Harga BBM Pertalite Bakal Naik, Ekonom Ingatkan Risiko Ini

Harianogja.com, JAKARTA — Pemerintah diminta untuk mencermati dengan baik mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis subsidi, terutama pertalite.

Pasalnya, naiknya harga BBM dapat menyebabkan daya beli masyarakat turun tajam sehingga dapat mengganggu pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyampaikan, kondisi masyarakat saat ini belum siap menghadapi kenaikan harga BBM. Apalagi, setelah inflasi bahan pangan (volatile food) secara tahunan hampir menyentuh 11% (year-on-year/yoy) pada Juli 2022.

BACA JUGA: Sinyal Harga BBM Naik Makin Kuat, Pemerintah Susun Skema Penyesuaian Harga

Bhima menuturkan, masyarakat kelas menengah yang rentan mungkin sebelumnya mampu membeli Pertamax. Namun dengan naiknya harga Pertamax beberapa waktu lalu telah membuat mereka ramai-ramai bermigrasi ke Pertalite.

Jika harga pertalite juga ikut naik, maka kelas menengah akan mengorbankan belanja lainnya sehingga dapat berimbas kepada hal-hal lain seperti serapan tenaga kerja.

"Yang tadinya bisa belanja baju, mau beli rumah lewat KPR, hingga sisihkan uang untuk memulai usaha baru, akhirnya tergerus untuk beli bensin. Imbasnya apa? Permintaan industri manufaktur bisa terpukul, serapan tenaga kerja bisa terganggu. Dan target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar," kata Bhima, Minggu (21/8/2022).

Lebih lanjut dia menuturkan, jika inflasi menembus angka yang terlalu tinggi dan serapan tenaga kerja terganggu, Indonesia bisa menyusul negara lain yang masuk fase stagflasi.

Akibatnya, pemulihan ekonomi yang selama ini tengah berjalan dapat terganggu akibat daya beli turun tajam. Dihubungi terpisah, Ekonom  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Faisal Rachman menyampaikan adanya kenaikan harga BBM sudah pasti dapat menekan pertumbuhan ekonomi.

Pasalnya, konsumsi masyarakat yang merupakan mesin utama pertumbuhan akan terdampak. Namun, menurut dia, perlu dilihat dulu berapa besar kenaikan harga BBM.

"Jika tidak terlalu besar dan kebijakan itu juga diiringi dengan tambahan bansos [bantuan sosial] dan program kebijakan yang produktif, maka dampaknya bisa minim. Jadi masih perlu tunggu sampai diumumkan dulu dampak ekonominya bagaimana," katanya Minggu.

BACA JUGA:  Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com