Advertisement
Pemerintah Daerah Bakal Dapat Insentif Cegah Inflasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 di Jakarta, Rabu (19/2/2020). FOTO ANTARA - Puspa Perwitasar
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-
Kementerian Keuangan mengubah sejumlah substansi dalam pengelolaan dana insentif daerah (DID) melalui implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.167/PMK.07/2020.
Advertisement
Beleid ini merevisi ketentuan sebelumnya yakni PMK No.141/PMK.07/2019. Pemerintah berharap dengan perubahan dan penambahan substansi tersebut, pengelolaan DID bisa semakin efektif dan akuntabel.
"Untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan DID perlu dilakukan penyempurnaan peraturan," demikian bunyi pertimbangan beleid yang dikutip, Rabu (28/10/2020).
Adapun melalui ketentuan baru tersebut, pemerintah menambah dua kategori kinerja untuk menghitung besaran alokasi DID yang diberikan kepada daerah. Dua kategori itu yakni kategori pengendalian inflasi dan kategori pencegahan korupsi.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan syarat Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) untuk kategori kesehatan fiskal daerah dan pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah juga menghapus syarat kepatuhan mandatory spending dalam penghitungan DID untuk kategori kesehatan fiskal daerah.
Artinya, dengan dihapusnya syarat kepatuhan mandatory spending, daerah tak perlu repot-repot mencantumkan capaian belanja pendidikan, kesehatan, dana desa, dan infrastruktur untuk mendapatkan DID.
Seperti diketahui, DID menjadi salah satu instrumen fiskal yang digunakan pemerintah pusat untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah baik itu provinsi, kota, dan kabupaten.
Dua pekan lalu, pemerintah telah menerbitkan PMK No.151/PMK.07/2020 tentang pagu anggaran DID pada periode ketiga yang nilainya mencapai Rp1 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Harga Cabai Rawit Tembus Rp80.800 per Kg
Harga Emas Hari Ini Naik, UBS dan Galeri24 Kompak Menguat
KPR BTN Tumbuh 8,75 Persen, Bale Festival Digelar di Jogja
Kementerian ESDM Siapkan Penambahan Kuota Impor BBM SPBU Swasta 2026
Advertisement
Pertamina Patra Niaga Diskon Avtur Saat Nataru Agar Tiket Terjangkau
Subsidi LPG 3 Kg Bocor ke Warga Mampu Rp33 Triliun Lebih
Ekonom Indef Prediksi Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen di 2026
Harga Cabai Rawit Tembus Rp80.750 per Kg, Telur Ikut Naik
Cek Harga Emas Hari Ini, Antam, UBS, Galeri24
Advertisement
Enam KEK Baru Menunggu Restu Presiden Prabowo
Ekspor DIY Januari-Oktober 2025 Tembus 460 Juta Dolar AS
Permintaan Ayam Diprediksi Naik 10 Persen Saat Natal dan Tahun Baru
BPK Temukan Potensi Kebocoran Impor Besi-Baja Rp894 Miliar
Frekuensi KA Naik di Nataru, Daop 6 Jogja Ingatkan Sanksi Perlintasan
Advertisement
Harga Emas Hari Ini, Logam Mulia Antam Turun, UBS-Galeri24 Naik
Berita Pilihan
Advertisement
Pemkab Sleman dan KPK Gelar Bimtek Keluarga untuk Pencegahan Korupsi
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pertamina Patra Niaga Diskon Avtur Saat Nataru Agar Tiket Terjangkau
- Kementerian ESDM Siapkan Penambahan Kuota Impor BBM SPBU Swasta 2026
- KPR BTN Tumbuh 8,75 Persen, Bale Festival Digelar di Jogja
- Harga Emas Hari Ini Naik, UBS dan Galeri24 Kompak Menguat
- Harga Cabai Rawit Tembus Rp80.800 per Kg
- Modus Penipuan Siber Berkembang, Ini Jenisnya Kata OJK
Advertisement
Advertisement
