Advertisement
Utang RI ke IMF Lunas! Menteri Investasi Bahlil Ucapkan Terima Kasih ke SBY

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Utang Indonesia kepada Dana Moneter International (IMF) telah lunas. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di Jakarta.
Bahlil pun mengungkap rasa terima kasih kepada pemerintahan di era Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (2009-2014) yang telah berhasil membuat Indonesia tak lagi berutang dengan lembaga keuangan internasional itu.
Advertisement
BACA JUGA: 5 Juta Ore Nikel Diekspor Ilegal ke China, Pemerintah Justru Mengaku Tidak Tahu
"Kita harus terima kasih kepada pemerintahan sebelum pak Jokowi, yaitu di zamannya pak SBY itu berhasil menyelesaikan utang kita kepada IMF, karena menurut kajian mereka juga mengatakan bahwa ini kaya lintah darat ibaratnya," kata Bahlil dalam konferensi pers, dikutip Sabtu (1/7/2023).
Bahlil menyetujui pernyataan dari pemerintahan SBY yang mengatakan bahwa IMF serupa dengan lintah darat. Menurutnya, tak sedikit kebijakan ekonomi dari IMF yang tidak sesuai dengan kondisi Indonesia.
Salah satunya ketika IMF memberikan usulan di kala krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998. Bahlil menuturkan rekomendasi dari IMF kala itu justru membuat ekonomi nasional melambat.
"[Saat 1998] IMF merekomendasikan pertama industri-industri kita ditutup, contoh Dirgantara [PT Dirgantara Indonesia]. Bansos-bansos ditutup akibatnya daya beli masyarakat lemah. Disitulah cikal-bakal terjadinya deindustrialisasi," ungkapnya.
BACA JUGA: IMF Siapkan Mata Uang Digital untuk Transaksi Antarnegara
Adapun, Bahlil memberikan pernyataan tersebut menanggapi usulan IMF baru-baru ini yang meminta pemerintah Indonesia untuk menghapus pembatasan ekspor komoditas yang dinilai dapat merugikan domestik maupun secara global.
"Jadi banyak paket kebijakan ekonomi dari IMF yang tidak cocok dengan kondisi negara kita. Saya ingin mengatakan bahwa langit mau runtuh pun, hilirisasi akan menjadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin," ujarnya.
Sebagai informasi, melalui laporan bertajuk IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, IMF meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penghapusan pembatasan ekspor komoditas secara bertahap, dan cost-benefit dari kebijakan ini perlu dilakukan secara berkala.
Jika ekspor komoditas terus dilakukan pemerintah, lanjut Bahlil, maka akan ada jutaan bahan baku yang akan dikirim ke luar negeri tanpa memerhatikan pengelolaan lingkungan, serta hilangnya lapangan kerja dan nilai tambah dari rekomendasi IMF tersebut.
“Berapa orang yang lapangan pekerjaannya bisa tidak kita ciptakan dengan baik, berapa nilai yang hilang akibat rekomendasi ini. Jadi, ini standar ganda yang dibangun. Pada saat bersamaan negara-negara lain itu melarang ekspor,” pungkasnya.
Bahlil menyatakan bahwa Amerika Serikat (AS) juga melarang ekspor chip semikonduktor. Sebagaimana diketahui, AS berencana menerapkan kebijakan lebih ketat terkait ekspor semikonduktor ke China guna menjaga keberlanjutan bisnis domestiknya.
Situasi ini akhirnya membuat Bahlil menuding IMF menerapkan standar ganda. Musababnya, pada saat yang sama, IMF mendukung tujuan hilirisasi untuk mendorong transformasi struktural tetapi menentang kebijakan larangan ekspor yang dijalankan Indonesia.
“Larangan ekspor akan tetap kita lakukan, kalau mau bawa kita ke WTO [World Trade Organization] bawa saja. Masa orang lain boleh, kita tidak boleh, yang benar saja. Negara ini sudah merdeka,” ucap Bahlil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Prabowo Sebut Lahan KAI Bisa Dimanfaatkan untuk Program 3 Juta Rumah
- KKP Targetkan Indonesia Stop Impor Garam pada 2027
- Pengusaha Rokok Berharap Tidak Ada Kenaikan Cukai Tahun Depan
- Domain dot id Tembus 1,3 Juta Pengguna, Buka Peluang Ekonomi Baru
- Harga Minyak Mentah RI, Agustus Turun Jadi 66,07 dolar AS per barel
Advertisement

Lokasi Pemadaman Listrik di DIY Hari Ini, Mulai Jam 10.00 WIB
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kucuran Rp200 Triliun Himbara Perlu Diimbangi Kemudahan Usaha
- Harga Jual Emas Antam, UBS dan Galeri24 Hari Ini Kompak Naik
- Jelang Merger, Pelita Air Buka Rute Singapura-Jakarta Kelas Premium
- Kendalikan Konsumsi, Ekonom UGM Usul Cukai Rokok Sebaiknya Naik
- Harga Pangan Hari Ini: Beras Medium, Bawang, hingga Cabai Turun
- Kadin: Renovasi 500 Rumah Layak Huni Ditarget Selesai April 2025
- Bahlil Minta SPBU Swasta Kolaborasi dengan Pertamina Terkait Stok
Advertisement
Advertisement