Advertisement
BPK Temukan 6 Laporan OJK Bermasalah, Ini Rinciannya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan enam permasalahan dalam laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2022. Hal itu terdiri dari tiga permasalahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan tiga permasalahan ketidakpatuhan.
“Permasalahan tersebut tidak mempengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LK OJK Tahun 2022,” tulis BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 (IHPS I 2023) dikutip Rabu (6/12/2023).
Advertisement
Pertama BPK mengungkap bahwa OJK tidak mengenakan pungutan kepada 242 lembaga keuangan mikro (LKM), 105 ahli syariah pasar modal (ASPM), dan 13 layanan urun dana (LUD) yang telah memperoleh izin usaha dari OJK.
Hal tersebut menyebabkan potensi kekurangan pendapatan pungutan biaya tahunan pada 2022 minimal sebanyak Rp2,56 miliar dari LKM. Sementara untuk potensi kekurangan pendapatan pungutan dari ASPM dan LUD, BPK belum dapat memperhitungkannya.
BACA JUGA: OJK Tak Akan Perpanjang Lagi Restrukturisasi Kredit Covid-19
Terkait masalah tersebut, BPK pun merekomendasikan kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar untuk melakukan beberapa hal. Termasuk kajian teknis tentang penetapan besaran tarif pungutan atas LKM dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendapatkan tingkat kemajuan dalam usulan penyempurnaan peraturan pemerintah mengenai tarif pungutan industri jasa keuangan lainnya di sektor pasar modal, yaitu ASPM dan LUD.
Tidak hanya sampai disitu, BPK menyebut OJK juga belum mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas biaya personel pada kontrak pengadaan jasa petugas layanan konsumen.
“Hal ini mengakibatkan kekurangan penyetoran PPN sebesar Rp1 miliar,” tulis BPK.
BPK pun merekomendasikan Mahendra untuk memerintahkan Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen menyelesaikan kekurangan pengenaan PPN ke kas negara sebanyak Rp1 miliar.
Permasalahan lainnya terkait dengan pembayaran biaya ujian sertifikasi dan registrasi keanggotaan tahun pertama pada kontrak pengadaan jasa konsultasi pelatihan dan ujian sertifikasi profesi internasional certified fraud examiner (CFE) menggunakan kurs asumsi berdasarkan tagihan rekanan.
Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran karena selisih kurs sebesar Rp100,75 juta. “BPK merekomendasikan kepada Ketua Dewan Komisioner OJK agar memerintahkan Deputi Komisioner SDM dan Manajemen Strategis untuk meminta PPK menagihkan kelebihan pembayaran karena selisih kurs tersebut kepada rekanan sebesar Rp100,75 juta dan menyetorkan ke rekening OJK, untuk selanjutnya menyetorkannya ke kas negara,” ungkap BPK.
Berdasarkan LK OJK Tahun 2022 (audited), nilai aset, liabilitas, dan aset neto per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp11 triliun, Rp3,12 triliun, dan Rp7,88 triliun. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini WTP atas LK OJK Tahun 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kunjungi Washington DC, Ini Oleh-Oleh yang Dibawa Menkeu untuk Indonesia
- BI Rate Naik, Ekonom Berharap Bunga KUR Tak Ikut Naik
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Luhut Bentuk Tim Khusus
- Airlangga Nilai Nilai Tukar Rupiah Lebih Baik Dibandingkan Negara Lain
- Nilai Tukar Rupiah Remuk Akibat Konflik Iran-Israel, Ini Proyeksi Ekonom
Advertisement
Joko Pinurbo Meninggal, Kemendikbudristek: Penyair Legendaris Tuai Beragam Penghargaan
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Petani Cabai Cilacap, Menjadi Raja Atas Hasil Panennya
- Rasane Vera, Menghijaukan Gunungkidul dengan Lidah Buaya
- Banyak BPR Bangkrut, Ini Upaya Pengawasan dari OJK DIY
- Pakuwon Beberkan Harapan Besarnya untuk Kepemimpinan Prabowo-Gibran
- Siap-Siap! Harga Bitcoin Mungkin Tembus US$100.000 pada Akhir Tahun
- Ini Tanggapan Bankir Atas Kenaikan BI Rate Jadi 6,25%
- PLN Dukung Penuh Gelaran PLN Mobile Proliga 2024
Advertisement
Advertisement