Advertisement
Akui Lakukan Monopoli Layanan Jasa Kurir, Shopee & Shopee Express Siap Ubah Perilaku
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—PT Shopee International Indonesia (Shopee) dan PT Nusantara Ekspres Kilat (Shopee Express) mengakui telah melanggar Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat 1 huruf a UU No.5/ 1999 terkait layanan jasa pengiriman (kurir) di platform Shopee.
Pasal 19 huruf (d) adalah ketentuan tentang perilaku diskriminasi. Pasal ini melarang pelaku usaha untuk melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat berupa praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
Advertisement
Sementara pasal pasal 25 ayat 1 huruf (a) UU No. 5/1999 (Posisi Dominan) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan untuk menetapkan syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.
Adapun sidang dipimpin oleh Ketua Majelis KPPU Aru Armando, dengan Anggota Majelis Gopprera Panggabean dan Budi Joyo Santoso, dan dihadiri oleh para Terlapor beserta kuasa hukumnya.
BACA JUGA: Shopee Pecat Karyawan di Indonesia, Ini Pesangon yang Diberikan
"Pengakuan perilaku diskriminatif itu dituangkan dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku yang akan ditandatangani Shopee maupun Shopee Express pada sidang selanjutnya," demikian bunyi keterangan resmi KPPU yang dikutip, Rabu (26/6/2024).
Sebelumnya Shopee mengajukan perubahan perilaku pada tanggal 20 Juni 2024, dan disetujui oleh Majelis Komisi dengan membacakan poin-poin Pakta Integritas Perubahan Perilaku serta syarat dan kewajiban perubahan perilaku pada masing-masing Terlapor.
Poin-poin dalam Pakta yang disampaikan Majelis Komisi tersebut pada prinsipnya memuat bahwa masing-masing Terlapor menerima Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang disampaikan Investigator dan mengakui perbuatan sebagaimana diuraikan dalam LDP, serta mengajukan permohonan kesempatan perubahan perilaku perkara a quo dengan syarat dan kewajiban.
Pada sidang hari ini, kedua Terlapor menerima poin-poin Pakta tersebut, termasuk mengakui dugaan pelanggaran yang diuraikan dalam LDP.
Majelis Komisi akan melanjutkan persidangan berikutnya dengan agenda Penandatanganan Pakta Integritas pada tanggal 2 Juli 2024.
Sumber: bisnis.com
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Mendag Sita 11.000 Ton Siku Baja Tanpa SNI Senilai Rp11 Miliar
- Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia Diklaim Mampu Menarik Investasi dari Jepang
- Harga Rokok di Indonesia Disebut Terlalu Murah, Picu Banyaknya Perokok
- Wuih! Bank Dunia Sebut Harga Beras di Indonesia Termahal se-Asia Tenggara
- Momen 5 Tahun Transformasi BUMN, PLN Lakukan Penyalaan Pertama Bantuan Pasang Baru Listrik di DIY
Advertisement
Jadwal KA Prameks dari Stasiun Tugu Jogja ke Kutoarjo, Minggu 29 September 2024
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Hanya Sepekan, Rp9,73 Triliun Modal Asing Kabur dari RI
- Komunitas Baju Bekas Ingin Ada Pengecualian Terbatas untuk Kebijakan Larangan Impor
- Hari Ini Harga Cabai Rawit Naik Lagi Jadi Rp45.170 per Kilogram
- Lima Tahun Di Bawah Kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir, Pengguna Mobil Listrik Alami Kenaikan
- 75 Juta Gen Z Indonesia Bisa Kesulitan Keuangan Gegara Tren YOLO dan FOMO
- WG Event Organizer Gelar Piala Srigala Offline Tournament Efootball Mobile 2025
- Pakar UGM Sebut Sentimen Eksternal Mendorong Penguatan Rupiah
Advertisement
Advertisement