PNM Bidik 5.000 Kecamatan di Seluruh Indonesia

Harianjogja.com, JAKARTA — Jangkauan usaha bakal jadi salah satu misi utama lembaga pembiayaan mikro pelat merah PT Permodalan Nasional Madani (Persero) untuk periode 2021.

Direktur Utama Permodalan Nasional Madani Arief Mulyadi menjelaskan bawah hal ini menilik pihaknya bukan hanya perusahaan pembiayaan biasa namun juga tangan kanan pemerintah dalam pembimbing dan pemberdayaan keluarga prasejahtera yang bergelut sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Target buat kita itu seluas-luasnya. Apalagi buat PNM Mekaar [program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera], karena dampak pandemi itu kan membuat masyarakat prasejahtera bertambah, dari yang tadinya rentan. Artinya, jangkauan kita harus makin luas," kata dia, Jumat (1/12/2020).

Arief mengungkap dengan luasnya jangkauan, pihaknya terus berupaya memenuhi harapan pemerintah, di mana PNM bisa menjadi katalisator yang berperan dalam penciptaan pelaku usaha mikro baru yang juga menambah lapangan kerja.

"Kami sudah ada di 34 provinsi sebagai wujud representasi Indonesia. Kami akan terus tambah jumlah kecamatan yang bisa kita jangkau. Memang, mungkin tidak semua, melihat density dan persentase pelaku UMKM prasejahtera di sana," tambahnya.

Berdasarkan data PNM pada November 2020, coverage area PNM mencapai 4.367 kecamatan dan 436 kabupaten, diiringi peningkatan kantor cabang Mekaar dari 2.169 kantor menjadi 2.659 kantor.

Nasabah Mekaar jumlahnya naik ke angka 7,73 juta nasabah, dari capaian 2019 di kisaran 5,85 juta. Adapun, nasabah program Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) mencapai 85.436 nasabah.

EVP Keuangan dan Operasional PNM Sunar Basuki mengungkap dengan jangkauan tersebut, akumulasi penyaluran Mekaar per awal Desember 2020 telah mencapai Rp24,46 triliun, sementara ULaMM mencapai Rp2,46 triliun.

Sehingga apabila ditotal, penyaluran PNM di semua lini mencapai Rp26,92 triliun, dengan outstanding tersisa Rp22,64 triliun.

"Kami menargetkan sepanjang 2021 nanti penyaluran kita bisa tembus Rp38 triliun, dengan jangkauan layanan di 5.000 kecamatan dari 34 provinsi seluruh Indonesia," ujarnya kepada Bisnis.