Advertisement
Sri Mulyani: Tak Cuma Indonesia, Dunia Pusing dengan Pajaknya Google, Facebook, Amazon, Netflix
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) memberikan draft tanggapan pemerintah kepada Ketua Rapat Paripurna Fadli Zon (kiri) didampingi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (tengah) pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019). - ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Saat ini seluruh negara di dunia merasa kesulitan dalam memajaki sejumlah perusahaan digital seperti Google, Facebook, Amazon, Netflix dan lainnya.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di sela Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, Selasa (11/06/2019), pasca dirinya menghadiri pertemuan negara negara G20 yang akhir pekan lalu diadakan di Jepang.
Advertisement
Kendati demikian, lanjut dia, seluruh negara yang hadir di pertemuan di Fukuoka, Jepang tersebut sepakat untuk bekerjasama perpajakan internasional dalam hal perpajakan digital.
"Kami sampaikan juga kepada Banggar, kemarin di G20, salah satu kemajuan yang paling penting adalah kerjasama perpajakan internasional, terutama untuk perpajakan digital. Karena yang pusing mengahadapi pajaknya Google, Facebook, Amazon, Netflix, itu tidak hanya kita, tapi seluruh dunia pusing," ujarnya, Selasa (11/06/2019).
BACA JUGA
Menurutnya, sejumlah negara kesulitan memajaki perusahaan digital tersebut karena perusahaannya tidak ada di negara tersebut, namun dia [perusahaan] mendapatkan revenue yang efektif.
"Sehingga tidak bisa diaplikasikan yang selama ini di dalam undang undang dan perjanjian pajak internasional yaitu BUT [badan usaha tetap], permanen establishment. Karena, mereka itu tidak perlu BUT di sini namun mereka mendapatkan revenuew yang cukup besar," ujarnya.
Oleh karena itu, saat ini prioritas tertinggi adalah melakukan redefinisi dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau permanent establishment tersebut.
"Ini yang akan menjadi salah satu tema kerja sama yang sangat bagus di G20 karena semua merasa erosi basis pajak yang sangat besar," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
BPH Migas Terbitkan 542.600 Rekomendasi BBM Bersubsidi
Kanwil DJP DIY Amankan Miliaran Rupiah dari Penegakan Hukum Pajak
Industri Tekstil Global Akan Bertemu di Jogja dalam Konferensi ITMF
Pendaftaran BTN Housingpreneur 2025 Sudah Dibuka, Catat Tanggalnya
Advertisement
Cek Harga Emas, Logam Mulia Antam, UBS dan Galeri24 Hari Ini
LPS Beri Layanan Kesehatan Gratis dan Bagi Sembako ke Warga Kepuharjo
Diskon Tiket Pesawat untuk Nataru Mulai Berlaku Hari Ini
Lindungi Tekstil Lokal, Purbaya Akan Melarang Impor Baplres
Ekonom UGM Nilai Defisit APBN Rp371,5 Triliun Masih Terkendali
Advertisement
Cek Harga Emas Hari Ini, Logam Mulia Antam, UBS, Galeri24 Kompak Naik
68 Gerai Pizza Hut di Inggris Bakal Ditutup
Trump Optimistis Bisa Capai Kesepakatan Dagang dengan China
Pasar Modal Makin Diminati, CMSE 2025 Catat Rekor Kunjungan
Purbaya Kenakan Bea Masuk Benang Kapas untuk Lindungi Tekstil Lokal
Advertisement
Pemerintah Pusat Dorong Pembentukan Dinas Ekraf di Daerah
Berita Pilihan
Advertisement
Jogja Segera Terbitkan Larangan Kantong Plastik Sekali Pakai di Pasar
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- LPS Beri Layanan Kesehatan Gratis dan Bagi Sembako ke Warga Kepuharjo
- Cek Harga Emas, Logam Mulia Antam, UBS dan Galeri24 Hari Ini
- Pendaftaran BTN Housingpreneur 2025 Sudah Dibuka, Catat Tanggalnya
- Industri Tekstil Global Akan Bertemu di Jogja dalam Konferensi ITMF
- Kanwil DJP DIY Amankan Miliaran Rupiah dari Penegakan Hukum Pajak
- BPH Migas Terbitkan 542.600 Rekomendasi BBM Bersubsidi
Advertisement
Advertisement
