Advertisement
Digitalisasi Ekonomi Terus Digaungkan, Transaksi QRIS di Jogja Tembus Rp1,7 Triliun

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA — Industri pembayaran kini secara end to end telah melayani digitalisasi ekonomi antara seluruh pihak, baik di daerah maupun secara nasional.
Di Kota Jogja, misalnya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY mencatat, total transaksi QRIS di Kota Jogja tumbuh 3,5 kali pada 2022 lalu dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Rp396,76 miliar naik menjadi Rp1,770 triliun.
Advertisement
Itulah sebabnya, melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, BI mendukung akselerasi transformasi digitalisasi pembayaran.
Kepala Perwakilan BI DIY, Budiharto Setyawan, mengapresiasi diluncurkannya pembayaran kanal tunggal di Kota Jogja.
Kanal tunggal pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dinamis tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi transaksi.
"Harapannya, implementasi kanal ini akan mendorong peningkatan digitalisasi dan realisasi penerimaan daerah serta mengoptimalkan layanan Pemda ke masyarakat," kata Budi, Sabtu (25/2/2023).
BACA JUGA: Asyik, Bayar Andong Wisata di Jogja Bisa Pakai QRIS
Selain itu, lanjut Budi, keberadaan keberadaan kanal tunggal tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pengembangan ekosistem digital. Dampaknya ekonomi tidak hanya tumbuh kuat, namun juga seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.
"Kanal tersebut terwujud berkat kolaborasi dengan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah [TP2DD] untuk mendigitalisasikan transaksi keuangan pemerintah dan ekosistemnya," katanya.
Dari catatan BI, total transaksi QRIS di Kota Jogja tumbuh 3,5 kali pada 2022 lalu dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari Rp396,76 miliar naik menjadi Rp1,77 triliun.
Adapun transaksi QRIS people to government (P2G) di wilayah Kota Jogja tercatat naik tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya, dari Rp4,33 miliar menjadi Rp18,07 miliar.
Sementara pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) masih didominasi kanal teller sebesar 97% dan transaksi digital baru mencapai 3%.
Menurutnya, untuk mempercepat dan memperluas penggunaan pembayaran digital maka perlu kolaborasi antar-stakeholder.
"Dibutuhkan sinergi dan inovasi dari para stakeholder untuk mendukung akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah [ETPD]. Baik untuk perluasan implementasi, penguatan koordinasi dan sinergi, serta penguatan monitoring dan evaluasi," katanya.
Sebelumnya, TP2DD Kota Jogja menggelar high level meeting untuk membahas langkah dalam mengakselerasi ETPD, Jumat (24/2).
Kegiatan tersebut merupakan high level meeting pertama yang digelar di DIY. Adapun ETPD merupakan upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Paruh Pertama 2025 Jumlah Penumpang Kereta Api Mencapai 240,9 Juta
- Ungkap Kecurangan Beras Oplosan, Menteri Pertanian Tak Gentar Meski Ada Intimidasi
- Menteri PKP Pastikan Aturan Penyaluran KUR Perumahan Rampung Bulan Ini
- Penerbangan Susi Air Jogja-Bandung Bakal Dibanderol Rp1,75 Juta
- Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir APBN 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Menteri Tenaga Kerja Sebut Saat Ini Satu Juta Sarjana Jadi Pengangguran
- Astra Motor Yogyakarta Support MUKERNAS XIII Supra Indonesia di Banyumas
- Beragam Produk Emas di Galeri 24 Pegadaian Hari Ini Turun hingga Rp15.000 per Gram
- Jutaan Orang Telah Menerima BSU dari Pemerintah untuk Meningkatkan Daya Beli
- Sah, Anggaran Kementerian Transmigrasi Ditambah Rp1,7 Triliun
- Donald Trump Umumkan Daftar Tarif 14 Negara, Termasuk Indonesia Kena 32 Persen
- Indonesia Kena Tarif Trump 32 Persen, Ini Komentar BEI Soal Pasar Saham
Advertisement
Advertisement