Advertisement
Buruh DIY Minta Pengusaha yang Tidak Patuhi UMK Ditindak Tegas
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY meminta agar pengusaha yang tidak patuh pada upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk ditindak tegas. Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan mengatakan MBPI mendorong Gubernur DIY untuk membentuk Satgas Pengawasan Upah yang melibatkan Serikat Buruh.
"Kami juga mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY agar bekerja sama dengan serikat buruh agar melakukan deteksi dini dengan mendatangi pabrik-pabrik," ucapnya, Jumat (15/12/2023).
Advertisement
Selain itu, buruh juga meminta untuk membuka posko pengaduan ketenagakerjaan dan call center perburuhan. "Misal ada yang tidak patuh kami mendorong Disnaker agar memberikan sanksi tegas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan," jelasnya.
Selain itu, asosiasi juga berencana menggelar demonstrasi dan menempuh jalur pengadilan hubungan industrial.
Lebih lanjut dia menyampaikan, di sisi lain buruh DIY tetap menolak dengan tegas penetapan UMK DIY 2024. MBPI menyebut bersama seluruh pekerja/buruh di DIY merasa kecewa berat lantaran hanya menjadi pelengkap pembangunan tanpa menikmati hasil pembangunan yaitu kesejahteraan lewat kenaikan UMK yang signifikan
"Kenaikan UMK DIY yang kurang dari 8% membuat pekerja/buruh merasa belum mendapatkan manfaat dari Keistimewaan, dan upah murah ini membuat buruh merasa tahta bukan untuk rakyat," jelasnya.
Sementara itu, Disnakertrans DIY meminta agar para pengusaha atau pemberi kerja bisa patuh memberikan upah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) 2024 yang telah ditetapkan, dan berlaku pada awal tahun depan.
BACA JUGA: Respons Buruh dan Pengusaha Terkait Nominal UMK di DIY
Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi mengatakan sesuai dengan PP No. 51/2023 Tentang Pengupahan akan dilakukan pendekatan secara preventif, edukatif, sampai dengan pencabutan izin usaha.
"Sesuai dengan mekanisme pengawasan. Mendasarkan PP No. 51/2023. Untuk aduan pelayanan ketenagakerjaan termasuk pembayaran upah tidak sesuai UMK dapat mengakses layanan aduan Sasadhara di website Disnakertrans DIY," ucapnya, Jumat.
Dia menyebut meski ada ancaman pencabutan izin, namun sejauh ini belum ada perusahaan yang ngeyel sampai dicabut izinnya. Menurutnya pembinaan dan pengawasan, selama ini dilakukan bersama dengan lembaga Tripartid yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah. "Sehingga belum ada yang sampai dengan pencabutan izin usaha," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Pelaku Wisata Jogja Gelar Kopdar, Tingkatkan Kualitas dan Sinergi Dukung Quality Tourism
Advertisement
Bali Masuk 20 Besar Destinasi Wisata Terbaik di Asia Tahun 2025
Advertisement
Berita Populer
- Bea Cukai Bukukan Pendapatan Rp300 Triliun di 2024
- OJK Surati Perbankan dan LJK, Dukung Perluasan Pembiayaan Rumah bagi MBR
- Yamaha LEXi LX 155 Lebih Menggoda, Ini Perbedaan dengan LEXi Lama
- Mulai Hari Ini Pertamina Memproduksi Solar Campur Minyak Sawit
- Bulog DIY Siap Serap Gabah Petani dengan Harga Rp6.500-8.200
- Cek Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, & BP AKR per 15 Januari 2025
- Luhut Ngotot Minta Prabowo Bentuk Family Office, Kemenkeu: Regulasinya Harus Jelas
Advertisement
Advertisement