Advertisement
Realisasi Belanja Negara di DIY Sampai Juli 2024 Capai Rp13,34 Triliun
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY mencatat sampai dengan Juli 2024 realisasi belanja negara di DIY tumbuh 6,84% (year-on-year/yoy) mencapai Rp13,34 triliun atau 51,44% dari pagu.
Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta mengatakan ada dua komponen utama belanja negara yang tumbuh signifikan yakni belanja pemerintah pusat tumbuh 11,18% dan Transfer ke Daerah-Dana Desa (TKD-DD) tumbuh 2,87%.
Advertisement
Dia menyampaikan salah satu belanja pemerintah pusat yang signifikan adalah realisasi belanja pegawai di Kemendikbud Ristek sebesar Rp686,94 miliar, Kementerian Pertahanan Rp643,28 miliar, dan Polri Rp553,85 miliar.
Kemudian realisasi belanja barang untuk kegiatan dukungan pelayanan kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan Rp555,71 miliar, pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional Rp244,34 miliar, pembentukan badan adhoc Rp169,21 miliar serta penyelenggaraan air minum layak Rp136,46 miliar.
"Kinerja positif APBN terhadap perekonomian di DIY terus berlanjut hingga akhir Juli 2024," ucapnya dalam keterangan resmi dikutip, Selasa (27/8/2024).
Lebih lanjut dia mengatakan realisasi belanja modal antara lain digunakan untuk kegiatan pengembangan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya sebesar Rp254,97 miliar, pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai sebesar Rp233,80 miliar, pengembangan jaringan irigasi permukaan, rawa, dan non-padi Rp51,39 miliar, serta penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang Kominfo Rp37,57 miliar.
BACA JUGA: Sampai Awal Agustus 2024, KPPN Yogyakarta Telah Menyalurkan Rp11,9 Triliun APBN
Realisasi belanja bantuan sosial untuk kegiatan peningkatan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi keagamaan Islam disalurkan kepada 1.592 orang mahasiswa penerima pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Agung mengatakan realisasi pendapatan dan hibah DIY tumbuh 17,71% yoy dengan realisasi sebesar Rp5,6 triliun atau 59,07% dari target. Pertumbuhan pendapatan dan hibah disumbang oleh kenaikan penerimaan perpajakan 16,55% dan PNBP 20,90%.
"Penerimaan Pajak sampai 31 Juli 2024 tumbuh sebesar 13,64% dengan realisasi sebesar Rp3,7 triliun atau 57,66% dari target Rp6,5 triliun," jelasnya.
Menurutnya penerimaan PPh Non Migas mencapai Rp2,4 triliun tumbuh 14,61%, dengan kontribusi tertinggi setoran PPh 21 sebesar Rp1,06 triliun. Penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp1,3 triliun tumbuh 12,54%. Disebabkan pertumbuhan sektor
perdagangan besar dan eceran sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan/atau konsumsi masyarakat di DIY, dengan kontribusi tertinggi dari setoran PPN Dalam Negeri sebesar Rp1,2 triliun.
"Pertumbuhan penerimaan pajak di DIY 13,64% melampaui capaian nasional yang terkontraksi 5,75%. Secara nasional realisasi penerimaan pajak Rp1.045,32 triliun atau 52,56% dari target Rp1.989 triliun," jelasnya. (Anisatul Umah)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Bergabung dengan BRICS, Indonesia Disebut Bisa Mempercepat Perjanjian Bilateral
- Peran Penting PAFI Papua Tengah Meningkatkan Akses Obat dan Layanan Kesehatan di Daerah Terpencil
- Pedagang Banyak yang Menolak Uang Tunai, Rupiah Seolah-olah Kehilangan Nilai
- Asosiasi Tekstil Usul Pemerintah Menunda Kenaikan PPN 12%
- Cek Harga Pangan Hari Ini, Selasa 15 Oktober, Harga Daging Ayam Naik
Advertisement
Alissa Wahid Sarankan Pemda DIY Punya Program Khusus Atasi Peredaran Miras
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas Antam Hari Ini Naik Jadi Rp1.535 Juta per Gram
- Semarakkan 6th Anniversary, Sleman City Hall Selenggarakan a Great Business Talk: Change Chance Choice untuk 3.500 Orang
- Harga Pangan per 29 Oktober 2024: Bawang Merah Naik, Cabai Turun
- Sejarah Panjang Sritex (SRIL) yang Kini Dinyatakan Pailit
- Kemenhub dan KBUMN Koordinasi Untuk Efisiensi Biaya Logistik di Sektor Transportasi
- Punya Peran Strategis, PAFI Pengurus Cabang Singkawang Terus Melakukan Edukasi Soal Obat-obatan ke Masyarakat
- Pemerintah Mau Hapus Utang Petani Hingga UMKM, Pakar UGM: Kuncinya Pendampingan
Advertisement
Advertisement