Advertisement
OJK Dinilai Bertanggung Jawab atas Masalah Perasuransian
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dinilai menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab atas munculnya sejumlah masalah di sektor perasuransian.
Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih menyatakan bahwa masalah-masalah perasuransian saat ini mencakup berbagai lini dan melibatkan berbagai lembaga. Misalnya, dugaan korupsi akan melibatkan Kejaksaan Agung dan potensi kerugian negara akan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Advertisement
Adapun, Alamsyah menilai bahwa proses administratif industri asuransi dan pengawasannya merupakan tanggung jawab OJK. Kedua aspek tersebut dinilai sebagai salah satu penyebab munculnya masalah perasuransian sehingga OJK menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk mencari penyelesaian.
Berbagai permasalahan tersebut merujuk pada kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero) yang kini sedang mencuat. Selain itu, terdapat pula masalah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang belum terselesaikan.
"Mereka adalah otoritas yang diberi tugas untuk mengatur, mengawasi, memberikan perlindungan kepada konsumen, menyidik, hingga memberikan sanksi. Tentunya untuk menjalankan fungsi tersebut mereka harus memiliki suatu sistem terintegrasi untuk deteksi dan peringatan dini yang berbasis pada risiko," ujar Alamsyah kepada Bisnis, Minggu (19/1/2020).
Dia menjelaskan bahwa sangat penting bagi OJK untuk memiliki sistem manajemen risiko terintegrasi. Salah satu aspek dari sistem tersebut adalah proses rekrutmen dan profiling direksi perusahaan asuransi.
Menurut Alamsyah, proses tersebut menjadi sangat vital karena akan menentukan bagaimana arah perusahaan asuransi di bawah pimpinan yang diloloskan oleh OJK. Hal tersebut penting karena perusahaan asuransi mengelola dana nasabah sehingga perusahaan harus memiliki integritas.
"Kita boleh kecewa dengan OJK [karena kinerjanya] tapi kita harus menjaga marwahnya," ujar Alamsyah.
Terkait berbagai masalah asuransi saat ini, jika telah memasuki level krisis, Alamsyah menilai bahwa pemerintah perlu mengambil langkah yang tepat dan cermat. Salah satunya adalah dengan menunjuk pihak yang berkompeten dalam melakukan komunikasi krisis.
"Hal tersebut agar tidak setiap orang berbicara atas nama pemerintah dan membingungkan publik," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kadin DIY: Pelemahan Rupiah Dongkrak Ekspor Bagi yang Bahan Bakunya Lokal
- Pakar UGM Sebut Anjloknya Rupiah karena Faktor Global
- Menparekraf: Pulau Bali Belum Overtourism tapi Bali Selatan Terlihat Padat
- Satgas Pemberantasan Keuangan Ilegal Blokir 585 Situs Pinjol Ilegal
- Melemahnya Rupiah Tidak Lantas Mendorong Naiknya Kunjungan Wisman ke DIY
Advertisement
Pansus DPRD DIY Mulai Bahas Perubahan Aturan Soal Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur
Advertisement
Pengunjung Kopi Klotok Membeludak Saat Libur Lebaran, Antrean Mengular sampai 20 Meter
Advertisement
Berita Populer
- Usai Libur Lebaran, Harga Cabai, Daging, Bawang Merah dan Gula Kompak Naik
- INNSiDE Yogyakarta Umumkan Pemenang Grand Prize Bu Iin
- Antisipasi Perang Iran Israel, Program Gas Murah Bakal Dilanjutkan
- PT KAI Sebut KA Joglosemarkerto Jadi Favorit saat Libur Lebaran
- Nilai Tukar Rupiah Remuk, Ini Langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Selamatkan Ekonomi
- Menparekraf: Pulau Bali Belum Overtourism tapi Bali Selatan Terlihat Padat
- Mark Zuckerberg Jadi Orang Terkaya Ke-3 di Dunia, Kalahkan Elon Musk
Advertisement
Advertisement