengubah struktur organisasi dengan menambah Anggota Dewan Komisioner (ADK) khusus bagian Program Penjaminan Polis (PPP) Asuransi yang ditargetkan paling lambat pada 2027.
Adapun sebelum diterapkan secara penuh, terdapat masa transisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pada 2023 merupakan periode pembidangan Dewan Komisioner (DK) yang ditetapkan paling lambat 12 Juli 2023.
Pada 2024, penetapan anggota Bdan Supervisi LPS. Pada 2025, peraturan pelaksanaan UU P2SK yang ditargetkan selesai. Pada 2027, Anggota Dewan Komisioner (ADK) bidang Program Penjamin Polis (PPP) diterapkan, dan pada 2028, PPP ditargetkan berlaku secara efektif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pedagang Banyak yang Menolak Uang Tunai, Rupiah Seolah-olah Kehilangan Nilai
- Asosiasi Tekstil Usul Pemerintah Menunda Kenaikan PPN 12%
- Cek Harga Pangan Hari Ini, Selasa 15 Oktober, Harga Daging Ayam Naik
- Tak Bisa Bayar Pinjol, Anak Muda Berisiko Kena Depresi
- Pemerintahan Prabowo Diminta Bangun Industri LPG Bahan Baku Lokal
Advertisement
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Modalan Bantul Didesain Ramah Lingkungan
Advertisement
Komunitas Vespa di Jogja Memulai Perjalanan ke Sabang Demi Mendapatkan Biji Kopi Lokal Setiap Daerah
Advertisement
Berita Populer
- Ekonom Dukung Keputusan BI Tahan Suku Bunga 6 Persen
- Indef: Makan Bergizi Gratis Sumbang Rp4.510 Triliun ke PDB pada 2025
- Sri Mulyani Kembali Jabat Meneku di Kabinet Prabowo, Investor Asing Sambut Positif
- Daop 6 Sebut Ruas Tol Jogja-YIA Akan Sejajar dengan Rel KA dari Rewulu - Sedayu
- Tanggapi Penurunan Kelas Menengah, BPS DIY Kaji Ulang Pergerakan Konsumsi Masyarakat
- Gelar Dinner Gathering, Novotel Suites Malioboro Perkenalkan Wedding Package Terbaru
- Bank BPD DIY Tumbuh dan Terus Membaik, Optimis Raih Kinerja Positif
Advertisement
Advertisement