Ekonom UGM Menilai Efisiensi Anggaran Harus Dilakukan Secara Cermat

Harianjogja.com, SLEMAN—Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) mengingatkan pemerintah untuk cermat dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran APBN yang ditargetkan mencapai Rp306 triliun. Kebijakan ini harus dilakukan secara cermat agar tak menurunkan kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Akhmad Akbar Susamto mengingatkan pemerintah akan potensi dampak makro ekonomi yang dapat ditimbulkan dengan adanya kebijakan pemangkasan anggaran.

Dari pandangan Akbar, pemotongan anggaran terutama jika dilakukan di sektor-sektor produktif seperti infrastruktur pokok, pendidikan dan kesehatan, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

"Sektor-sektor ini memiliki efek multiplikatif yang signifikan terhadap perekonomian. Jika pemotongan anggaran tidak dilakukan secara selektif, maka dapat berdampak negatif pada investasi publik, penciptaan lapangan kerja, dan produktivitas tenaga kerja," jelas Akbar keterangan tertulis Rabu (5/2/2025).

Tak hanya berpotensi menimbulkan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, Akbar menyebut dampak stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat juga bisa dirasakan. Karenanya, program-program sosial yang berkaitan dengan perlindungan sosial, subsidi atau bantuan bagi kelompok rentan tidak menjadi target utama dalam kebijakan pemangkasan anggaran.

Pasalnya bila anggaran di sektor program sosial dipangkas secara agresif, dikhawatirkan akan terjadi penurunan daya beli masyarakat.

BACA JUGA: Simak Kalender MotoGP Musim Balap 2025, Jadwal dan Lokasi Sirkuit Lengkap

"Jika pemotongan anggaran terlalu agresif di sektor ini, maka daya beli masyarakat dapat menurun, yang pada akhirnya mengurangi konsumsi domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi," tegas Akbar

Tidak sampai di situ, Akbar menambahkan bila risiko jika terjadi perlambatan pemulihan ekonomi, maka keberlanjutan kebijakan fiskal sangat mempengaruhi persepsi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Menimbang hal tersebut, Akbar menyarankan bagaimana pemotongan anggaran harus disertai dengan strategi yang jelas untuk menjaga stabilitas ekonomi.

"Jangan sampai menimbulkan ketidakpastian di kalangan dunia usaha. Karenanya, investor dan sektor swasta perlu mendapatkan sinyal bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi," katanya.

Secara pribadi Akbar sepakat dengan pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya kebijakan ini menjadi suatu urgensi yang harus dilakukan dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Apalagi pemotongan anggaran dalam konteks efisiensi fiskal merupakan kebijakan yang dapat dipahami. Terutama dalam kondisi fiskal yang kurang sehat akibat defisit anggaran yang besar dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk program prioritas seperti program Makan Bergizi Gratis serta menghindari tekanan berlebih pada utang pemerintah.

Kendati demikian, Akbar mengingatkan agar kebijakan ini harus dilakukan secara cermat dan teliti, sehingga tidak menurunkan kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.

"Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang tersedia digunakan dengan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News