Kegaduhan Politik Hambat Investasi

Harianjogja.com, JAKARTA — Gaduhnya situasi politik jelang pemilihan umum dinilai turut andil membuat kinerja realisasi investasi di Tanah Air pada kuartal III/2018 tumbuh negatif.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebelumnya mencatat realisasi kinerja investasi pada kuartal III/2018 turun 1,6% menjadi Rp173,8 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp176,6 triliun.

Melihat capaian tersebut, BKPM pesimistis target investasi sebesar Rp765 triliun pada tahun ini dapat tercapai. Pasalnya, sepanjang Januari-September 2018 nilai investasi yang terkumpul baru Rp535,4 triliun atau 70% dari target.

"Jadi ketika Pemilu, yang ditakutkan itu bukan chaos secara SARA dan adu domba. Tapi yang paling ditakutkan pemilu itu, karena memberikan ketidakpastian situasi hukum," ujar ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, Senin (12/11).

Menurutnya, dengan ketidakpastian situasi tersebut akan berpengaruh pada keputusan sejumlah investor, terutama yang jangka panjang, apakah akan merealisasikan komitmen investasinya sekarang atau lebih baik menunggu pascapemilu.

"Bagi investasi long term, seperti tambang dan migas pasti akan hold dulu sampai menunggu adanya kepastian pemimpin terpilih," tegasnya.

Selain itu, Bhima juga menilai bahwa liberalisasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang sebelumnya sudah dilakukan pemerintah melalui sejumlah paket kebijakan selama ini, ternyata memberikan dampak tidak signifikan.

"Liberalisasi DNI yang kemarin itu aja efeknya kan kecil. Jadi gini, komitmen investasi banyak masuk Indonesia, tapi hanya masih sebatas komitmen, sedangkan untuk realisasi yang tidak nendang," ujarnya.

Oleh sebab itu, menurutnya, bukan persoalan DNI yang akan dibuka selebar apapun, tetapi lebih pada persoalan kenapa investor menunda merealisasikan komitmennya.

"Jadi masalahnya bukan DNI. Dia mau dibuka selebar apa, tapi kenapa komitmen investasi ini yang tidak menjadi realisasi. Bottlenecking di mana?" ujar Bhima.

Menurut Bhima, bagi investor yang telah memanfaatkan peluang adanya pelebaran DNI, tapi ternyata setelah komitmen investasi masuk, investor masih harus menyelaraskan dengan peraturan pemerintah daerah. "Ternyata harus deal dengan peraturan pemerintah daerah ini jadi bottlenecking juga," ujarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya sangat menyarankan agar pemerintah benar-benar memaksimalkan dan menyempurnakan Online Single Submission (OSS) yang telah dirintis belum lama ini.

"Selain itu saya sarankan, OSS segera kasihkan saja ke BKPM. Jangan di Kemenko lagi, karena kalau masih di Kemenko Perekonomian seperti sekarang dinilai tidak cukup efektif," ujarnya.

Menurutnya, ketika ada investor mendaftarkan usahanya melalui OSS, seharusnya dia langsung mendapatkan insentif fiskal saat itu juga dan otomatis masuk ke dalam sistem, sehingga integrasi antara pajak dan perizinan investasi itu penting.

"Jadi mulai hulu sampai hilir proses-proses itu semua seharusnya selesai di aplikasi OSS, dan itu yang belum kita lihat, makanya easy of doing bussiness di Indonesia turun," ujarnya.

Menurutnya, semua pengusaha hanya cukup memegang satu aplikasi OSS tersebut dan semua persoalan berkaitan dengan perizinan selesai. "Jadi tidak harus mengurus berbagai hal lagi seperti pajak yang harus ke Ditjen Pajak, perizinan KLHK untuk buka lahan sawit beda lagi, dll. Jadi saat ini memang masih ribet," ujarnya.

Terkait dengan rencana relaksasi DNI, Kementerian Keuangan menyatakan sudah siap menyambut sektor baru dalam revisi DNI dengan insentif fiskal yang dimilikinya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah tengah mengkaji pembukaan sektor baru dalam investasi dan Kemenkeu sudah menyiapkan insentif yang dibutuhkan.

"Kami di Kemenkeu siap untuk menggunakan instrumen fiskalnya untuk bisa memberikan keseimbangan antara insentif maupun dari sisi nilai tambah ke dalam Republik Indonesia dalam perekonomian Indonesia. Jadi kita lihat dari DNI ini nanti apa yang sudah akan diputuskan oleh Pak Menko [Perekonomian], kita siap saja," ungkapnya di Kantor Kemenkeu, Senin (12/11).

Namun demikian, Sri Mulyani belum mau bercerita mengenai sektor baru yang akan dibuka sebab daftar sektornya cukup banyak dan masih akan diputuskan lebih lanjut.

Secara mendasar, dia menuturkan bahwa upaya pembukaan sektor investasi baru ini guna membuat Indonesia menjadi tempat investasi yang baik dan adil. "Dalam hal itu adil di dalam memperlakukan investor, tapi adil juga terhadap kepentingan Indonesia dan konsep itu rasanya sudah terus kita kembangkan," tuturnya.

Pemerintah tengah melakukan finalisasi revisi peraturan presiden (Perpres) No. 44/2016 yang memuat mengenai DNI. Pemerintah berencana memperluas sektor yang diizinkan investasi masuk guna meningkatkan arus modal dan memperbaiki kinerja neraca pembayaran Indonesia (NPI).

Pentingnya aliran modal masuk tersebut juga dinyatakan oleh BKPM. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), transaksi modal dan finansial pada kuartal III/2018 mencatat surplus sebesar US$4,2 miliar. Namun, defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal III/2018 tercatat meningkat hingga 3,37% terhadap PDB atau US$8,8 miliar.

Dengan demikian, surplus transaksi modal dan finansial tersebut belum cukup untuk membiayai defisit transaksi berjalan. NPI pada kuartal III/2018 mengalami defisit sebesar US$4,4 miliar.

Kepala BKPM Thomas T. Lembong mengungkapkan tren saat ini arus modal terus keluar dan mengarah ke Amerika Serikat (AS). "Yang jelas kita sangat-sangat butuh arus modal masuk. Kita sangat butuh aliran devisa untuk masuk jadi kondisi tetap mendesak, meskipun [tekanan] dolar sempat reda," jelasnya, akhir pekan lalu.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan Indonesia tengah mewaspadai dan harus progresif karena arus modal pasti kembali ke AS. "Jadi sekarang kita musti mulai siap-siap," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia