Bank Indonesia Sebut Inflasi DIY Terjaga dalam Satu Dekade

Harianjogja.com, JOGJA—Bank Indonesia (BI) Perwakilan DIY menyampaikan secara umum inflasi DIY selalu terjaga di rentang sasaran selama 10 tahun terakhir, sejak 2014 hingga 2024.

Meskipun sempat meningkat pada 2022 pasca pandemi Covid-19 hingga sempat menyentuh angka 6,81% (year-on-year/yoy) pada September 2022.

Kepala Perwakilan DIY, Ibrahim menjelaskan pada 2024 Badan Pusat Statistik (BPS) DIY melakukan penyesuaian tahun dasar dan melakukan penambahan satu wilayah indeks harga konsumen (IHK) di DIY. Sehingga menjadi 2 daerah yaitu Kota Jogja dan Kabupaten Gunungkidul.

Ia menyebut ada perbedaan karakter perekonomian di dua daerah tersebut. Sehingga mempengaruhi komoditas yang memberikan andil inflasi di masing-masing daerah.

Konsumsi Kota Jogja didominasi oleh kelompok komoditas transportasi, makanan jadi, dan perumahan. Sementara Kabupaten Gunungkidul didominasi kelompok komoditas bahan pangan.

Berdasarkan kota IHK inflasi Kota Jogja 2,33% yoy dan Gunungkidul 2,32% yoy per Agustus 2024. "Inflasi DIY selama 10 tahun terakhir sejak 2014 hingga 2024 selalu terjaga," ucapnya.

Ibrahim mengatakan inflasi DIY 2024 diproyeksikan berada pada sasaran 2,5% plus minus 1% yoy. Upaya menjaga inflasi didukung kondisi cuaca yang lebih baik dalam mendukung produksi pertanian serta berlanjutnya upaya pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Akan tetapi di sisi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi yakni seasonal dan struktural.

Dia menjelaskan tantangan seasonal di antaranya anomali iklim yang berdampak pada produktivitas tanaman, tingginya biaya produksi yang berdampak pada harga gabah, kebijakan restriksi ekspor beras di beberapa negara mitra dagang utama Indonesia, kenaikan tren konsumsi masyarakat terhadap komoditas beras, terutama beras medium. "Dan juga perlu penguatan data dan informasi terkait pasokan," jelasnya.

Sementara tantangan struktural di antaranya perlu penguatan kelembagaan price reference store melalui Segoro Amarto, perlu upaya penguatan sisi hulu melalui fasilitasi penelitian dan pengembangan terkait tanaman pangan baik di level intra maupun antarregional.

BACA JUGA: Sempat Kuras Uang di ATM Milik Korbanya, Begini Aksi Ojol Merangkap Tukang Jambret di Sleman

Selanjutnya lahan tidur belum termanfaatkan secara maksimal, perlu optimalisasi peran BUMD dalam distribusi komoditas pangan utama, tingginya biaya logistik untuk pengangkutan beras, dan biaya transportasi dan persediaan (inventory) membentuk komponen terbesar dalam biaya logistik nasional, menyumbang rata-rata 94% dari biaya keseluruhan.

"Biaya logistik yang relatif tinggi tersebut mencapai 21 persen–23 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia, jauh lebih tinggi daripada negara-negara lainnya yang hanya berkisar pada 11 persen–15 persen dari PDB," katanya.

Langkah Pengendalian Inflasi

Upaya pengendalian inflasi DIY dilakukan dengan berbagai upaya dan forum koordinasi. Bersinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY dan stakeholder terkait. Dilaksanakan dengan implementasi kerangka 4K sesuai peta jalan TPID DIY 2020 – 2024.

Di antaranya aspek keterjangkauan harga melalui intensifikasi penyelenggaraan operasi pasar/gelar pangan murah/pasar murah di seluruh kabupaten/kota se-DIY. Disertai dengan optimalisasi peran Kios Segoro Amarto sebagai price reference store.

Lalu replikasi Kios Segoro Amarto di empat pasar pantauan yakni Pasar Beringharjo, Pasar Kranggan, Pasar Prawirotaman dan Pasar Sentul.

Penguatan peran price reference store melalui pengembangan inovasi Warung MRANTASI (Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi) yang diresmikan pada 23 Juli 2024.

"Pemantauan harga dan pasokan langsung ke produsen, distributor, hingga pedagang ritel pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri dan Iduladha," kata Ibrahim.

Selanjutnya memfasilitasi subsidi ongkos angkut komoditas pangan strategis dari distributor ke pedagang di pasar tradisional dan juga sewa kendaraan untuk pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah, dalam rangka menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Serta mengoptimalkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendukung subsidi harga komoditas pangan utama.

Lebih lanjut Ibrahim mengatakan kerangka 4K selanjutnya adalah aspek ketersediaan pasokan, aspek kelancaran distribusi, hingga aspek komunikasi yang efektif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News