Advertisement
BPS Catat Impor Beras hingga Oktober 2024 Capai 3,48 Juta Ton, Terbanyak dari Negara ini

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Total impor beras hingga Oktober 2024 mencapai 3,48 juta ton atau senilai US$2,15 miliar. Demikian catatan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Impor beras yang masuk dalam catatan BPS merupakan semua jenis beras yang masuk ke Indonesia.
Advertisement
“Secara kumulatif, jumlah impor beras Indonesia sebesar 3,48 juta ton dengan nilai US$2,15 miliar,” kata Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jumat (15/11/2024).
Dia menyampaikan, beras impor yang masuk ke Tanah Air didominasi dari Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Kendati begitu, dia tidak memerinci lebih jauh volume impor beras yang didatangkan Indonesia dari ketiga negara tersebut.
Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Wahyu Suparyono sebelumnya menyampaikan, 700.000 ton beras impor masuk ke Indonesia pada pertengahan Desember 2024. Beras tersebut merupakan sisa dari penugasan 3,6 juta ton impor pada tahun ini.
“Itu harus di Desember lah masuk, pertengahan. Kita lebih cepat lebih baik,” kata Wahyu, Selasa (5/11/2024).
Wahyu mengungkap hingga Oktober 2024, sebanyak 2,9 juta ton beras impor telah terealisasi. Pengadaan impor beras tersebut diperoleh Perum Bulog dari sejumlah negara dengan melalui proses tender. Utamanya, dari Kamboja, Myanmar, Pakistan, Thailand, dan Vietnam.
BACA JUGA: Akhir Tahun, Indonesia Bakal Impor 340.000 Ton Beras
Secara terperinci, hingga Januari-Oktober 2024, Indonesia paling banyak mendatangkan beras dari Thailand yakni sebanyak 1.041.154.300 kilogram atau 1,04 juta ton. Kemudian, ada Vietnam dengan total sebanyak 1,02 juta ton, diikuti Myanmar 451.468 ton, Pakistan 388.675 ton, dan Kamboja 22.500 ton.
Dalam catatan Bisnis, pemerintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menambah kuota impor beras tahun ini sebanyak 1,6 juta ton dari semula hanya 2 juta ton. Dengan demikian, total kuota impor beras di 2024 ditetapkan sebanyak 3,6 juta ton.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi kala itu menuturkan, Indonesia harus memiliki cadangan pangan pemerintah (CPP) dalam rangka mengantisipasi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, hingga keadaan darurat.
“Jadi ini yang namanya early warning system. Jangan udah kejadian kita nggak punya stok, atau baru nyari-nyari [stok beras],” kata Arief usai menghadiri rakornas Bapanas di Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Negosiasi Tarif Impor, Amerika Serikat Persoalkan Penggunaan QRIS dan GPN di Indonesia
- Harga Emas Hari Ini Kembali Meroket, Tembus Rp2,04 Juta
- Pemerintah Menyambut Baik Investasi Microsoft Rp27 Triliun untuk Cloud dan AI di Indonesia
- Nego Tarif Impor AS-Jepang, Trump Turun Gunung
- Warga Berbondong-Bondong Beli Emas Batangan, Ini Menurut Ekonom UAJY
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Hari Pertama Libur Paskah 2025, 22.176 Penumpang KA Jarak Jauh Tiba di Stasiun Daop 6 Yogyakarta
- Kesepakatan Tarif AS dan Indonesia Maksimal 60 Hari, Ini Tawaran Masing-Masing Negara
- Negosiasi Tarif Impor, Amerika Serikat Persoalkan Penggunaan QRIS dan GPN di Indonesia
- OJK Sebut Puluhan Perusahaan Pinjol Punya Risiko Kredit Macet di Atas Lima Persen
- Celios Proyeksikan 1,2 Juta Buruh di Indonesia Terancam PHK Imbas Kebijakan Tarif Impor AS
- OJK Catat Pembiayaan Kendaraan Tumbuh 7,3 Persen, Rp355,31 Triliun per Februari 2025
- Pelaku Wisata DIY Sebut Lonjakan Wisatawan Saat Long Weekend Tak Signifikan
Advertisement