Rencana Penyaluran Subsidi LPG 3 Kg Dievaluasi, Begini Gambarannya

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah berencana mengevaluasi penyaluran subsidi LPG tiga kilogram. Ke depan, gas bersubsidi akan disalurkan secara tertutup. Diperlukan persiapan lebih matang untuk menghindari berbagai kendala yang ditemukan pasca-uji coba kebijakan tersebut. 

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah menyelesaikan seluruh tahap uji coba penyaluran gas LPG tiga kilogram (kg) yang dimulai pada 22 April hingga 15 Mei 2019. Dari uji coba dengan menggunakan skema penyaluran subsidi LPG menggunakan teknologi keuangan biometrik dan voucher elektronik, TNP2K pun mengevaluasi.

Kepala Komunikasi dan Kerja Sama TNP2K Ruddy Gobel mengatakan penyaluran atau jumlah masyarakat yang melakukan transaksi sampai batas waktu program rata-rata mencapai 84% di seluruh wilayah. Wilayah penyaluran tertinggi di Tomohon sebanyak 96%. “Keseluruhan tahap sudah selesai dan dilanjutkan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi sampai 23 Mei 2019,” kata Ruddy, dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/5).

Dari gambaran uji coba, TNP2K menjumpai kendala antara lain permasalahan sinyal Internet di beberapa daerah, kesiapan masyarakat sebagai penerima manfaat untuk melakukan perubahan perilaku.

“Terutama yang menggunakan sistem e-voucher yang mengharuskan menghafal PIN, beberapa masih suka lupa PIN, dan/atau salah mendaftarkan nomor telepon,” kata Ruddy.

Kendala lainnya adalah kesiapan penjual LPG di toko, banyak yang belum sigap melayani dengan proses transaksi, terutama mengikuti standar operasional prosedur (SOP) transaksi, serta proses sosialisasi dan edukasi yang masih harus ditingkatkan.

Pihaknya menyimpulkan penggunaan teknologi keuangan yang dicoba yaitu Biometrik dan E-Voucher dapat menjadi pilihan alternatif penyaluran subsidi termasuk LPG dan cenderung lebih baik dibandingkan dengan menggunakan kartu. “Dalam waktu dekat akan ada rapat koordinasi yang dipimpin Kemenko PMK untuk melaporkan hasil uji coba dan membahas tahapan lanjutan,” ujar Ruddy.

Kendati demikian, TNP2K telah mendapat gambaran atas uji coba penyaluran LPG tiga kg (tabung melon) secara tertutup, yakni mekanisme yang diuji coba serta pilihan teknologi yang digunakan dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, masyarakat penerima manfaat cukup mudah dalam melakukan transaksi pembelian, karena hanya membutuhkan sedikit atau bahkan tanpa memerlukan perubahan perilaku.

Menurut Ruddy diketahui pula bahwa agen/penjual LPG dapat melakukan proses transaksi dengan lancar. Proses transaksi untuk setiap penerima manfaat berlangsung rata-rata dua-tiga menit secara keseluruhan mulai dari datang ke toko sampai mengambil LPG. “Untuk proses verifikasi wajah berlangsung tanpa masalah, tapi untuk penggunaan sidik jari butuh waktu lebih lama,” tambah Ruddy.

Untuk metode verifikasi dengan kode voucer juga berlangsung lancar, tapi sedikit terkendala karena penerima manfaat tidak mengingat nomor PIN. 

Jangka Panjang

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengusulkan pemberian subsidi langsung untuk LPG 3 Kg.

"Apakah Pertamina yang ditunjuk ini pasti akan sangat senang sekali. Ini solusi jangka panjang, tetapi untuk jangka pendek, akan ditertibkan pangkalan yang tidak punya nomor keagenan, tidak boleh jual LPG subsidi," ujarnya.

Sementara itu, mengamini keinginan Menteri ESDM, Direktur Hilir Migas Rizwi Hisjam mengatakan ke depannya subsidi akan disampaikan langsung ke masyarakat. Sementara itu, harga gas LPG tabung melon disesuaikan dengan harga keekonomian.

“Nanti selisih harganya ditransfer pemerintah melakui kartu bantun terintegrasi dengan bantuan sosial lainnya. Jadi Kementerian/Lembaga enggak boleh buat kartu sendiri-sendiri, kan Presiden maunya dalam satu kartu,” katanya, Rabu (6/3).

Rizwi menjelaskan subsidi langsung akan menggunakan kartu sosial sejenis Program Keluarga Harapan (PKH) beridentitas tunggal. Nantinya, kartu tersebut diterbitkan TNP2K. Dengan adanya kartu tersebut, harga gas LPG melon tidak lagi disubsidi, tetapi pemerintah memberikan nominal tambahan untuk mengganti beban membeli gas dengan harga keekonomian tersebut. “Sebenarnya sudah dibasah dari awal tahun lalu, tetapi pimpinan menunggu stabilitas politik berjalan, kalau sudah stabil baru implmentasi,” katanya.

Konversi LPG

Pemerintah juga sedang merencanakan penerbitan kebijakan konversi dari LPG ke listrik melalui kompor induksi untuk menurunkan impor bahan bakar. Direktur Bisnis Regional Sulawesi PT PLN Syamsul Huda mengatakan saat ini rencana kebijakan tersebut masih dibahas dan belum ditarget pelaksanaannya. Hal itu lantaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang melihat masih adanya beberapa kendala. Kendala tersebut terutama kerena yakni kompor induksi membutuhkan daya listrik lebih besar.

Kendala lainnya yakni pemberlakuan tarif listrik sebab masyarakat terbagi atas pelanggan PLN dengan subsidi dan tanpa subsidi. Pelanggan PLN dengan subsudi sebagain besar mengonsumsi listrik dengan daya yang masih kecil. Pemberlakukan kompor induksi akan menyulitkan masyarakat yang merupakan pelanggan listrik bersubsidi tersebut.

Menurutnya, walaupun menemui beberapa kendala, kompor induksi nanti akan menjadi alat masa depan masyarakat Indonesia. Sebab, selain ramah lingkungan, kompor induksi juga dinilai lebih aman dan lebih murah.

Hal ini juga berkaitan dengan penurunan impor LPG yang diharapkan berkurang karena pemakaian kompor induksi. Apalagi, konsumsi listrik per kapita masyarakat Indonesia dinilai masih rendah. Pada kegiatan yang sama, misalnya memasak, masyarakat masih cenderung memanfaatkan energi ain berupa gas dari pada listrik.

Padahal menurutnya, konsumsi lisrik per kapita erat kaitannya dengan pertumbuhan industri dan produktivitas mayarakat akan penggunaan listrik.

"Ini kita perlu carikan jalan keluar, jadi tidak langsung hari ini keputusannya, masih cari jalan keluar yang terbaik, jadi belum bisa diekspos banyak, tapi intinya masyarakat ada alternatif yang lebih menguntungkan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis Indonesia