Advertisement
Pakar UGM Sebut Pengecer Gas Melon Tidak Perlu Dihapus, Ini Alasannya..
LPG 3 Kg di pangkalan. - Ilustrasi - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Saran dari Ombudsman RI (ORI) agar ke depan tidak ada lagi pengecer elpiji 3 kg atau gas melon, dan mengubah mereka menjadi pangkalan dinilai kurang tepat.
Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi mengatakan jika pengecer dihapus maka bisa merusak distribusi elpiji 3 kg.
Advertisement
Saat ini, kata dia, elpiji 3 kg sudah sampai ke pengecer dan warung-warung kecil, jika dihapuskan bisa mematikan pendapatan pengecer.
Fahmy menjelaskan elpiji 3 kg adalah komoditas yang dibeli masyarakat secara berulang. Biasanya pembelian akan dilakukan di pengecer yang paling dekat dengan tempat tinggal. "Saya kira enggak bisa [penghapusan pengecer], karena pangkalan pada dasarnya punya kriteria sendiri, omzetnya juga," kata Fahmy, Rabu (26/6/2024).
Dia menyebut biasanya warung kecil hanya punya sedikit tabung, misalnya 10 tabung. Sehingga tidak masuk akal jika pengecer harus diubah jadi pangkalan. "Pangkalan kan jumlahnya besar, jadi enggak masuk akal," lanjutnya.
BACA JUGA: Harga Gas Melon di Tingkat Konsumen di Bantul Capai Rp25.000
Sebelumnya, Anggota ORI, Yeka Hendra Fatika mengatakan ORI fokus terkait dengan harga, apabila pengecer menjadi pangkalan maka Harga Eceran Tertinggi (HET) benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Dia menjelaskan pengecer di warung harga jualnya tidak sesuai dengan HET. Pemerintah tidak memiliki fungsi pengawasan sampai ke arah sana.
ORI, kata dia, ingin memastikan perbaikan layanan terkait harga bisa terjamin sampai ke konsumen. "Caranya tidak boleh ada lagi pengecer, dan semua harus menjadi pangkalan. Saat jadi pangkalan ada prosedur yang harus diterapkan terkait dengan HET," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pekerja Migran Indonesia Sumbang Devisa Rp227 Triliun per Tahun
Sepatu New Balance: Kombinasi Gaya dan Fungsi Terbaik
Boikot Belanja Barang akibat PPN 12%, Begini Respons DJP DIY
Advertisement
Tercapai 100%, Pendapatan Negara dari Deviden BUMN Tembus Rp85,5 Triliun Tahun Ini
UMP 2025 Belum Juga Ditetapkan, Ini Dia Besaran UMP 2024 di Setiap Provinsi
Penurunan BI Rate Tak Serta Merta Turunkan Bunga Kredit, Ini Penjelasan BI DIY..
OJK DIY: Ada 7 Alasan Pelajar dan Mahasiswa Mudah Terjerat Judi Online
Advertisement
Road to Hakordia, Stan Inspektorat DIY Hadir di Jogja Ekraf Week 2024
Advertisement
Ribuan Orang Teken Petisi Tolak PPN 12 Persen
Berita Pilihan
- Ribuan Orang Teken Petisi Tolak PPN 12 Persen
- Harga Emas Antam Hari Ini 20 November Naik Signifikan, Rp1.498 Juta per Gram
- Garuda Indonesia Dukung Rencana Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat
- Dampak Aksi Boikot 47 Gerai KFC Tutup, 17 Restoran Pizza Hut Berhenti Beroperasi
- Harga Emas Antam Hari Ini 18 November 2024 Naik Signifikan, Rp1.476 Juta per Gram.
Advertisement
Terlapor Tak Datang Klarifikasi, Penelusuran Dugaan Politik Uang di Pilkada Jogja Dihentikan
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Kiprahnya Diakui Hingga Internasional, Contact Center PLN Site Semarang Siap Layani Masyarakat Jelang Nataru
- OJK DIY: Ada 7 Alasan Pelajar dan Mahasiswa Mudah Terjerat Judi Online
- Penurunan BI Rate Tak Serta Merta Turunkan Bunga Kredit, Ini Penjelasan BI DIY..
- UMP 2025 Belum Juga Ditetapkan, Ini Dia Besaran UMP 2024 di Setiap Provinsi
- Tercapai 100%, Pendapatan Negara dari Deviden BUMN Tembus Rp85,5 Triliun Tahun Ini
- Boikot Belanja Barang akibat PPN 12%, Begini Respons DJP DIY
- Berencana Tutup 13 Gerai Sepanjang 2024, Begini Perjalanan Matahari Dept. Store di Indonesia
Advertisement
Advertisement
