Penataan Sirip Malioboro Mulai Dibahas Pekan Depan
Pemkot Jogja mulai membahas penataan 10 sirip Malioboro pekan depan bersama Pemda DIY, termasuk parkir, lalu lintas, dan logistik.
Foto ilustrasi. /Bisnis Indonesia
Harianjogja.com, JOGJA—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY mencatat rasio non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah segmen UMKM sampai Juni 2024 mencapai 6,21%, meningkat dibandingkan Mei 2024 sebesar 5,67%. NPL segmen UMKM ini sudah melebihi ambang batas 5%.
Kepala OJK DIY, Eko Yunianto menyampaikan kredit UMKM yang disalurkan pada Juni 2024 mencapai Rp28,69 triliun. Tumbuh sebesar 4,90% (year-on-year/yoy) dengan market share mencapai 46,87% dari total kredit perbankan. Turun dibandingkan triwulan sebelumnya 48% namun telah melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 30% pada 2024.
"NPL kredit UMKM mengalami penurunan kualitas dari 5,67% Maret 2024 menjadi 6,21% Juni 2024," ucapnya, Jumat (6/9/2024).
Sementara itu kredit perbankan DIY pada Juni 2024 tumbuh 11,45% yoy menjadi Rp61,21 triliun. Tiga sektor ekonomi yang tumbuh tertinggi secara yoy yaitu sektor konstruksi 75,95%, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 59,76%, dan sektor perantara keuangan 42,18%. Menurutnya kredit masih terjaga meski mengalami penurunan kualitas NPL dari 3,97% pada Maret 2024 menjadi 4,26% pada Juni 2024.
Lebih lanjut dia mengatakan aset perbankan di DIY pada Juni 2024 tumbuh 7,86% yoy mengalami kenaikan dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya 5,08% yoy menjadi Rp109,75 triliun. Kemudian dana pihak ketiga (DPK) Juni 2024 mencapai Rp91,68 triliun, tumbuh 7,13% yoy.
"Mengalami kenaikan dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,58% yoy," paparnya.
Ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y. Sri Susilo menyebut salah satu penyebab meningkatnya NPL UMKM adalah berakhirnya restrukturisasi kredit UMKM pada Maret 2024 lalu. Dia menyebut meski roda perekonomian mulai pulih pasca pandemi, namun tidak semua sektor ekonomi pulihnya bersamaan.
Sehingga masih ada sebagian UMKM yang kerepotan mencicil kewajibannya di bank. Beberapa UMKM sudah ada yang pulih setelah pandemi, namun beberapa pemasok ekspor belum pulih, akibat eksportir belum bisa kembali ekspor seperti sedia kala.
Sri mengatakan NPL UMKM yang mencapai 6,21% pada Juni 2024 sudah melebihi ambang batas 5%. "Batas maksimal tidak melebihi 5% NPL keseluruhan, baik usaha besar, menengah, kecil," jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan Presiden sebelumnya sempat melontarkan pertimbangan perpanjangan restrukturisasi kredit. Ia berpandangan ini kebijakan yang baik, namun perlu dipilah-pilah mana UMKM yang benar-benar membutuhkan.
Menurutnya ada UMKM yang kreditnya macet namun usahanya sehat, ada prospek, dan managementnya baik. Akan tetapi ada juga usaha yang tidak bisa dipertahankan lagi, bahkan sudah bermasalah sejak sebelum pandemi.
"Iya harus selektif karena memang ada yang macetnya terdampak. Sebelum pandemi baik, pandemi jadi jelek, dan ini belum pulih. Tapi ada yang sebelum pandemi prospeknya gak bagus," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkot Jogja mulai membahas penataan 10 sirip Malioboro pekan depan bersama Pemda DIY, termasuk parkir, lalu lintas, dan logistik.
KPK menyebut dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina 2018–2023 menyebabkan kerugian negara Rp322,18 miliar berdasarkan audit BPK.
BMKG memprakirakan cuaca DIY cerah pada Rabu 5 Agustus 2026. Simak prakiraan suhu dan kelembapan di Kota Jogja hingga Gunungkidul.
Pemkab Gunungkidul menargetkan predikat A pada SAKIP 2026 setelah tahun lalu meraih BB. Reformasi birokrasi dan kinerja nyata menjadi fokus.
Prabowo dan PM Thailand Anutin menyepakati Roadmap Kemitraan Strategis 2026–2030 serta memperkuat kerja sama di berbagai sektor.
KPK menggeledah Kantor Imigrasi Jakarta Selatan terkait dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Delapan tersangka telah ditetapkan.