Advertisement
BPK Temukan 6 Laporan OJK Bermasalah, Ini Rinciannya
![BPK Temukan 6 Laporan OJK Bermasalah, Ini Rinciannya](https://img.harianjogja.com/posts/2023/12/06/1157285/otoritas-jasa-keuangan-antara.jpg)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan enam permasalahan dalam laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2022. Hal itu terdiri dari tiga permasalahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan tiga permasalahan ketidakpatuhan.
“Permasalahan tersebut tidak mempengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LK OJK Tahun 2022,” tulis BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 (IHPS I 2023) dikutip Rabu (6/12/2023).
Advertisement
Pertama BPK mengungkap bahwa OJK tidak mengenakan pungutan kepada 242 lembaga keuangan mikro (LKM), 105 ahli syariah pasar modal (ASPM), dan 13 layanan urun dana (LUD) yang telah memperoleh izin usaha dari OJK.
Hal tersebut menyebabkan potensi kekurangan pendapatan pungutan biaya tahunan pada 2022 minimal sebanyak Rp2,56 miliar dari LKM. Sementara untuk potensi kekurangan pendapatan pungutan dari ASPM dan LUD, BPK belum dapat memperhitungkannya.
BACA JUGA: OJK Tak Akan Perpanjang Lagi Restrukturisasi Kredit Covid-19
Terkait masalah tersebut, BPK pun merekomendasikan kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar untuk melakukan beberapa hal. Termasuk kajian teknis tentang penetapan besaran tarif pungutan atas LKM dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendapatkan tingkat kemajuan dalam usulan penyempurnaan peraturan pemerintah mengenai tarif pungutan industri jasa keuangan lainnya di sektor pasar modal, yaitu ASPM dan LUD.
Tidak hanya sampai disitu, BPK menyebut OJK juga belum mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas biaya personel pada kontrak pengadaan jasa petugas layanan konsumen.
“Hal ini mengakibatkan kekurangan penyetoran PPN sebesar Rp1 miliar,” tulis BPK.
BPK pun merekomendasikan Mahendra untuk memerintahkan Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen menyelesaikan kekurangan pengenaan PPN ke kas negara sebanyak Rp1 miliar.
Permasalahan lainnya terkait dengan pembayaran biaya ujian sertifikasi dan registrasi keanggotaan tahun pertama pada kontrak pengadaan jasa konsultasi pelatihan dan ujian sertifikasi profesi internasional certified fraud examiner (CFE) menggunakan kurs asumsi berdasarkan tagihan rekanan.
Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran karena selisih kurs sebesar Rp100,75 juta. “BPK merekomendasikan kepada Ketua Dewan Komisioner OJK agar memerintahkan Deputi Komisioner SDM dan Manajemen Strategis untuk meminta PPK menagihkan kelebihan pembayaran karena selisih kurs tersebut kepada rekanan sebesar Rp100,75 juta dan menyetorkan ke rekening OJK, untuk selanjutnya menyetorkannya ke kas negara,” ungkap BPK.
Berdasarkan LK OJK Tahun 2022 (audited), nilai aset, liabilitas, dan aset neto per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp11 triliun, Rp3,12 triliun, dan Rp7,88 triliun. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini WTP atas LK OJK Tahun 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kenaikan Tarif PPN 12 Persen, DPR Tunggu Keputusan Presiden Terpilih Prabowo Subianto
- Bukan Aoka, BPOM Perintahkan Roti Okko Ditarik dari Pasaran, Berikut Penjelasannya
- Gapmmi Belum Bisa Pastikan Kebenaran Kasus Roti Aoka
- BPBD DIY Bikin Program Hotel Tangguh Bencana, PHRI: Sudah Beberapa Kali Disimulasikan
- Harga Emas Antam Hari Ini Jumat (19/7), Turun Rp8.000 per Gram
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/27/1182760/klithih-kekerasan-jalanan-freepik.jpg)
Klitih Terjadi di Jalan Kretek-Siluk Bantul hingga Korban Patah Tulang, Ini Penjelasan Polisi
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/24/1182437/taman-ablekambang.jpg)
Taman Balekambang Solo Resmi Dibuka Kamis 25 Juli 2024, Segini Tarif Masuk dan Jam Operasionalnya
Advertisement
Berita Populer
- Bantah Ada BBM Baru, Begini Penjelasan Luhut
- Bank BPD DIY Luncurkan QRIS Dinamis, Pengguna Tak Perlu Masukkan Nominal Pembayaran
- Ini Lima Negara Pemasok Utang Terbesar untuk Indonesia
- Pj Gubernur Jateng Dampingi Presiden Jokowi Lepas Ekspor 16 Ribu Pasang Sepatu Ke Amerika
- Indonesia Berada di Urutan Empat Produsen Kopi Terbesar di Dunia
- Kolaborasi Telin dan MEF Percepat Transformasi Digital di Indonesia
- Tingkatkan Peran Koperasi, Dinkop UKM DIY Gelar Simposium Nasional
Advertisement
Advertisement