Konsumsi BBM Subsidi di DIY dan Jawa Tengah per September 2024 di Atas 73%, Ini Rinciannya..
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA— PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) mencatat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di DIY dan Jawa Tengah hingga September 2024 sudah di atas 73%.
Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) PT Pertamina Patra Niaga, Brasto Galih Nugroho merinci kuota BBM jenis Pertalite yang ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk DIY dan Jawa Tengah Januari-Desember 2024 adalah sebesar 4,13 juta kilo liter (KL).
Advertisement
"Adapun realisasi Januari-September 2024 adalah 3,03 juta kiloliter atau 73,5% dari kuota," ucapnya, Selasa (22/10/2024).
BACA JUGA : Eks Komisaris Pertamina Edy Hermantoro Dipanggil KPK Sebagai Saksi Korupsi
Sementara itu, untuk Biosolar di DIY dan Jawa Tengah kuotanya 2,5 juta KL Untuk tahun 2024. Di mana realisasi Januari-September 2024 adalah 1,83 juta KL atau 73,2%.
Lebih lanjut Brasto menjelaskan kuota dan realisasi tersebut adalah yang disalurkan oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina. Tidak termasuk yang disalurkan oleh SPBU non-Pertamina.
Menurutnya, Pertamina berupaya untuk menjaga realisasi tidak melebihi kuota dengan menggunakan QR code Biosolar secara penuh. Sudah dijalankan sejak tahun 2022-2023. Dia menjelaskan saat ini juga tengah dijalankan program pendataan QR code Pertalite bagi pengendara mobil.
"Kami menghimbau konsumen yang mampu agar membeli BBM nonsubsidi Pertamax Series dan Dex Series," tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan pembatasan BBM bersubsidi per 1 Oktober 2024. Akan tetapi rencana tersebut batal dilaksanakan.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan pembatasan BBM subsidi sangat mendesak dilakukan. Di tahun ini setidaknya bisa menghemat anggaran hingga Rp120 triliun. .
Ia mengaku mendukung jika pemerintah mengubah sistem subsidi produk menjadi subsidi target seperti pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada yang berhak. Sehingga tidak perlu dilakukan pembatasan.
Fahmy menjelaskan rencana pembatasan ini muncul karena subsidi masih ke produk. Menurutnya jika subsidi dalam bentuk BLT tidak perlu waktu lama untuk implementasinya.
"1 November bisa diterapkan karena data BLT sudah ada di Kemensos gunakan saja data itu. Dan jika diterapkan, tahun depan data itu bisa diupdate lagi dan berkala," kata Fahmy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Harga Emas Antam Hari Ini 20 November Naik Signifikan, Rp1.498 Juta per Gram
- Garuda Indonesia Dukung Rencana Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat
- Dampak Aksi Boikot 47 Gerai KFC Tutup, 17 Restoran Pizza Hut Berhenti Beroperasi
- Harga Emas Antam Hari Ini 18 November 2024 Naik Signifikan, Rp1.476 Juta per Gram.
- Nilai Impor pada Oktober 2024 Capai 21,94 Miliar Dolar AS, Naik 16,54 Persen
Advertisement
Viral Aksi Mesum Parkiran Abu Bakar Ali Jogja, Satpol PP Dorong Adanya Kontrol Sosial
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Mudahnya Mendaftar Haji melalui BPD DIY Syariah, Persiapkan Ibadah Haji Sejak Dini
- Realisasi Belanja APBN di DIY Per Oktober 2024 Capai Rp19,18 Triliun
- Life Media Kenalkan Layanan Canggih Hospitality TV untuk Hotel
- BI Janjikan Insentif untuk Perbankan Dukung Program 3 Juta Rumah
- Di Electricity Connect 2024, PLN Galang Kolaborasi Global Wujudkan Transisi Energi di Indonesia
- Hasil Sidak, 4 SPBU di DIY Ditutup karena Melakukan Kecurangan, Ini Daftarnya
- OJK Awasi Ketat Entitas Pinjol KoinP2P
Advertisement
Advertisement