Pemda DIY Targetkan Kemiskinan DIY Turun Menjadi 10,16 Persen Tahun Ini

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menargetkan kemiskinan DIY turun menjadi 10,16% pada tahun ini. Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat pada September 2024 persentase penduduk miskin DIY sebesar 10,40% turun 0,43 poin persen terhadap Maret 2024.

Asisten Sekretaris Daerah DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tri Saktiyana mengatakan garis kemiskinan DIY pada September 2024 sebesar Rp613.370 per kapita per bulan. Dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga 4,32 orang. Maka per rumah tangga setara Rp2.649.758.

Ia menjelaskan ini pengeluaran untuk makanan dan non makanan, bukan pendapatan. Sehingga bila pendapatan lebih namun ditabung tetapi pengeluaran tidak sampai garis diatas maka dianggap miskin. Aset yang dimiliki juga tidak dihitung seperti rumah, sawah, ternak, kendaraan dan lainnya.

"[target tahun ini] 10,16%," ucapnya, Jumat (17/1/2025).

Tri mengatakan Pemda DIY terus berusaha menekan kemiskinan di DIY. Upaya tersebut akan dilakukan dengan 3 hal. Di antaranya validasi data kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan terakhir pengurangan beban keluarga miskin. Menurutnya upaya ini diwujudkan melalui berbagai program lintas sektor, lintas jenjang pemerintahan.

"Dan yang paling penting adalah memberdayakan potensi masyarakat dan keluarga," katanya.

BACA JUGA: Cegah Keracunan pada Siswa, Badan Gizi Nasional Memperketat SOP Makan Bergizi Gratis

Tri mengatakan jumlah dan persentase penduduk miskin DIY menurun dari waktu ke waktu. Dalam 10 tahun terakhir, penurunan persentase kemiskinan DIY paling tajam se-Jawa.

"Walaupun persentase kemiskinan masih tinggi, namun jumlah jiwa miskin di DIY paling sedikit dibanding provinsi-provinsi lainnya," kata Tri.

Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Yogyakarta, Y. Sri Susilo mengatakan berdasarkan data yang dirilis BPS DIY menandakan upaya menurunkan kemiskinan di DIY membuahkan hasil positif.

Ia menyebut yang perlu dilakukan oleh Pemda DIY, Pemkot, Pemkab dan pemangku kepentingan lainnya adalah melanjutkan upaya-upaya yang sudah ada. Seperti program-program melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga Corporate Social Responsibility (CSR) dari lembaga di luar Pemda.

Selain itu, sinergi dan kolaborasi antar instansi juga harus ditingkatkan. Sehingga antar instansi tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya pemerintah juga harus fokus pada program-program yang mendorong konsumsi masyarakat miskin, sebab ukuran kemiskinan dari BPS adalah pengeluaran per bulan.

"Memang sudah ada program-program pemerintah misalnya program Warung Lanjut Usia Yogyakarta (Waluyo) Bank BPD," ucapnya.

Menurutnya program tersebut menjadi contoh konkrit dalam meningkatkan konsumsi. Ia berpandangan selama ini fokus APBD di Pemda, Pemkot, dan Pemkab masih untuk fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya. Ini berdampak langsung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daripada menurunkan kemiskinan.

Sehingga IPM DIY bisa menduduki peringkat ke-2 setelah DKI Jakarta. Oleh karena itu dia menyarankan agar pengeluaran APBD lebih fokus pada sasaran untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan. "Pengeluaran konsumsi pokok, khususnya pangan," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News