Advertisement
PPKM Darurat Bikin Industri Perhotelan Berantakan, PHRI Minta Insentif
OYO Indonesia. (ANTARA - HO)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan PPKM Darurat yang tengah berlangsung memukul keras sektor bisnis hotel dan restoran yang mengandalkan mobilitas sebagai faktor penting operasional.
Kendati demikian, dia menuturkan akan tetap mengikuti dan menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Termasuk apabila PPKM Darurat diperpanjang dalam kurun waktu tertentu.
Advertisement
BACA JUGA : PHRI DIY Dukung PPKM Darurat, Meski Okupansi Hotel
"Tapi kami berharap kebijakan yang diambil nantinya diimbangi dengan adanya kompensasi. Sektor hotel dan restoran itu sulit dan berantakan bukan karena gagal berbisnis, tapi adanya kebijakan yang menahan mobilitas," katanya kepada JIBI/Bisnis, Jumat (16/7/2021).
Yusran menuturkan ada beberapa kompensasi yang diharapkan oleh pelaku usaha di sektor ini. Pertama, terkait dengan pajak daerah termasuk PBB dan reklame yang nilainya cukup besar, sementara pengusaha dalam situasi yang tidak bisa menghasilkan pendapatan.
Kedua, kewajiban terhadap perbankan. Dia meminta pemerintah membuat rangkaian peraturan yang mengakomodasi kewajiban pelaku usaha terhadap institusi keuangan.
Ketiga, kompensasi biaya listrik yang tidak bisa dinihilkan kendati tempat usaha dipakai atau tidak. Keempat, insentif terhadap para pekerja sektor hotel dan restoran yang terdampak akibat kebijakan di masa pandemi.
BACA JUGA : 50% Pegawai Hotel di Jogja Diperkirakan Kena PHK
"Paling tidak pemerintah ikut serta mengurangi kewajiban pelaku usaha terkait dengan para pekerja. Pengusaha tidak bisa beroperasi dengan layak, bukan satu dua bulan tapi sudah satu tahun lebih," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hasil Survei LPS: Minat Masyarakat untuk Menabung Meningkat di Juni 2025
Menteri Pertanian Sebut Beras Subsidi Oplosan Beredar di Minimarket
Advertisement
Pusat Data Indonesia Jauh Tertinggal Dibanding Malaysia
DPR Usulkan Ada Sistem Cadangan Darurat Industri Nasional
Penerbangan Susi Air Jogja-Bandung Bakal Dibanderol Rp1,75 Juta
Gojek Siap Kaji Perubahan Tarif Ojek Online Mengikuti Regulasi Pemerintah
Ini Komentar Ekonom UMY Soal Pemangkasan Target Pertumbuhan Ekonomi
Advertisement
BI DIY Sebut Inflasi pada Juni 2025 Masih Terkendali
APBN Paruh Pertama 2025 Defisit Rp197 Triliun
Advertisement
Berita Pilihan
- Menteri PKP Pastikan Aturan Penyaluran KUR Perumahan Rampung Bulan Ini
- Penerbangan Susi Air Jogja-Bandung Bakal Dibanderol Rp1,75 Juta
- Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir APBN 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
- Harga BBM Non Subsidi di Jogja Naik per Juli 2025, Pertamax Kini Rp12.500 per Liter
- Semarakkan Solo Raya Great Sale 2025, Ada Diskon Tarif Kereta Api 10 Persen, Ini Daftarnya
Advertisement
Pemkab Bantul Gelontorkan Rp1 Miliar untuk Perkuat Koperasi Desa Merah Putih
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Ini Komentar Ekonom UMY Soal Pemangkasan Target Pertumbuhan Ekonomi
- Gojek Siap Kaji Perubahan Tarif Ojek Online Mengikuti Regulasi Pemerintah
- Penerbangan Susi Air Jogja-Bandung Bakal Dibanderol Rp1,75 Juta
- DPR Usulkan Ada Sistem Cadangan Darurat Industri Nasional
- Pusat Data Indonesia Jauh Tertinggal Dibanding Malaysia
- Menteri Pertanian Sebut Beras Subsidi Oplosan Beredar di Minimarket
- Hasil Survei LPS: Minat Masyarakat untuk Menabung Meningkat di Juni 2025
Advertisement
Advertisement
