BI Targetkan Implementasi GPN hingga Akhir Tahun

Harianjogja.com, SLEMAN-Kampanye Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) terus dilakukan Bank Indonesia ke sejumlah daerah. Melalui program Kampanye Pekan Penukaran Kartu GPN serentak di 14 kota, hadir sejumlah stan perbankan yang akan melayani penukaran kartu ATM atau kartu debit lama.

Acara kampanye ini digelar di Hartono Mall Jogja dengan mengusung tema GPN Sebagai Pemersatu Transaksi Pembayaran Nasional, Minggu (29/7/2018). Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY Sugeng Purwanto saat membacakan sambutan Gubernur DIY Sri Sultan HBX mengatakan GPN merupakan sistem yang menghubungkan berbagai transaksi pembayaran elektronik atau nontunai pada semua infrastruktur bank dalam satu sistem pembayaran.

"Sistem ini adalah terobosan dalam rangka menghapus sekat-sekat yang selama ini diciptakan melalui peraturan masing-masing bank," ujar Sugeng.

Sugeng mengungkapkan GPN mengandung aspek nasionalisme yang dibangun dan menawarkan banyak kemudahan juga efisiensi dalam biaya administrasi transaksi di perbankan. Adapun beberapa sasaran implementasinya antara lain menciptakan ekosistem sistem pembayaran yang saling interkoneksi, interoperabilitas dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi. Antara lain mencakup otoritsasi, kliring dan settlement secara domestik.

"GPN dihadirkan guna memberikan dukungan penuh bagi program-program pemerintah. Termasuk penyaluran bantuan sosial nontunai, elektronifikasi jalan tol dan transportasi publik, serta keuangan inklusi dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik," jelas dia.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) DIY Budi Hanoto mengungkapkan di tengah pesatnya kebutuhan bertransaksi ekonomi, ekosistem sistem pembayaran ritel domestik saat ini masih relatif kompleks dan inefisien. Hal ini terjadi karena infrastruktur bidang sistem pembayaran masih beragam dan terfragmentasi.

Permasalahan ini muncul karena kecenderungan industri untuk membangun infrastruktur sistem pembayaran yang sifatnya eksklusif, yaitu hanya dapat melayani instrumen pembayarannya sendiri tanpa saling terhubung satu sama lain (interkoneksi).

"Sehingga belum dapat saling melayani (interoperabel). Beragam dan terfragmentasinya sistem pembayaran berimplikasi pada biaya infrastruktur yang secara national wide menjadi sangat tinggi, sharing investasi antarperbankan juga masih sangat rendah, biaya investasi menjadi sangat tinggi," ungkap Budi.

Selain itu, dengan tidak adanya interkoneksi dan interoperability, nilai tambah sistem SP menjadi rendah. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari fee biaya transaksi di Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Terutama biaya pada Merchant Discount Rate/MDR di Indonesia ada di kisaran 1,6%-2,2%, sedangkan di negara-negara ASEAN berkisar 0,2%-1%.

"Biaya transaksi yang tinggi tersebut kurang kondusif untuk pelaksanaan program-program Pemerintah dalam gerakan nontunai dan keuangan inklusif, seperti penyaluran bantuan sosial nontunai," papar Budi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bank Indonesia dan perbankan nasional meluncurkan GPN, pada 3 Mei 2018. GPN adalah suatu sistem yang mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.

Budi menambahkan target awal implementasi GPN adalah 30% dari kartu ATM atau debit sudah dapat terkonversi menjadi kartu berlogo GPN. Posisi Juni 2018, jumlah kartu ATM atau Debit sebesar 184 juta kartu.

"Kampanye GPN di Jogja ini diikuti oleh sembilan bank. Selanjutnya, untuk dapat mencapai target awal implementasi, sebanyak 40 bank akan melakukan kampanye GPN mulai 30 Juli hingga 3 Agustus 2018 di sejumlah pusat perbelanjaan, kantor Pemerintah Daerah, kampus dan di loket seluruh bank penerbit kartu ATM atau debit di DIY," jelas Budi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News