Advertisement
Daya Beli Masyarakat Rendah, Ini Saran SBY pada Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-6. - Instagram @jokowi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono menilai kesulitan ekonomi, termasuk lemahnya daya beli masyarakat adalah nyata. Ini terjadi pada masyarakat berpenghasilan rendah dan kaum tidak mampu.
Yudhoyono (SBY) mengatakan bahwa penurunan daya beli juga ditandai perlambatan penjualan retail, penurunan penjualan mobil dan motor, serta perlambatan konsumsi makanan. Juga ditandai tekanan terhadap upah riil petani dan pekerja konstruksi.
Advertisement
“Kita tahu, ada dua cara untuk meningkatkan penghasilan dan daya beli rakyat. Pertama melalui mekanisme ekonomi, yaitu dengan meningkatkan pertumbuhan dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Yang kedua, bagi mereka yang benar-benar mengalami kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya, pemerintah perlu memberikan bantuan,” katanya pada Pidato Refleksi Pergantian Tahun di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
SBY menjelaskan bahwa APBN 2020 disediakan anggaran perlindungan sosial berjumlah Rp 372,5 triliun. Anggaran ini baginya cukup besar meski tidak sebesar anggaran untuk pembangunan infrastruktur sekitar Rp419 triliun.
BACA JUGA
Belanja infrastruktur yang terlalu tinggi dan menomorduakan pembangunan manusia, menurutnya tidak tepat dan tidak adil. Termasuk jika mengabaikan bantuan kepada rakyat miskin dan sedang susah.
“Kita tidak boleh berpikir terlalu kapitalistik dan neo liberalistis dalam pembangunan ekonomi. Paham-paham itu tidak peka terhadap kemiskinan, kesenjangan dan keadilan sosial. Paham demikian berarti bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila yang ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.
SBY lalu membanggakan pemerintahannya selama 2004—2014 yang dianggap punya pengalaman baik dengan program perlindungan sosial. Waktu itu dia sebut Program-Program Pro Rakyat.
“Dalam waktu sepuluh tahun 2004–2014 kita bisa menurunkan angka kemiskinan sebesar 6 persen. Sekali lagi Demokrat mendukung setiap kebijakan dan program yang berpihak kepada rakyat kecil,” ucapnya.
BACA JUGA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Rentenir dan Pinjol Ilegal Kini Bisa Dipidana, Ini Aturannya
- Pemerintah Tanggung PPh 21 Pekerja 5 Sektor Padat Karya 2026
- Venezuela Punya Cadangan Minyak Terbesar, tapi Produksi Anjlok
- Penjualan Tiket KAI Tembus 4 Juta pada Arus Balik Nataru
- GIPI DIY: Nataru Ramai, Lama Tinggal Wisatawan Masih Jadi PR
Advertisement
Agenda Event, Pariwisata, Konser dan Olahraga, 7 Januari 2026
Advertisement
Jadi Primadona, Umbul Pelem Klaten Raup Omzet Miliaran Sepanjang 2025
Advertisement
Berita Populer
- Libur Nataru, Konsumsi Pertamax Naik 3,5 Persen
- BI Proyeksikan Ekonomi DIY 2026 Tumbuh hingga 5,7 Persen
- Harga Emas Hari Ini 7 Januari 2026, UBS dan Galeri24 Melonjak
- Rentenir dan Pinjol Ilegal Kini Bisa Dipidana, Ini Aturannya
- Ekonomi Vietnam Tumbuh 8,02 Persen pada 2025, Tertinggi 3 Tahun
- Konsumsi Dex Series di Jateng-DIY Naik 35,6 Persen Saat Nataru 2026
Advertisement
Advertisement



