Advertisement
Konsumsi BBM Subsidi di DIY dan Jawa Tengah per September 2024 di Atas 73%, Ini Rinciannya..

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA— PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) mencatat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di DIY dan Jawa Tengah hingga September 2024 sudah di atas 73%.
Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) PT Pertamina Patra Niaga, Brasto Galih Nugroho merinci kuota BBM jenis Pertalite yang ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk DIY dan Jawa Tengah Januari-Desember 2024 adalah sebesar 4,13 juta kilo liter (KL).
Advertisement
"Adapun realisasi Januari-September 2024 adalah 3,03 juta kiloliter atau 73,5% dari kuota," ucapnya, Selasa (22/10/2024).
BACA JUGA : Eks Komisaris Pertamina Edy Hermantoro Dipanggil KPK Sebagai Saksi Korupsi
Sementara itu, untuk Biosolar di DIY dan Jawa Tengah kuotanya 2,5 juta KL Untuk tahun 2024. Di mana realisasi Januari-September 2024 adalah 1,83 juta KL atau 73,2%.
Lebih lanjut Brasto menjelaskan kuota dan realisasi tersebut adalah yang disalurkan oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina. Tidak termasuk yang disalurkan oleh SPBU non-Pertamina.
Menurutnya, Pertamina berupaya untuk menjaga realisasi tidak melebihi kuota dengan menggunakan QR code Biosolar secara penuh. Sudah dijalankan sejak tahun 2022-2023. Dia menjelaskan saat ini juga tengah dijalankan program pendataan QR code Pertalite bagi pengendara mobil.
"Kami menghimbau konsumen yang mampu agar membeli BBM nonsubsidi Pertamax Series dan Dex Series," tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan pembatasan BBM bersubsidi per 1 Oktober 2024. Akan tetapi rencana tersebut batal dilaksanakan.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan pembatasan BBM subsidi sangat mendesak dilakukan. Di tahun ini setidaknya bisa menghemat anggaran hingga Rp120 triliun. .
Ia mengaku mendukung jika pemerintah mengubah sistem subsidi produk menjadi subsidi target seperti pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada yang berhak. Sehingga tidak perlu dilakukan pembatasan.
Fahmy menjelaskan rencana pembatasan ini muncul karena subsidi masih ke produk. Menurutnya jika subsidi dalam bentuk BLT tidak perlu waktu lama untuk implementasinya.
"1 November bisa diterapkan karena data BLT sudah ada di Kemensos gunakan saja data itu. Dan jika diterapkan, tahun depan data itu bisa diupdate lagi dan berkala," kata Fahmy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi DIY Triwulan II 2025 Sesuai Proyeksi
- Ini yang Harus Dilakukan Saat Kena Pinjol Ilegal Salah Transfer
- Kata BPS DIY Soal Standar Kemiskinan Tidak Gunakan Versi Bank Dunia?
- Ekonomi DIY Triwulan II 2025 Tumbuh 5,49%, Utamanya Ditopang Sektor Konstruksi
- Kementerian PKP Segera Rilis Skema KUR Perumahan
Advertisement

Jadwal Perpanjangan SIM di Gunungkidul, Kamis 7 Agustus 2025
Advertisement

Wisata Sejarah dan Budaya di Jogja, Kunjungi Jantung Tradisi Jawa
Advertisement
Berita Populer
- Sasar Pasar Mobkas, Astra Financial Kolaborasi dengan-OLXmobbi Permudah Pengunjung GIIAS 2025
- Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp9.000 per Gram
- Produk AS Kini Bebas Tarif, DPR Minta Perkuat Industri Nasional
- BEI DIY Sebut Potensi IHSG Tembus Level 8.000 Cukup Terbuka
- Viral Nozzle SPBU Bikin BBM Tidak Sesuai Takaran, Pertamina Klarifikasi
- BI DIY: Kenaikan UMP hingga El Nino Jadi Pendorong Ekonomi DIY
- Industri Mebel Kian Anjlok, Pengusaha Masih Waspadai Tarif Trump
Advertisement
Advertisement