IMF Puji & Nantikan Indonesia Lebih Terlibat dalam Rantai Pasok Global

Harianjogja.com, WASHINGTON—Penasihat Ekonomi dan Direktur Departemen Penelitian IMF, Maurice Obstfeld secara tidak langsung menyebut upaya yang dilakukan Indonesia terlibat dalam arus rantai pasok global sejauh ini sudah berada dalam jalur yang tepat.

Menurutnya, Indonesia sudah banyak terlibat dalam beragam diskusi yang tidak sebatas berbicara ekonomi regional. “Namun juga masalah rantai pasok global. Kami benar-benar menantikan [untuk Indonesia] dapat lebih terlibat,” katanya, Selasa (17/4/2018).

IMF dalam laporan World Economic Outlook (WEO) April 2018 memperkirakan produk domestik bruto (PDB) dunia akan tumbuh ke level 3,9% pada tahun ini dan tahun depan atau tidak berubah dari perkiraan pada Januari 2018, setelah melaju dengan kecepatan tercepat sejak 2011 di level 3,8% pada 2017.

Khusus bagi negara berkembang di kawasan Asia diproyeksikan pertumbuhan ekonominya sebesar 6,5% pada 2018 dan 6,6% pada tahun depan atau sama seperti perkiraan dalam WEO Januari lalu. Indonesia bersama dengan Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam (ASEAN 5) diperkirakan stabil pada level 5,3% pada 2018 dan 5,4% pada tahun depan.

Indonesia dan negara-negara lainnya juga diminta untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif. Kerja sama multilateral tetap dianggap penting untuk mengatasi berbagai tantangan tata kelola perdagangan.

Sebagai salah satu negara emerging market, tantangan menghadapi perubahan iklim, keamanan siber, hingga pengendalian korupsi juga diharapkan menjadi sorotan. “Saling ketergantungan global akan terus tumbuh jika negara-negara meletakkan semangat kolaborasi dan bukan konflik,” katanya.

Kendati demikian, Indonesia juga perlu segera berbenah, khususnya di sektor manufaktur. Walaupun telah menikmati perkembangan yang besar sejak 1970, sama seperti Thailand, Korea, Malaysia dan Tiongkok, tetapi serapan tenaga kerja manufaktur nasional tidak berubah sejak era 1990-an.

Dalam laporannya, IMF juga menyebut pangsa lapangan kerja manufaktur nasional tidak bergeser pada level 13% sejak pertengahan 1990. Sementara itu, di Thailand berada pada level 15% pada 2010.

Gambaran berbeda terjadi di Tiongkok, sektor manufaktur menyerap seperlima tenaga kerja pada 2013. Dari hasil tersebut, maka kebijakan sebuah negara diarahkan untuk mendorong kinerja sektor jasa yang mampu berpartisipasi untuk memberikan pemasukan terhadap negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News