Advertisement
Aturan Baru Harga Rumah Bersubsidi Masih Disusun
Ilustrasi rumah / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Aturan baru berupa Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait dengan harga rumah bersubsidi masih disusun. Hal ini diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
"Kepmen harga rumah subsidi yang baru, saya belum tandatangani, tapi Peraturan Menteri Keuangan atau PMK-nya sudah terbit. Kepmen-nya sedang proses ini," ujar Basuki di Jakarta, Kamis (29/6/2023).
Advertisement
Menurut dia, dengan adanya PMK mengenai harga baru rumah subsidi, baru kemudian diturunkan pada Kepmen PUPR untuk dilaksanakan oleh bank-bank.
Kepmen PUPR tersebut statusnya sudah sirkular jadi sudah cepat, di mana sirkular berarti sudah diparaf oleh semua pejabat eselon I. Dengan demikian pengembang rumah subsidi akan melakukan penyesuaian harga setelah ditandatanganinya Kepmen PUPR mengenai harga baru rumah subsidi.
Basuki mengatakan nantinya Kepmen tersebut setelah ditandatangani akan disosialisasikan. Kepmen PUPR mengenai harga rumah subsidi tersebut pastinya akan diterbitkan secepatnya pada tahun ini.
BACA JUGA: Menikmati Libur Iduladha, Presiden Jokowi Bermain Bersama Cucu di Jogja
Kementerian Keuangan menetapkan aturan baru mengenai batas harga rumah bersubsidi bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam beleid PMK 60/PMK.010/2023, Kemenkeu mengatur batasan harga jual maksimal rumah tapak yang diberikan pembebasan PPN menjadi Rp162 juta sampai dengan Rp234 juta untuk 2023.
Pembaruan fasilitas Pembebasan PPN ini menjadi instrumen pemerintah untuk menambah lagi jumlah rumah yang disubsidi sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat membeli rumah layak huni dengan harga terjangkau.
Pada peraturan sebelumnya, batasan maksimal harga rumah tapak yang dibebaskan PPN adalah antara Rp150,5 juta sampai dengan Rp219 juta.
Kenaikan batasan ini mengikuti kenaikan rata-rata biaya konstruksi sebesar 2,7 persen per tahun berdasarkan Indeks Harga Perdagangan Besar. Fasilitas pembebasan PPN tersebut ditujukan untuk mendukung penyediaan setidaknya 230.000 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ditargetkan oleh pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemendag Ingin Merevisi Harga Eceran Tertinggi Minyakita
Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik, Presiden Beri Restu
BI Sebut Pengenaan Tarif AS Bisa Pengaruhi Prospek Ekonomi Global
Bulan Ini 15.000 Koperasi Desa Merah Putih Ditargetkan Beroperasi
Advertisement
Bunga Acuan Dipangkas Lagi Jadi 5 Persen, Ini Penjelasan BI
Saham Bank BCA Anjlok, Gegara Isu Mau Diambil Alih Danantara
Rp120 Triliun Uang Masyarakat Raib Gegara Investasi dan Pinjol Ilegal
OJK Cabut Izin Usaha Bank Perekonomian di Deli Serdang, Ini Alasannya
Harga Emas Antam Batangan Hari Ini 20 Agustus 2025 Termurah RpRp998.500
Advertisement
Perubahan Sistem Bank Mandiri Taspen Rampung, Layanan Kini Makin Andal
Mendag: Pakaian Bekas Impor Rusak Industri Dalam Negeri
Daftar Penyakit yang Tidak Ditanggung BPJS 2025
Gunakan NIK, OJK Blokir Pelaku Penipuan Online ke Akses Keuangan
DPR Bakal Gelar Rapat Tertutup dengan Danantara, Ini Alasannya
Advertisement
Kemendagri Tegur Bulog Soal Aplikasi SPHP yang Mempersulit Pedagang
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Kebun Bunga Lor JEC Jadi Destinasi Wisata Baru di Banguntapan Bantul
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas Antam Batangan Hari Ini 20 Agustus 2025 Termurah RpRp998.500
- OJK Cabut Izin Usaha Bank Perekonomian di Deli Serdang, Ini Alasannya
- Rp120 Triliun Uang Masyarakat Raib Gegara Investasi dan Pinjol Ilegal
- Saham Bank BCA Anjlok, Gegara Isu Mau Diambil Alih Danantara
- Bunga Acuan Dipangkas Lagi Jadi 5 Persen, Ini Penjelasan BI
- Bulan Ini 15.000 Koperasi Desa Merah Putih Ditargetkan Beroperasi
- BI Sebut Pengenaan Tarif AS Bisa Pengaruhi Prospek Ekonomi Global
Advertisement
Advertisement
