Advertisement
Pemerintah Akui Ada Perbedaan Asumsi & Realisasi Harga Minyak
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah mengakui ada perbedaaan antara asumsi harga minyak dan realisasinya telah jauh berbeda. Sebagai informasi, asumsi harga minyak yang ditetapkan dalam UU APBN 2018 sebesar US$48 per barel. Sementara itu, harga minyak WTI telah melewati US$70 per barel dan Brent sekitar US$80 per barel.
"Pergerakan harga minyak memang mengalami peningkatan yang sangat tajam pada awal tahun ini dan masih berlangsung sampai sekarang, yang bedanya dalam asumsi APBN sangat besar," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta, Selasa (22/5/2018).
Advertisement
Dengan harga minyak yang menanjak tersebut, pihaknya mendapatkan penerimaan tambahan dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PNBP dan PPh Migas, tambahan tersebut akan digunakan untuk memberi bantuan kepada masyarakat kelas bawah dalam menjaga daya beli.
Artinya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang berhitung untuk memberikan subsidi energi tambahan. Sebelum memberikan subsidi tersebut, Kemenkeu akan menghitung keadaan keuangan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
Khusus untuk Pertamina, Sri Mulyani menjelaskan perusahaan BUMN tersebut mendapatkan tambahan biaya yang cukup besar karena harus mengimpor dengan harga yang lebih tinggi dan adanya kewajiban untuk menjual BBM dengan harga yang dipatok pemerintah, yakni untuk solar dan premium.
Namun, Pertamina juga mendapatkan keuntungan yang cukup moderat dikarenakan mulai banyak terjualnya BBM nonsubsidi.
"Kami sedang menghitung keuangannya, kebutuhannya, agar dia dapat memiliki kondisi keuangan yang sehat dan baik," tuturnya.
Sri Mulyani menerangkan pihaknya masih belum menentukan besaran subsidi yang akan diberikan. Hanya, ada kemungkinan subsidi solar ditingkatkan dari Rp500 per liter menjadi Rp1.000 per liter.
"Kalau sekarang baru Rp500 yang sudah tidak cukup, apakah dalam hal ini tambahan menjadi Rp1.000," imbuhnya.
Besaran tersebut masih dalam pembahasan dan hasilnya akan dilaporkan kepada DPR dalam mekanisme Laporan Semester I UU APBN 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- BI Rate Naik, Ekonom Berharap Bunga KUR Tak Ikut Naik
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Luhut Bentuk Tim Khusus
- Airlangga Nilai Nilai Tukar Rupiah Lebih Baik Dibandingkan Negara Lain
- Nilai Tukar Rupiah Remuk Akibat Konflik Iran-Israel, Ini Proyeksi Ekonom
- Kadin DIY: Pelemahan Rupiah Dongkrak Ekspor Bagi yang Bahan Bakunya Lokal
Advertisement
Jadwal Lengkap KRL Jogja Solo dan KRL Solo Jogja Hari Ini, Jumat 26 April 2024
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Tren Perlintasan Penumpang di Bandara Soetta Naik 10 Persen di Lebaran 2024
- InJourney Dukung Japanese Domestic Market di Sirkuit Mandalika
- Transaksi Rupiah di Lintas Negara Naik 100 Persen
- Harga Bawang Merah Naik 100 Persen, Ini Penyebabnya
- BI Rate Naik, Ekonom Berharap Bunga KUR Tak Ikut Naik
- IHSG Ditutup Melemah, Ini Tanggapan BEI DIY
- Kenaikan BI Rate 25 Basis Poin, Respon Kadin DIY: Keputusan Moderat
Advertisement
Advertisement