Pemerintah Siapkan Perpres, Driver Ojol Bakal Berstatus UMKM
Pemerintah menyiapkan Perpres yang mengatur status pengemudi ojol sebagai pelaku UMKM, termasuk kemudahan akses KUR dan kepastian hukum.
Ilustrasi pinjaman online (pinjol) (Freepik)
Harianjogjacom, JAKARTA—Perilaku petugas penagihan atau debt collector di sektor pinjaman online (pinjol) menjadi salah satu pengaduan yang paling banyak diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan selama Januari 2022–Januari 2024. OJK mencatat pengaduan yang masuk terkait layanan perilaku petugas penagihan pinjol mencapai 4.298 pengaduan pada periode tersebut.
Jenis pengaduan ini menjadi layanan bermasalah tertinggi yang masuk lima besar di sektor fintech P2P. Selain masalah perilaku petugas penagihan, OJK menemukan pengaduan terkait penipuan, seperti pembobolan rekening, skimming, phising, dan social engineering di sektor pinjaman online. Jumlahnya mencapai 907 pengaduan.
Baca Juga
Perusahaan Pinjol Jadi Sarana Cuci Uang? Begini Penjelasan Ekonom
Butuh Uang dan Mau Akses Pinjol? Baca Informasi Ini Dulu
Meski Sesuai Ketentuan, OJK DIY Wanti-wanti Risiko Bayar UKT dengan Pinjol
Kemudian diikuti dengan permasalahan kegagalan atau keterlambatan transaksi yang mencapai 495 pengaduan, permasalahan imbal hasil atau return sebanyak 361 pengaduan, dan permasalahan bunga, denda atau penalti yang tembus 290 pengaduan. Selain itu, OJK juga menemukan lima masalah produk di sektor fintech P2P. Perinciannya, sebanyak 7.525 pengaduan berkaitan dengan pinjaman online multiguna. Menyusul masalah pinjaman online produktif mencapai 1.948 pengaduan. Berikutnya, regulator turut menerima 4 pengaduan kredit atau pembiayaan modal kerja dan 3 pengaduan masing-masing terkait pembiayaan multiguna pembayaran angsuran dan penjaminan kredit atau pembiayaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Pemerintah menyiapkan Perpres yang mengatur status pengemudi ojol sebagai pelaku UMKM, termasuk kemudahan akses KUR dan kepastian hukum.
Pieter Huistra menyebut pemain asing PSS Sleman masih beradaptasi. PSS juga membuka peluang merekrut pemain lokal dan menyiapkan uji coba.
MA mengoreksi perhitungan kerugian negara kasus korupsi timah. Dari Rp300 triliun, kerugian keuangan negara ditetapkan Rp28,9 triliun.
Pemkab Temanggung mendukung wacana guru PPPK menjadi ASN pusat. Beban APBD daerah berpotensi berkurang sekitar Rp150,5 miliar.
DPRD Bantul mengkaji usulan perubahan Perbup BUMKalma setelah pengelola menyoroti kebutuhan operasional dan penguatan kelembagaan.
Perpres ojol masih difinalisasi Komdigi. Pemerintah menguji formula bagi hasil yang adil bagi pengemudi dan menjaga bisnis platform ride-hailing.