Advertisement
Pemerintah Daerah Bakal Dapat Insentif Cegah Inflasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 di Jakarta, Rabu (19/2/2020). FOTO ANTARA - Puspa Perwitasar
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-
Kementerian Keuangan mengubah sejumlah substansi dalam pengelolaan dana insentif daerah (DID) melalui implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.167/PMK.07/2020.
Advertisement
Beleid ini merevisi ketentuan sebelumnya yakni PMK No.141/PMK.07/2019. Pemerintah berharap dengan perubahan dan penambahan substansi tersebut, pengelolaan DID bisa semakin efektif dan akuntabel.
"Untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan DID perlu dilakukan penyempurnaan peraturan," demikian bunyi pertimbangan beleid yang dikutip, Rabu (28/10/2020).
Adapun melalui ketentuan baru tersebut, pemerintah menambah dua kategori kinerja untuk menghitung besaran alokasi DID yang diberikan kepada daerah. Dua kategori itu yakni kategori pengendalian inflasi dan kategori pencegahan korupsi.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan syarat Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) untuk kategori kesehatan fiskal daerah dan pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah juga menghapus syarat kepatuhan mandatory spending dalam penghitungan DID untuk kategori kesehatan fiskal daerah.
Artinya, dengan dihapusnya syarat kepatuhan mandatory spending, daerah tak perlu repot-repot mencantumkan capaian belanja pendidikan, kesehatan, dana desa, dan infrastruktur untuk mendapatkan DID.
Seperti diketahui, DID menjadi salah satu instrumen fiskal yang digunakan pemerintah pusat untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah baik itu provinsi, kota, dan kabupaten.
Dua pekan lalu, pemerintah telah menerbitkan PMK No.151/PMK.07/2020 tentang pagu anggaran DID pada periode ketiga yang nilainya mencapai Rp1 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prabowo Pangkas BUMN Jadi 200 Entitas Usaha, Optimistis Untung
CEO Danantara Ungkap Alasan Pergantian Direksi Garuda Indonesia
1.000 Kampung Nelayan Merah Putih Siap Dibangun 2026
Brasil dan India Perkuat Kerja Sama Dagang
Advertisement
Trump Tambah Tarif, Kanada Kian Tertekan
Hari Ini Batas Akhir Daftar Program Magang Nasional Kemnaker
Harga Perak Hari Ini Capai Rp27.632/Gram
Apindo DIY Sebut Kenaikan Upah Hingga 50 Persen Tidak Realistis
Perpres Pengolahan Sampah Jadi Listrik Bisa Tarik Investor Asing
Advertisement
Purbaya: Ekonomi Tumbuh 5,7 Persen Jika Program Perumahan Berhasil
Harga Bawang, Cabai, hingga Telur Kompak Turun Hari Ini
Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 Kembali Melejit Hari Ini
Dihapus dari UU Kepariwisataan, GIPI DIY Pastikan Tetap Berjalan
Purbaya: Ekonomi Tembus 5,7 Persen Jika Program Perumahan Berjalan
Advertisement
Langkah Danantara Capai Target Investasi Rp662,8 Triliun
Berita Pilihan
Advertisement
Dishub DIY Mengaku Kesulitan Tertibkan Parkir Liar di Sumbu Filosofi
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- Purbaya: Ekonomi Tumbuh 5,7 Persen Jika Program Perumahan Berhasil
- Perpres Pengolahan Sampah Jadi Listrik Bisa Tarik Investor Asing
- Apindo DIY Sebut Kenaikan Upah Hingga 50 Persen Tidak Realistis
- Harga Perak Hari Ini Capai Rp27.632/Gram
- Hari Ini Batas Akhir Daftar Program Magang Nasional Kemnaker
- Trump Tambah Tarif, Kanada Kian Tertekan
- Brasil dan India Perkuat Kerja Sama Dagang
Advertisement
Advertisement
