Belanja Kelompok Masyarakat Bawah Lebih Lambat Pulih akibat Pandemi

Harianjogja.com, JAKARTA — Mandiri Institute menilai kelompok masyarakat di kelas ekonomi bawah mengalami pemulihan belanja yang lebih lambat dari kelas lainnya. Hal tersebut menunjukkan masyarakat bawah merasakan dampak cukup berkepanjangan dari pandemi Covid-19.

Hal tersebut tercantum dalam hasil riset Mandiri Institute bertajuk Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Belanja Rumah Tangga: Menuju Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi yang Berkelanjutan.

Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono menjelaskan bahwa secara keseluruhan terdapat pemulihan belanja masyarakat pada kuartal III/2021. Pelonggaran bertahap dari PPKM memicu kenaikan belanja.

Meskipun begitu, berdasarkan catatan Mandiri Institute, pemulihan belanja tidak terjadi secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Pemulihan yang lebih cepat terjadi di kelas menengah dan atas, sedangkan kelas bawah masih berjibaku dengan kondisi ekonominya.

"Terlihat adanya divergensi belanja masyarakat berdasarkan kelompok pendapatan. Sepanjang 2020, pemulihan belanja kelompok bawah dan menengah berjalan secara konsisten. Namun sejak Februari 2021, kelompok bawah pulih lebih lama dibandingkan kelompok menengah," ujar Teguh pada Senin (1/11/2021).

Dia menjelaskan bahwa saat ini belanja masyarakat sudah kembali ke tingkat periode prapandemi. Belanja masyarakat pada kuartal III/2021 mengalami kontraksi 19 persen secara kuartalan (quarter-to-quarter/QtQ). Namun, belanja masyarakat itu tercatat meningkat 8 persen secara tahunan (yea-on-year/YoY).

Menurut Teguh, keseimbangan pemulihan kesehatan dan ekonomi mulai terasa pada akhir kuartal III/2021. Hal tersebut terlihat dari tren penurunan kasus baru Covid-19 yang diiringi dengan pemulihan belanja masyarakat.

Mandiri Institute menilai bahwa penerapan PPKM Darurat secara efektif mampu mengurangi mobilitas dan menekan kasus Covid-19 dan aktivitas ekonomi masyarakat masih mempunyai ruang untuk tetap berjalan.

"Tantangan terbesar adalah mempertahankan keseimbangan ini ke depan. Monitoring mobilitas, kasus dan kondisi ekonomi secara reguler dan mutakhir amat diperlukan. Selain itu, distribusi vaksin dan proses tes dan tracing agar dilakukan lebih baik dan cepat dengan biaya PCR/antigen yang lebih terjangkau," ujar Teguh.

Sumber : JIBI/Bisnis.com