Pendapatan Operator Seluler Diklaim Menurun, Ini Penyebabnya

Harianjogja.com, JAKARTA – Industri telekomunikasi masih dihantui dengan perang tarif yang membuat pendapatan operator dan kualitas layanan masyarakat tidak optimal. 

Pemerintah diharapkan terlibat dalam pengaturan harga untuk industri telekomunikasi yang lebih sehat dan kualitas layanan yang lebih baik di era digital. 

Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam mengatakan setelah lebih dari 1,5 tahun pandemi Covid-19 terjadi, persaingan antaroperator seluler masih sangat intens.

Operator berlomba untuk menghadirkan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya paket data unlimited dengan harga yang terjangkau.

“Namun, [harga yang terjangkau] menunjukkan bahwa kompetisi pasar masih terdorong pada persaingan harga, yang disayangkan tidak mendorong peningkatan kualitas layanan yang berdampak pada penurunan tarif rupiah per megabite,” kata Hendri dalam acara diskusi Akhir Tahun Telekomunikasi, Kamis (2/12/2021).  

Hendri mengatakan perang harga berdampak pada arus kas operator seluler yang rendah, bahkan beberapa ada yang mencatatkan kinerja yang negatif. 

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (Atsi) Ririek Adriansyah mengatakan saat ini tarif layanan di industri telekomunikasi selular persaingan harga masih cukup berat. 

Pemerintah diharapkan dapat terlibat dalam pengaturan harga agar industri menjadi lebih sehat. “Agar persaingan di industri telekomunikasi kemudian menjadi lebih sehat,” kata Ririek. 

Dia menuturkan harga yang terlalu murah secara jangka pendek nampak baik untuk masyarakat, tetapi sebenarnya untuk jangka panjang kurang baik. Tarif murah mengganggu arus keuangan operator yang juga berisiko turunnya kualitas layanan yang diterima masyarakat. 

Sebagai gambaran untuk meningkatkan kualitas layanan operator membutuhkan dukungan permodalan yang kuat. Dampak dari pendapatan yang rendah adalah turunnya kualitas layanan operator seluler. Dalam beberapa hal dikhawatirkan operator tersebut tidak dapat bertahan. 

“Ini yang harus kita cari titik keseimbangan dan pemerintah bisa membuat peraturan yang mengatur harga layanan lebih adil, yang membuat operator dapat menjaga kualitas layanan,” kata Ririek.

BACA JUGA:  Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia