Advertisement
OJK Dinilai Bertanggung Jawab atas Masalah Perasuransian

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dinilai menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab atas munculnya sejumlah masalah di sektor perasuransian.
Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih menyatakan bahwa masalah-masalah perasuransian saat ini mencakup berbagai lini dan melibatkan berbagai lembaga. Misalnya, dugaan korupsi akan melibatkan Kejaksaan Agung dan potensi kerugian negara akan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Advertisement
Adapun, Alamsyah menilai bahwa proses administratif industri asuransi dan pengawasannya merupakan tanggung jawab OJK. Kedua aspek tersebut dinilai sebagai salah satu penyebab munculnya masalah perasuransian sehingga OJK menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk mencari penyelesaian.
Berbagai permasalahan tersebut merujuk pada kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero) yang kini sedang mencuat. Selain itu, terdapat pula masalah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang belum terselesaikan.
"Mereka adalah otoritas yang diberi tugas untuk mengatur, mengawasi, memberikan perlindungan kepada konsumen, menyidik, hingga memberikan sanksi. Tentunya untuk menjalankan fungsi tersebut mereka harus memiliki suatu sistem terintegrasi untuk deteksi dan peringatan dini yang berbasis pada risiko," ujar Alamsyah kepada Bisnis, Minggu (19/1/2020).
Dia menjelaskan bahwa sangat penting bagi OJK untuk memiliki sistem manajemen risiko terintegrasi. Salah satu aspek dari sistem tersebut adalah proses rekrutmen dan profiling direksi perusahaan asuransi.
Menurut Alamsyah, proses tersebut menjadi sangat vital karena akan menentukan bagaimana arah perusahaan asuransi di bawah pimpinan yang diloloskan oleh OJK. Hal tersebut penting karena perusahaan asuransi mengelola dana nasabah sehingga perusahaan harus memiliki integritas.
"Kita boleh kecewa dengan OJK [karena kinerjanya] tapi kita harus menjaga marwahnya," ujar Alamsyah.
Terkait berbagai masalah asuransi saat ini, jika telah memasuki level krisis, Alamsyah menilai bahwa pemerintah perlu mengambil langkah yang tepat dan cermat. Salah satunya adalah dengan menunjuk pihak yang berkompeten dalam melakukan komunikasi krisis.
"Hal tersebut agar tidak setiap orang berbicara atas nama pemerintah dan membingungkan publik," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Masuk Indonesia, Minuman Beralkohol dan Daging Babi Asal Amerika Serikat Tetap Kena Tarif Impor
- Ribut-Ribut Beras Oplosan, Kemendag Minta Produsen Tarik Beras dari Peredaran
- 10 Besar Produk Ekspor Nonmigas AS ke Indonesia yang Kini Dipatok Tarif 0 Persen
- Harga Emas Galeri24 dan UBS di Pegadaian Hari Ini, Mulai Rp996.000
- Bersiap Impor Minyak dari Amerika Serikat, Pertamina Minta Dukungan Aturan dari Pemerintah
Advertisement

Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement

Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas Galeri24 dan UBS di Pegadaian Hari Ini, Mulai Rp996.000
- 10 Besar Produk Ekspor Nonmigas AS ke Indonesia yang Kini Dipatok Tarif 0 Persen
- Konsumsi Pertalite di Jawa Tengah dan DIY Turun 6 Persen
- Ribut-Ribut Beras Oplosan, Kemendag Minta Produsen Tarik Beras dari Peredaran
- Masuk Indonesia, Minuman Beralkohol dan Daging Babi Asal Amerika Serikat Tetap Kena Tarif Impor
- eL Hotel Yogyakarta - Malioboro Raih Penghargaan The Top 10% of Hotels Worldwide dalam Tripadvisor Travelers Choice Award 2025
Advertisement
Advertisement