Ekonomi Ditargetkan Tumbuh 5,4% di 2026, Ini Pandangan Ekonom DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menetapkan asumsi makro pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar Rp16.500 per dolar AS. Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Nano Prawoto berpandangan ini merupakan target yang optimis.

BACA JUGA: Bantul Dinilai Belum Aman dari Tindak Kejahatan Jalanan

Menurutnya target ini bisa dicapai asal dibarengi dengan kebijakan yang cepat, tepat, dan responsif terhadap dinamika domestik dan global. Stabilitas harga juga perlu dijaga agar konsumsi domestik tetap kuat. Kemudian mendorong investasi, belanja produktif, dan penguatan ekspor.

Ia menyebut kunci untuk menarik investasi dan memperkuat ketahanan ekonomi adalah dengan melakukan reformasi struktural dan deregulasi dengan menyederhanakan izin usaha.

"Target itu menurut saya target yang optimis," tuturnya, Selasa (19/8/2025).

Nano menjelaskan untuk stabilitas nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.500-Rp16.900 per dolar AS. Sebab Tarif Trump masih menjadi isu serius di perdagangan dunia saat ini.

Dia mengatakan pengenaan tarif resiprokal 19% untuk produk Indonesia ke AS
sangat realistis dan masih lebih rendah dari negara lain. Indonesia perlu segera menyesuaikan kebijakan tersebut dengan efisiensi produksi. Sementara ekspor masih bisa ditingkatkan dengan mencari negara tujuan baru.

"Subsidi, jaminan pasokan energi dan pangan menjadi penting untuk stabilitas harga dengan inflasi 2,5%," jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan tantangan yang perlu dicermati ke depan adalah isu ketidakpastian global, khususnya ketegangan perdagangan internasional dan perlambatan ekonomi China. Ini bisa berdampak pada kinerja ekspor dan investasi indonesia.

Selain itu volatilitas harga energi dan pangan juga turun mengganggu inflasi domestik. Tantangan domestik lainya adalah penyerapan anggaran daerah lambat dan cenderung ditumpuk di akhir tahun, sehingga berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tantangan lain bisa jadi resiko moneter stabilitas nilai tukar dan arus modal yang bisa mendepresiasi rupiah di masa yang akan datang," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Purnawan Hardiyanto berpandangan target yang dibuat pemerintah menunjukkan langkah kehati-hatian. Menurutnya saat kampanye di Pilpres, Prabowo Subianto menjanjikan ekonomi Indonesia  bisa tumbuh 8%.

Lalu dengan target pertumbuhan 5,4% di 2026, Purnawan sebut lebih realistis, meski tetap berat. Mengingat kemampuan APBN dalam menstimulus perekonomian melalui manuver kebijakan fiskal sangat terbatas. Beban APBN semakin berat karena harus membayar utang jatuh tempo.

"Sebaiknya pemerintah membatasi opsi kenaikan pajak untuk meningkatkan penerimaan negara mengingat ekonomi masyarakat sedang lesu," tuturnya.

Dia mengatakan penurunan bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ditengarai akan mendorong pemerintah daerah menaikkan pajak daerah untuk mengganti penurunan penerimaan daerah dari bantuan pemerintah pusat.

Kemudian terkait target inflasi 2,5%, ia memperkirakan bisa tercapai, akan tetapi inflasi rendah ini lebih disebabkan karena lesunya daya beli masyarakat.

Target nilai tukar Rp16.500 per dolar AS dia sebut menunjukkan pesimisme pemerintah dalam upaya memperkuat mata uang rupiah. Pemerintah mematok dan mempertahankan nilai tukar di tingkat yang sekarang. Ia menduga pemerintah masih menunggu dampak dari kebijakan tarif AS.

"Pada dasarnya target APBN ini menunjukkan pemerintah cari aman, realistis, tidak terlalu optimis, cukup mempertahankan seperti apa yang dicapai saat ini," ungkapnya.

Sementara itu, tantangan yang perlu diwaspadai kedepan adalah dampak perang dagang AS-China, konflik Timur Tengah, dan perang sanksi ekonomi sebagai dampak invasi Rusia ke Ukraina. Dalam kampanyenya di Pilpres, Donald Trump menjanjikan perang Rusia-Ukraina akan dia selesaikan sehari setelah dia dilantik. Kenyataannya sampai sekarang Trump belum bisa melakukan apapun untuk merealisasi janjinya tersebut.

Beberapa tantangan ini menurutnya bisa menjadi faktor yang berdampak buruk pada perekonomian Indonesia. Dan faktor-faktor ini di luar kendali pemerintah Indonesia. "Ini yang harus diwaspadai dan diantisipasi," ujarnya. (**) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News