Ancaman Resesi & Perang Bikin Pengusaha Mebel Ketar-ketir, Target Ekspor Terpaksa Dikurangi

Harianjogja.com, JOGJA—Kondisi ekonomi global yang terjadi saat ini membuat pelaku usaha bidang permebelan ketar-ketir sehingga terpaksa harus mengoreksi target ekspor mebel dan kerajinan pada 2024 mendatang. Selain dampak dari perang Rusia-Ukraina di Eropa, isu resesi global di beberapa negara menjadi pemicunya.

Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Subur mengatakan dengan kondisi global yang saat ini dinilai berat, maka target ekspor pada akhir 2024 sebesar US$5 miliar dikoreksi.

"Kami koreksi targetnya. Jadi pertumbuhan ekspor yang kami canangkan sebesar 13 persen, kami koreksi. Tampaknya di tahun ini kami proyeksi ekspor tumbuh 8-9 persen tahun ini. Itu sangat bagus," katanya di sela kegiatan Rakernas HIMKI di Jogja, Rabu (23/2/2023).

BACA JUGA : Gencar Isu Resesi Global, Ekspor Produk Art and Furniture

Dijelaskan Subur, pasar ekspor terbesar untuk market mebel dan kerajinan asal Indonesia berada di zona Amerika sebesar 54%. Di zona ini, katanya, mengalami inflasi berat sehingga HIMKI harus mengoreksi target ekspor pada tahun ini dan tahun depan. Meski begitu, ia berharap kondisi tahun depan kondisi pasar membaik dan bisa kembali menggairahkan pasar ekspor.

"Kami saat ini menjajaki market yang masih terbuka, seperti middle east, India, Afrika Selatan, Argentina dan Kanada. Kami akan coba mengarahkan pasar kita ke sana dan mencoba menjaga pasar dalam negeri," katanya.

Wilayah Asia Pasifik merupakan pasar terbesar untuk mebel dan kerajinan dibandingkan pasar Eropa dan Amerika. Angkanya lebih dari 35% secara global. Hanya saja, Indonesia belum banyak masuk Asia Pasifik karena dikuasi produk China. "Meski begitu, kami masuk ke lini lainnya seperti midle east, Afrika, India dan lainnya. Secara global postur pasar mebel besar sekitar US$500 miliar sementara dari Indonesia baru 1 persen, hanya US$5 miliar outputnya," katanya.

Subur menjelaskan, sejumlah persyaratan administrasi masih menjadi kendala ekspor mebel dan kerajinan asal Indonesia untuk masuk ke Eropa. Salah satunya masalah sertifikat Forest Stewardship Council (FSC). Padahal, untuk ekspor ke Eropa pihaknya sudah memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK. 

BACA JUGA : Ekspor Mebel DIY Kalah dari Vietnam

"Setelah 10 tahun kami menggunakan SVLK, namun dalam perjalananya masyarakat Eropa justru mempercayai adanya FSC. Jadi kami meminta hanya satu yang diakui, antara FSC dan SVLK, kami minta kesetaraan. Kalau kami gunakan SVLK ya tidak perlu FSC. Kami akan kampanyekan masalah ini," katanya.

Legalitas Kayu

Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KLHK Kusdianto menjelaskan sudah dilakukan perubahan SVLK lama dengan yang baru. Sejak 2020, SVLK diganti dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Perubahan tersebut tertuang dalam SK LKHK No.9895.

"Jadi SVLK ini mengenai legaliti. Jadi disitu selain dari sumber yang legal, sumbernya itu juga bisa diperbarui, dari hutan-hutan yang bisa diperbarui," katanya.

SVLK yang baru, katanya, akan menjawab masalah yang dihadapi para pengekspor. Pada 15 Maret 2023, pihaknya akan mengganti sedikit logo SVLK dengan paradigma baru. "SVLK yang baru ini syarat-syaratnya akan mendukung kebutuhan para pengekspor ke Eropa. SVLK adalah mandatori yang mendukung untuk antideforestasi dan akan terus kami negosiasikan dengan Eropa," katanya.

Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kemenperin Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan, sejak 2022 lalu pemerintah sudah mendorong subsidi alat produksi bagi para pelaku usaha. Anggaran yang disediakan saat itu sebesar Rp3,4 miliar untuk sembilan perusahaan. 

"Kami tahun ini mengalokasikan Rp7,5 miliar hingga Rp9 miliar untuk program subsidi alat produksi, untuk injeksi teknologi, meningkatkan kapasitas kinerja mesin dan produksi. Subsidi sampai 30% kalau memenuhi syarat," katanya.

BACA JUGA : Ekspor Mebel Naik Tipis, Perajin Bidik Pasar Lokal

Selain itu, pihaknya juga berkolaborasi dengan desainer untuk menghasilkan desain produk yang bisa diminati pasar. Tahun lalu ada lima perusahaan yang mengikuti program konsep desainer. "Jadi kami berikan satu desainer yang untuk satu perusahaan. Hasil kolaborasi desainer dengan perusahaan ini bisa dinikmati oleh semua dengan membayar royalti ke desainer," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News