Perkuat Potensi dan Tambal Gap Inklusi Keuangan, TPAKD DIY Gelar Rakor

JOGJA—Perkembangan literasi dan inklusi keuangan di DIY perlu penguatan dan penambalan gap. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) DIY melihat peluang dan tantangan dalam membersamai kedua hal tersebut, sehingga nantinya bisa menumbuhkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Yuna Pancawati, mengatakan jumlah penduduk DIY saat ini sekitar 3,8 juta jiwa. Dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), inklusi keuangan DIY naik 12% dari 2019 hingga 2022. Pada 2019 inklusi keuangan DIY sekitar 76,12% dan 2022 menjadi 82,08%.

Namun, dari sisi indeks literasi keuangan, ada penurunan sekitar 3% di periode yang sama. “Masih banyak masyarakat DIY belum paham dan teredukasi tentang produk dan layanan keuangan yang mereka gunakan,” kata Yuna dalam Rapat Koordinasi Daerah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Wilayah DIY tahun 2024: Memperkuat Kolaborasi Daerah untuk Inklusi Keuangan yang Merata dan Berkelanjutan di Kantor OJK DIY, Kota Jogja, Kamis (7/11/2024).

Data menarik juga terlihat dari demografi perempuan dan laki-laki. Dari sisi indeks literasi keuangan pada perempuan Indonesia, angkanya lebih tinggi dari laki-laki. Sementara untuk indeks inklusi keuangan, posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan. “Penting adanya upaya peningkatan literasi dan inklusi pada perempuan di DIY. Ini yang harus menjadi sasaran dari TPAKD DIY,” katanya.

Di DIY, TPAKD tingkat provinsi telah terbentuk sejak 2016. Saat ini di seluruh kabupaten dan kota di DIY juga sudah terbentuk TPAKD. Dalam proses peningkatan literasi dan inklusi keuangan, TPAKD perlu melihat potensi dan komoditas unggulan di DIY, seperti wisata, pendidikan, dan budaya. Melalui rapat koordinasi ini, harapannya semakin jelas evaluasi program tahun 2024 dan perencanaan pada 2025.

“Sejak 2021, lokus [dari TPAKD] berada di Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul, dengan pertimbangkan tingkat kemiskinan dan visi misi gubernur, RPJMD 2022-2027 [yang fokus pada wilayah] Selatan DIY dan kalurahan,” kata Yuna.

Penghargaan

Kepala OJK DIY, Eko Yunianto, mengatakan keberhasilan TPAKD tidak lepas dari kolaborasi banyak pihak di dalamnya. OJK yang juga bagian TPAKD berkomitmen menguatkan literasi dan inklusi keuangan di DIY. Dalam rapat koordinasi TPAKD seluruh Indonesia, Eko menyebut secara umum program yang dirancang bisa terlaksana dengan baik.

DIY juga mendapat beberapa penghargaan dalam bidang keuangan. Pada 2024, DIY meraih penghargaan dalam Financial Literasi Award. Dalam Kejar Awards, DIY juga mendapat penghargaan dalam kategori Provinsi Terbaik, bank daerah (BPD DIY), keuangan kalurahan (BPL Kulonprogo), dan sekolah (SMKN Kokap Gunungkidul). “Penghargaan bukan hanya sebagai pencapaian, tapi bukti nyata dan dedikasi seluruh tim,” kata Eko.

Meski banyak kabar baik, namun tetap ada tantangan bagi TPAKD untuk mempercepat laju literasi dan inklusi keuangan di DIY. Tantangan ini mulai dari keterbatasan anggaran dan SDM, pergantian pengurus, belum optimalnya dukungan pemerintah daerah, infrastruktur layanan keuangan, hingga belum adanya data layanan keuangan yang komprehensif. “Harapannya dengan Rapat TPAKD ini, bisa saling bertukar informasi program kerja dan menggali informasi sebanyak-banyaknya,” katanya.

Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kuncoro Cahyo Aji, dalam membacakan sambutan dari Sekda DIY, Beny Suharsono, mengapresiasi OJK sebagai fasilitator rapat, dan semua bagian TPAKD yang sudah berjuang keras. “TPAKD menjadi bagian vital dalam mempercepat akses keuangan di DIY,” katanya. “Rakorda ini membahas materi penting, termasuk inovasi yang bisa menjadi solusi alternatif pembiayaan usaha kecil menengah dan sektor lainnya. Saya berharap antar pemangku kebijakan bisa memperkuat sinergi.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.