Advertisement
Maruarar Sirait Usul PPH dan PPN Perumahan Dihapus
Muruarar Sirait. - Bisnis / Eusebio Chrysnamurti
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membahas penghapusan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).
Hal tersebut disampaikan Ara saat menemui Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Jumat (8/11/2024). Dia menjelaskan, usulan tersebut dilakukan untuk menurunkan harga rumah untuk rakyat kecil.
Advertisement
"Yang juga penting adalah insentif pajak untuk pembangunan rumah bagi rakyat dengan dukungan penghapusan PPH dan PPN," jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (9/11/2024).
Lebih lanjut, dirinya juga meminta dukungan kepada Wamenkeu untuk dapat memberikan kemudahan perizinan dan pajak dari Pemerintah Daerah. Di mana sebelumnya, Ara menyebut telah mengantongi kesepakatan dengan Pemda Tingkat 2 untuk melakukan penghapusan BPHTB.
Kemudian, dirinya juga memastikan bahwa pemerintah turut berkomitmen untuk mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hanya menjadi 10 hari, penyederhanaan persyaratan, dan kepastian waktu penerbitan izin.
Dari segi pembiayaan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengaku siap bersinergi dengan Kementerian PKP untuk dapat mempermudah proses persetujuan KPR bagi masyarakat.
BACA JUGA:Â Pemerintah Daerah Diminta Bantu Wujudkan Program 3 Juta Rumah
Di mana, untuk mewujudkan hal itu dirinya juga menyampaikan usulan untuk meringankan biaya cicilan masyarakat dengan melakukan perpanjangan tenor hingga 30 tahun.
"Salah satunya dengan wacana usulan perpanjangan tenor hingga 30 tahun," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wamenkeu Suahasil Nazara menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan. Dia menegaskan, Kementerian Keuangan bakal berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk dapat menyediakan payung hukum atas usulan yang disampaikan tersebut.
"Untuk itu tinggal bagaimana menyediakan berbagai payung hukumnya untuk mengimplementasikan semua ide yang ada," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
BI DIY: Pasokan Pangan Melimpah Bikin Volatile Food Sumbang Deflasi DIY
Harga Emas Antam Turun Rp2000 Pergram pada Sabtu 16 November
BEI Catat Enam Persen Investor Syariah Berasal dari DIY
Advertisement
1O1 Yogyakarta Tugu dan Museum Benteng Vredeburg Hadirkan Peaceful Harmony
SPBU di Sleman Ditutup karena Pasang Alat Khusus, Disperindag DIY Bilang Begini
BPS Catat Nilai Ekspor pada Oktober 2024 Naik Jadi 24,41 Miliar Dolar AS
Advertisement
Program YESS Bakal Cetak 20.000 Petani Muda dari DIY
Pemerintah Disarankan Mengubah Pola Subsidi LPG
Advertisement
Berita Pilihan
- Nilai Impor pada Oktober 2024 Capai 21,94 Miliar Dolar AS, Naik 16,54 Persen
- Pembatasan Anggaran Perdin Bakal Berdampak pada MICE di Jogja, Ini Strategi yang akan Dilakukan PHRI DIY
- Wakil Menteri Luar Negeri Minta Dunia Hentikan Hubungan Ekonomi dengan Israel
- Harga Emas Antam Hari Ini 12 November 2024 Turun Drastis, Termurah Rp791.000
- Jelang Natal dan Tahun Baru, Menko Zulhas Klaim Stok Beras Aman
Advertisement
Tutup Operasional 1 SPBU Karena Berbuat Curang, Pertamina juga Selidiki 3 SPBU Lainnya di Jogja
Advertisement
Yogyakarta Marriott Hotel Ajak Tamu Nikmati Keajaiban Natal 2024 dan Tahun Baru 2025
Advertisement
Berita Populer
- SPBU di Sleman Ditutup karena Pasang Alat Khusus, Disperindag DIY Bilang Begini
- 1O1 Yogyakarta Tugu dan Museum Benteng Vredeburg Hadirkan Peaceful Harmony
- BEI Catat Enam Persen Investor Syariah Berasal dari DIY
- Harga Pangan Hari Ini: Berikut Daftar Kenaikan Harga Komoditas Beras hingga Cabai, Sabtu 16 November 2024
- Harga Emas Antam Turun Rp2000 Pergram pada Sabtu 16 November
- BI DIY: Pasokan Pangan Melimpah Bikin Volatile Food Sumbang Deflasi DIY
- BEI DIY Ambil Peran Mengentaskan Judi Online, Ini Upayanya
Advertisement
Advertisement
