4 Bulan ke Depan, Beras Rastra Bulog Dihargai Rp10.219 per Kg

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menyetujui harga jual beras rastra oleh Perum Bulog sebesar Rp10.219/kg selama empat bulan ke depan. Setelah April, kebijakan ini kembali akan dikaji.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan rapat koordinasi yang berlangsung di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan adalah untuk membahas harga beras rastra selama Januari-April. "Rapat tadi menentukan harga beras rastra untuk periode empat bulan ke depan. ada selisih perbedaan antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Bulog. BPKP minta Rp10.219/kg sedangkan Bulog minta Rp11.000/kg. Akhirnya disepakati Rp10.219/kg yang lebih rendah," katanya, Rabu (20/2/2019).

Moeldoko mengakui memang sempat ada komplain dari BUMN pangan tersebut karena harga dibawah yang diminta. Namun, rapat memutuskan supaya harga beras rastra itu dijalankan terlebih dahulu.

Nanti seandainya Bulog mendapatkan kerugian atau untung, lanjutnya, BPKP akan mengkaji kembali setelah April. Kajian itu akan dipakai untuk menentukan kebijakan baru bagi Perum Bulog. Adapun seandainya perusahaan pelat merah itu merugi, Moeldoko berjanji Kementerian Keuangan akan menggantikannya.

Moeldoko mengatakan penyaluran beras rastra masih dilakukan kepada 5,3 juta keluarga. Menurutnya keluarga itu masih tinggal di lokasi yang infrastrukturnya belum memadai baik untuk jaringan logistik maupun koneksi Internet.

Menurutnya, masih ada sekitar 295 kabupaten yang belum mendapatkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), tetapi ke depannya 5,3 juta keluarga itu akan dialihkan semua ke BPNT.

BPNT akan diperluas ke depan secara bertahap. Tapi kita juga harus memahami tidak semua daerah memiliki sinyal yang bagus, transportasi yang bagus, e-warong belum siap. Akhirnya masih menggunakan rastra.

Sementara itu, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan penugasan untuk penyaluran beras rastra ke 5,3 juta keluarga di 295 kabupaten sebanyak 213.000 ton.

"Setelah April masih tunggu perkembangan, katanya kan ada pengalihan semuanya jadi BPNT. Tapi pemerintah harus mempertimbangkan Mei-Juni, ada puasa dan Lebaran. Bulog siap kapan saja disuruh gelontorkan," pungkasnya.