Saatnya Memacu Sektor Jasa

Saatnya Memacu Sektor JasaWisatawan mengabadikan matahari tenggelam di perairan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (12/10/2018). - ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Harianjogja.com, JAKARTA -- Sepanjang 2018 neraca perdagangan Indonesia berada dalam zona merah. Sampai dengan Oktober 2018, neraca perdagangan Indonesia hampir selalu mengalami defisit.

Hanya pada September Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan dan jumlahnya pun tidak begitu besar. Sepanjang 2018, pertumbuhan impor jauh melebihi pertumbuhan ekspor. Kinerja ekspor Indonesia masih jauh dari harapan bahkan cenderung jalan di tempat.

Nilai ekspor Indonesia pada Oktober 2018 mencapai US$15,80 miliar atau hanya meningkat 5,87% dibandingkan dengan ekspor September 2018. Demikian juga dibanding Oktober 2017, ekspor Indonesia hanya meningkat 3,59%.

Di sisi lain, nilai impor Indonesia pada Oktober 2018 mencapai US$17,62 miliar atau naik 20,60% dibandingkan dengan September 2018. Bahkan jika dibandingkan dengan Oktober 2017, nilai impor Indonesia naik signifikan yaitu sebesar 23,66%.

Pertumbuhan impor yang besar pada Okotober ini menjadikan Indonesia kembali mengalami defisit neraca perdagangan. Pada Oktober 2018 defisit neraca perdagangan Indonesia mencapai US$1,82 miliar.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia periode Januari–Oktober 2018 mencapai US$150,88 miliar atau meningkat 8,84% dibandingkan dengan periode yang sama 2017. Sedangkan ekspor nonmigas mencapai US$136,65 miliar atau meningkat 8,73%.

Sementara nilai impor secara kumulatif Januari–Oktober 2018 adalah US$156,40 miliar atau meningkat 23,37% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan demikian secara kumulatif defisit neraca perdagangan Indonesia periode Januari-Oktober 2018 mencapai US$5,52 miliar.

Salah satu penyebab utama dari mandeknya kinerja ekspor Indonesia adalah perkembangan sektor industri yang tidak kunjung membaik. Bahkan sektor industri nasional menghadapi kondisi yang semakin berat.

Adanya gejala tren deindustrialisasi terus terjadi. Hal ini terlihat dari terus menurunnya kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada triwulan III/2018, kontribusi sektor industri terhadap PDB hanya tinggal 19,66% atau turun 0,14% dibandingkan dengan triwulan II/ 2018.

Padahal pada triwulan II/2018 share sektor industri ini telah mengalami penurunan sebesar 0,5% dibandingkan dengan triwulan I 2018. Dengan demikian sepanjang 2018 kontribusi sektor industri terhadap perekonomian nasional telah turun sekitar 0,64%.

Di sisi lain, kontribusi sektor jasa terus mengalami peningkatan dan telah menembus angka 52%. Kondisi ini menunjukkan peranan sektor jasa dalam perekonomian Indonesia yang semakin meningkat.

Namun sayangnya, neraca perdagangan sektor jasa dalam 10 tahun terakhir tidak pernah mengalami surplus. Walaupun mengalami tren penurunan, defisit neraca perdagangan sektor jasa masih besar, lebih dari US$7 miliar.

Padahal dalam sektor jasa ini terdapat sektor unggulan Indonesia yang bisa menjadi sektor andalan untuk mendongkrak neraca perdagangan nasional dan menggantikan sektor industri yang terus mengalami penurunan.

Salah satu sub-sektor jasa yang prospektif adalah jasa pariwisata. Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif di sektor pariwisata dibandingkan dengan negara-negara lainnya, baik di regional Asean maupun Asia.

Peningkatan pada sub sektor pariwisata setidaknya akan berimplikasi pada dua sektor sekaligus, yaitu sektor perjalanan dan sektor jasa personal, kultural, dan rekreasi. Kedua sektor ini akan terkena dampak langsung ketika sektor pariwisata mengalami peningkatan.

Pasca pemerintahan Jokowi-JK menetapkan program pengembangan sektor pariwisata dengan menetapkan 10 Destinasi Wisata Prioritas maka sektor perjalanan dan sektor jasa personal, ultural, dan rekreasi mengalami perkembangan sangat signifikan.

Sektor perjalanan pada 2014 mengalami pertumbuhan yang cukup fantastis dari pertumbuhan negatif 7% menjadi positif 78,6% dan sampai akhir 2017 bisa tumbuh 16,3%.

Sektor jasa personal, kultural, dan rekreasi juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebelum 2015, neraca pembayaran sektor ini selalu negatif. Namun sejak 2015 neraca pembayaran sektor jasa personal, kultural, dan rekreasi berhasil mencatatkan surplus dengan pertumbuhan yang positif.

Pada 2015 sektor jasa personal, kultural, dan rekreasi mampu mencatatkan surplus neraca pembayaran sebesar US$44,67 juta dari yang sebelumnya negatif US$94,42 juta.

Dengan kata lain sektor jasa personal, kultural, dan rekreasi mampu tumbuh 147,3% pada 2015. Pada 2016 kinerja sektor jasa personal, kultural, dan rekreasi mengalami sedikit penurunan tetapi masih mampu mencatatkan surplus neraca pembayaran sebesar US$35,85 juta.

Pada akhir 2017, sektor jasa personal, kultural, dan rekreasi mampu tumbuh 92,1% dengan mencatatkan surplus neraca pembayaran sebesar US$68,87 juta.

Namun pengembangan sektor pariwisata sebagai driven factor sektor jasa kerap masih menghadapi kendala. Pengembangan sektor pariwisata masih terkendala kondisi infrastruktur penunjang yang sebagian besar tanggung jawabnya berada di pemerintah daerah.

Oleh karena itu, pemerintah pusat harus dapat mendorong pemerintah daerah untuk membangun sarana infrastruktur penunjang sektor pariwisata yang baik dan berkualitas internasional seperti akses transportasi yang baik, sarana penginapan (hotel) yang berkualitas, dan sarana akomodasi lainnya yang bertaraf internasional.

Hal ini karena infrastruktur pendukung sektor pariwisata yang tersedia selama ini masih belum memadai, termasuk ketersediaan sarana transportasi, hotel dan restoran sebagai infrastruktur pendukung utama.

Jika pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mampu memperbanyak destinasi wisata yang bertaraf internasional, maka sektor jasa akan tumbuh signifikan dan memberikan kontribusi nyata pada perekonomian Indonesia.

Bahkan sangat besar kemungkinan sektor jasa nantinya akan dapat menggantikan sektor industri yang sampai saat ini terus mengalami pertumbuhan yang menurun.

Dengan tumbuhnya sektor pariwisata maka akan mendatangkan devisa yang sangat besar dan menggerakkan sektor UMKM lokal serta menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Ketimpangan dan kemiskinan yang selama ini banyak terdistribusi di daerah akan dapat diminimalisasi secara signifikan.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia