Advertisement
Konsumsi BBM Subsidi di DIY dan Jawa Tengah per September 2024 di Atas 73%, Ini Rinciannya..
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA— PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) mencatat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di DIY dan Jawa Tengah hingga September 2024 sudah di atas 73%.
Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) PT Pertamina Patra Niaga, Brasto Galih Nugroho merinci kuota BBM jenis Pertalite yang ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk DIY dan Jawa Tengah Januari-Desember 2024 adalah sebesar 4,13 juta kilo liter (KL).
Advertisement
"Adapun realisasi Januari-September 2024 adalah 3,03 juta kiloliter atau 73,5% dari kuota," ucapnya, Selasa (22/10/2024).
BACA JUGA : Eks Komisaris Pertamina Edy Hermantoro Dipanggil KPK Sebagai Saksi Korupsi
Sementara itu, untuk Biosolar di DIY dan Jawa Tengah kuotanya 2,5 juta KL Untuk tahun 2024. Di mana realisasi Januari-September 2024 adalah 1,83 juta KL atau 73,2%.
Lebih lanjut Brasto menjelaskan kuota dan realisasi tersebut adalah yang disalurkan oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina. Tidak termasuk yang disalurkan oleh SPBU non-Pertamina.
Menurutnya, Pertamina berupaya untuk menjaga realisasi tidak melebihi kuota dengan menggunakan QR code Biosolar secara penuh. Sudah dijalankan sejak tahun 2022-2023. Dia menjelaskan saat ini juga tengah dijalankan program pendataan QR code Pertalite bagi pengendara mobil.
"Kami menghimbau konsumen yang mampu agar membeli BBM nonsubsidi Pertamax Series dan Dex Series," tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan pembatasan BBM bersubsidi per 1 Oktober 2024. Akan tetapi rencana tersebut batal dilaksanakan.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan pembatasan BBM subsidi sangat mendesak dilakukan. Di tahun ini setidaknya bisa menghemat anggaran hingga Rp120 triliun. .
Ia mengaku mendukung jika pemerintah mengubah sistem subsidi produk menjadi subsidi target seperti pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada yang berhak. Sehingga tidak perlu dilakukan pembatasan.
Fahmy menjelaskan rencana pembatasan ini muncul karena subsidi masih ke produk. Menurutnya jika subsidi dalam bentuk BLT tidak perlu waktu lama untuk implementasinya.
"1 November bisa diterapkan karena data BLT sudah ada di Kemensos gunakan saja data itu. Dan jika diterapkan, tahun depan data itu bisa diupdate lagi dan berkala," kata Fahmy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peran Penting PAFI Papua Tengah Meningkatkan Akses Obat dan Layanan Kesehatan di Daerah Terpencil
- Pedagang Banyak yang Menolak Uang Tunai, Rupiah Seolah-olah Kehilangan Nilai
- Asosiasi Tekstil Usul Pemerintah Menunda Kenaikan PPN 12%
- Cek Harga Pangan Hari Ini, Selasa 15 Oktober, Harga Daging Ayam Naik
- Tak Bisa Bayar Pinjol, Anak Muda Berisiko Kena Depresi
Advertisement
Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Gunungkidul Baru Mencapai 23%
Advertisement
Menengok Lagi Kisah Ribuan Prajurit Terakota Penjaga Makam Raja di Xian China
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Selasa, 22 Oktober 2024, Stagnan
- Sejumlah Harga Pangan Mulai Daging, Cabai hingga Beras, Kompak Turun Hari Ini
- Ini Harapan ISEI Cabang Yogyakarta untuk Pemerintahan Baru Prabowo-Gibran
- PAFI Kabupaten Yahukimo Berkomitmen Layani Masyarakat Berkaitan dengan Kefarmasian
- DYN Clothingline Hadirkan Koleksi 'Legenda Jepang' di JMFW 2025
- Konsumsi BBM Subsidi di DIY dan Jawa Tengah per September 2024 di Atas 73%, Ini Rinciannya..
- Malyabhara Hotel Dukung Kegiatan Lari dengan Mengadakan Malyabhara Fun Run 2024
Advertisement
Advertisement